Pejabat AS Ungkap Rincian Mekanisme Penegakan Hukum Perjanjian AS – Tiongkok

oleh Wu Ying

Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer pada Rabu (27/2/2019) mengungkapkan rincian tentang mekanisme penegakan hukum perjanjian perdagangan Amerika Serikat – Tiongkok. Dia juga mengatakan bahwa kenaikan tarif terhadap komoditas impor Tiongkok mungkin tidak dilaksanakan sebelum selesainya negosiasi perdagangan.

Dalam kesaksian di House Ways and Means Committee pada hari Rabu pagi, Lighthizer mengatakan bahwa perjanjian perdagangan yang dicapai antara AS dan Tiongkok wajib didukung melalui mekanisme penegakan hukum yang kuat, bukan hanya mengharapkan Tiongkok membeli lebih banyak komoditas Amerika Serikat.

Lighthizer mengatakan bahwa mekanisme penegakan hukum perjanjian AS – Tiongkok di masa depan akan mencakup konsultasi secara rutin dengan pihak Beijing dan mempertahankan hak Amerika Serikat untuk mengadopsi menaikkan tarif jika Tiongkok dinilai gagal dalam memenuhi komitmennya. Inilah yang oleh pakar perdagangan disebut klausula snapback.

“Bagi saya, jika perjanjian AS – Tiongkok tidak memasukkan konten penting ini, berarti kita tidak mendapatkan konsesi yang nyata (dari pihak Tiongkok),” katanya.

Usai kesaksian Lighthizer mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengambil langkah menaikkan tarif komoditas impor Tiongkok senilai USD. 200 miliar dari 10% saat ini menjadi 25% selama negosiasi berlangsung antara kedua belah pihak. Demikian Wall Street Journal melaporkan.

Dalam dengar pendapat pada hari Rabu itu, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana upaya AS memperkuat mekanisme penegakan hukum untuk perjanjian perdagangan AS – Tiongkok. Robert Lighthizer membuat jawaban yang terperinci.

Ia mengatakan bahwa jika Amerika Serikat dan Tiongkok kelak mencapai kesepakatan dan mengimplementasikannya, setiap gugatan terhadap pelanggaran perjanjian, atau bentuk pelanggaran perjanjian tertentu yang dilakukan oleh pihak Tiongkok, maka kasusnya akan diselesaikan melalui mekanisme konsultasi (juga disebut negosiasi) yang dibentuk oleh kedua belah pihak. Selain itu, untuk melindungi pihak penggugat, mereka dapat melakukannya secara anonim.

Konsultasi akan diadakan berdasarkan waktu dan level, kelas pekerja akan diadakan sebulan sekali. Tingkat wakil menteri akan diadakan sekali dalam 1 kwartal, dan konsultasi tingkat menteri akan diadakan setiap 6 bulan. Masalah utama akan dibahas oleh ketua delegasi negosiasi kedua belah pihak (saat ini adalah Robert Lighthizer dan Liu He).

“Jika pada tingkat konsultasi tertinggi ini, saya juga tidak dapat menyelesaikan masalah, maka Amerika Serikat akan mematuhi penegakan hukum dan secara sepihak mengambil sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran Tiongkok,” kata Lighthizer.

Fred Bergsten, pendiri Institut Peterson untuk Ekonomi Internasional mengatakan bahwa dilihat secara jangka panjang, membangun mekanisme konsultasi antara kedua negara adalah sebuah hal baik. Selain itu, menggenggam hak untuk menjatuhkan sanksi akan membuat AS  dapat “unjuk gigi” dalam melaksanakan perjanjian dagang.

Ketika ditanya tentang kesepakatan dalam hal mata uang, Lighthizer mengatakan : “Kecuali semuanya disepakati, tidak akan ada kesepakatan.” Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok telah menghabiskan banyak waktu untuk bernegosiasi soal mata uang, jadi sudah memiliki “Protokol yang dapat dieksekusi.”

Ia mengatakan bahwa perjanjian mata uang AS – Tiongkok terdiri dari dua bagian, yang pertama adalah Tiongkok berjanji untuk tidak terlibat dalam devaluasi kompetitif, dan yang lain adalah bahwa intervensi Beijing di pasar uang harus transparan.

Presiden Trump mengeluarkan pesan tweet pada Minggu sore (24/2/2019) yang menyebutkan bahwa negosiasi memiliki kemajuan substansial dan dia memutuskan untuk menunda tarif impor barang dari Tiongkok. Jika ada kemajuan yang lebih baik, tulisnya, maka ia berencana untuk bertemu dengan Xi Jinping dalam KTT yang diadakan di Mar-a-Lago, Florida untuk menandatangani perjanjian.

Wall Street Journal memperkirakan bahwa KTT Trump – Xi mungkin dapat diselenggarakan sebelum Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Italia pada 22 Maret mendatang. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=rmWULvlJNkA