Xu Zhenqi- Epochtimes.com
Pada Minggu (24/2/2019) lalu Presiden Trump menyatakan, akan memperpanjang batas waktu tanggal 1 maret tengah malam diberlakukan bea masuk terhadap tiongkok, jika perundingan dagang terus mencapai kemajuan, akan direncanakan KTT dengan Xi Jinping untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan perselisihan perdagangan. Lalu, apa saja topik tak terpecahkan yang harus diselesaikan pada KTT Trump dan Xi?
Pada malam hari minggu lalu trump mencuit, karena perundingan dagang AS-Tiongkok di akhir pekan soal kekayaan intelektual dan pengalihan teknologi telah mencapai “kemajuan yang nyata”, maka diputuskan kesepakatan gencatan senjata akan diperpanjang. Namun Trump tidak menyebutkan batas perpanjangan waktu tersebut, juga tidak menyebut tanggal dilangsungkannya KTT Trump dan Xi. Kantor perwakilan dagang AS merencanakan minggu ini akan mempublikasikan pemberitahuan resmi untuk menunda pemberlakuan kenaikan bea masuk.
Kantor perwakilan dagang AS (USTR) secara resmi telah menetapkan tanggal 2 maret 2019 pukul 12:01 (tanggal 1 maret tengah malam) waktu bagian timur AS, memberlakukan kenaikan bea masuk terhadap produk impor dari tiongkok senilai USD 200 milyar dari 10% naik menjadi 25%. Jika negosiasi perdagangan tidak mencapai kesepakatan yang diharapkan, maka pada tanggal 2 maret 2019 pukul 12:01 dini hari pihak as akan menaikkan bea masuk tersebut.
Delegasi tiongkok akan meninggalkan as dan kembali ke beijing pada senin sore hari (25/02). Pada pesta dansa para gubernur yang diadakan di gedung putih pada hari minggu malam Trump juga menyatakan, AS sedang melakukan perundingan perdagangan dengan Tiongkok, jika tercapai kesepakatan, ini akan menjadi kesepakatan dagang terbesar sepanjang sejarah, dan saat ini telah sangat dekat pada sasaran ini.
Tiongkok Kurang Kompromi dalam Hal Subsidi Negara dan Kebijakan Industri
Dalam perundingan kali ini, kedua belah pihak lebih lanjut menuliskan hal yang telah dijanjikan ke dalam draft kesepakatan dagang. Surat kabar “wall street journal” memberitakan, seorang tokoh yang mengikuti perundingan mengatakan, kedua belah pihak tengah membuat sebuah dokumen yang mungkin tebalnya lebih dari 100 halaman.
Tanggal 20 Februari lalu Reuters juga memberitakan, dua orang tokoh yang mengetahui jalannya perundingan mengungkapkan, pejabat negosiasi AS-Tiongkok tengah membuat mou untuk enam permasalahan yang bersifat struktural, yakni : pemaksaan pengalihan teknologi dan pencurian via internet, kekayaan intelektual, layanan, moneter, pertanian, dan hambatan perdagangan non-tarif.
Tanggal 22 Februari, atas permintaan Trump, istilah MOU tersebut telah diubah menjadi “kesepakatan perdagangan” (trade agreement). Hari Minggu lalu Trump mencuit, perundingan AS-Tiongkok dalam hal ‘perlindungan kekayaan intelektual, peralihan teknologi, pertanian, layanan, moneter dan banyak masalah lain’ telah mencapai kemajuan yang berarti, namun ia tidak memberikan rinciannya.
Menurut nara sumber yang mengetahui perundingan itu kepada kantor berita Reuters, dalam perundingan yang diadakan pada akhir pekan lalu, negosiator dari pihak AS maupun tiongkok telah meraih kemajuan dalam masalah struktural, titik berat pembahasan termasuk masalah pelik seperti bagaimana menerapkan kesepakatan dagang (mekanisme penegakan hukum).
Surat kabar “wall street journal” memberitakan, menurut nara sumber, dalam perundingan akhir pekan itu, beijing mengajukan peningkatan belanja produk pertanian dan energi serta layanan dari AS, melonggarkan pembatasan terhadap layanan finansial AS dan industri otomotif AS, serta memperkuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual AS.
Menurut berita itu, dalam hal subsidi pemerintah serta dukungan lain terhadap badan usaha, serta kebijakan lain terkait penopang model ekonomi dominasi negaranya, pihak tiongkok belum melakukan kompromi yang cukup. Banyak orang dalam pemerintahan trump berpendapat, berbagai permasalahan ini sangat penting dalam memberikan lingkungan persaingan yang adil bagi perusahaan AS yang ada di Tiongkok.
Draft kesepakatan kebijakan pengalihan teknologi terbentuk, namun masih banyak beda pendapat
Bloomberg news memberitakan, seorang tokoh nara sumber mengungkapkan, draft dokumen yang dibuat as dan tiongkok mencakup masalah pemaksaan peralihan teknologi dan kejahatan pencurian kekayaan intelektual, yang pada akhirnya akan digabungkan menjadi sebuah kesepakatan yang akan disetujui oleh presiden. Tokoh tersebut mengatakan, draft kesepakatan tentang kebijakan pengalihan teknologi PKT telah terbentuk dalam minggu ini.
Akan tetapi surat kabar “wall street journal” memberitakan, dalam hal menyelesaikan pengaduan perusahaan AS yang mengalami tekanan dari pemerintah PKT dalam hal berbagi teknologi, kedua pihak masih beda pendapat. Khususnya perusahaan semikonduktor, kimia dan otomotif as terus mengeluh, beijing bisa mendapatkan teknologi AS dengan banyak cara, termasuk lewat tuntutan join-venture, serta lewat institusi pengawasan pihak PKT, memaksa AS menyerahkan rahasia teknologi kepada perusahaan Tiongkok.
Surat kabar “wall street journal” pernah memberitakan, menurut hasil kunjungan ke puluhan perusahaan yang terletak pada kedua pesisir pasifik dan pejabat pemerintah, serta pemeriksaan terhadap pengawasan dan dokumen lainnya, telah terungkap betapa sistematis dan terorganisirnya eksploitasi teknologi oleh PKT, serta perlakuan tidak adil para pejabat PKT terhadap perusahaan-perusahaan yang menuntut itu.
Bagaimana Tegakkan Hukum Pada Kesepakatan Perdagangan
Di sisi lain, kedua belah pihak belum mencapai kesepahaman dalam hal bagaimana menerapkan kesepakatan perdagangan. Selama bertahun-tahun pejabat AS selalu mengeluhkan catatan aksi kelanjutan oleh PKT yang buruk. Mereka sedang mendorong ditambahkannya satu aturan di dalam kesepakatan tersebut, di antaranya termasuk ‘tarik cepat’ (snapback), jika pihak Tiongkok tidak mematuhi janji pada kesepakatan perdagangan, maka pihak AS akan segera mengaktifkan bea masuk; pilihan lainnya adalah as menunda pungutan bea masuk bagi produk-produk dari tiongkok, akan ditentukan kembali setelah melihat kondisi penerapan oleh pihak tiongkok. Pejabat PKT berpendapat cara ini tidak adil, dan menyatakan kedua pihak seharusnya bersama-sama menilai tuntutan.
Reuters memberitakan, seorang nara sumber yang mendengarkan kondisi perundingan mengatakan, hingga hari sabtu lalu, penegakan hukum masih menjadi masalah utama. masalah lainnya adalah: kriteria apakah yang seharusnya digunakan untuk menentukan apakah kesepakatan tersebut dipatuhi atau tidak.
Sebagai contoh, jika satu atau dua perusahaan AS mengalami masalah perlindungan kekayaan intelektual di negara Tiongkok, apakah akan diberlakukan kembali bea masuk tersebut? jika tidak cukup untuk mendorong pemberlakuan kembali bea masuk, lalu standar penilaian apa yang akan menentukan pemberlakuan bea masuk?
Perang dagang hingga hari ini, mengakibatkan ekspor Tiongkok lesu, dan menyeret pertumbuhan ekonomi, ekspor Tiongkok ke AS telah menurun selama dua bulan terakhir.
Tim pemikir Jerman merics beberapa hari lalu dalam laporan analisa terbarunya menyebutkan, tahun 2019 akan menjadi tahun yang ‘sangat sulit’ bagi tiongkok, jika tahun ini perundingan dagang AS-Tiongkok tidak mengalami perkembangan berarti, maka ekspor tiongkok dalam jumlah besar akan mengalami pukulan hebat, dan secara langsung berdampak pada melonjaknya pengangguran. (SUD/WHS/asr)
Video Rekomendasi :
https://www.youtube.com/watch?v=Ornk7TqqjtE
