EpochTimesId — Presiden Brasil, Jair Bolsonaro menandatangani dekrit sementara pada 15 Januari 2019 yang memudahkan warga Brazil untuk membeli senjata. Ini merupakan pemenuhan janji kampanyenya untuk membatalkan peraturan ketat kepemilikan senjata api di negara yang menderita gelombang pembunuhan yang tinggi.
Bolsonaro memenangkan kursi kepresidenan dengan menjalankan janji platform hukum dan ketertiban, dan sering kali menyenangkan para pendukungnya saat kampanye, dengan menampilkan tanda ‘gun up’ menggunakan tangan. Proses kampanye kepresidenannya yang sangat besar memberi semangat pada basis pemilik tanah pedesaan, kalangan konservatif Kristen, dan pelaku pasar bebas yang menginginkan respons yang lebih keras terhadap meningkatnya kekerasan dan korupsi politik selama bertahun-tahun.
Keputusan sementara, yang akan berakhir dalam 120 hari kecuali diratifikasi oleh Kongres, kemungkinan akan menggetarkan pendukungnya. Sebab, Brasil menderita rekor 64.000 pembunuhan pada tahun 2017, menjadi yang terbesar di dunia.
Seorang mantan penerjun payung yang menjabat pada 1 Januari 2019 itu akhirnya ingin membatalkan undang-undang 2003 yang secara efektif melarang pembelian senjata oleh warga sipil.
“Untuk menjamin hak warga negara atas pertahanan, saya, sebagai presiden, akan menggunakan senjata ini,” kata Bolsonaro, sambil mengangkat pena yang Dia gunakan untuk menandatangani keputusan tersebut.
Onyx Lorenzoni, kepala staf Bolsonaro, mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan menurunkan pajak untuk senjata dan membuka pasar senjata kecil di Brasil untuk perusahaan asing. Pertanyaan rumit tentang pemberian lebih banyak izin bagi warga negara untuk membawa senjata di luar rumah atau bisnis pribadi mereka, juga sedang dikaji.
Saham pembuat senjata domestik Taurus Armas SA, yang memiliki pangsa dominan di pasar Brasil, turun 16 persen pada akhir perdagangan pada 15 Januari, karena investor mengambil untung. Saham perusahaan itu sebelumnya meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam 12 bulan terakhir, ketika Bolsonaro berjanji untuk melonggarkan kontrol senjata.
Undang-undang senjata sangat keras di bawah mantan Presiden sayap kiri Luiz Inacio Lula da Silva yang menandatangani langkah-langkah sweeping pada tahun 2003 yang mencegah warga biasa membawa senjata api. Undang-undang mengamanatkan pemeriksaan latar belakang untuk pembelian senjata dan memberi polisi federal hak untuk menolak permohonan kepemilikan senjata dengan alasan apa pun.
Namun, upaya Silva untuk memperdalam kontrol senjata yang dihasilkan dalam referendum tahun 2005, ketika sekitar 65 persen warga Brazil memberikan suara menentang proposal untuk sepenuhnya melarang penjualan senjata.
Perintah eksekutif Bolsonaro akan menghapus peran ‘bebas’ yang dimiliki polisi dalam menyetujui permintaan warga sipil untuk membeli senjata. Dia mengatakan keputusan tentang siapa yang bisa membawa senjata bersifat subyektif.
Langkah ini akan berlaku untuk orang yang tinggal di pedesaan, untuk mereka yang tinggal di daerah perkotaan di mana tingkat pembunuhan di atas 10 kematian per 100.000 orang, dan untuk ‘pengumpul dan pemburu’.
Warga Brazil akan diizinkan untuk menyimpan hingga empat senjata di rumah atau kantor mereka, meskipun jumlah itu dapat meningkat berdasarkan kasus per kasus. Rumah apa pun yang memiliki anak atau seseorang dengan penyakit mental tertentu harus menyimpan senjata di brankas.
Data Polisi Federal menunjukkan bahwa lebih dari 646.000 senjata yang dibeli secara legal beredar di Brasil. Sekitar setengah dari senjata itu didaftarkan oleh warga sipil. Sisanya dipegang oleh personel keamanan.
Data akurat tentang berapa banyak senjata api ilegal di Brasil sulit didapat. Studi sebelumnya dari Kementerian Kehakiman menunjukkan hampir 8 juta senjata ada di negara itu secara ilegal.
Geng-geng narkoba dan milisi paramiliter bersenjata Brasil dengan mudah mendapatkan senjata yang diselundupkan melalui perbatasan negara yang keropos. Geng di Rio de Janeiro hampir secara eksklusif membawa senjata Glock dan telah memperoleh sejumlah senapan AR yang berasal dari AS dan pabrikan Eropa.
Lorenzoni mengatakan dekrit itu mengembalikan hak warga negara untuk memiliki senjata sebagai sarana pertahanan yang sah. (Reuters/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://youtu.be/fTKcu82AtsA
Simak Juga :
https://youtu.be/rvIS2eUnc7M
