Zhong Jingming
Pemerintah Malaysia baru-baru ini telah menahan dana milik perusahaan BUMN Tiongkok sekitar USD. 243,5 juta yang ada dalam rekening bank HSBC.
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan bahwa langkah ini berkaitan dengan pengembalian dana proyek One Belt One Road (OBOR) Tiongkok. Informasi itu dilaporkan oleh Reuters pada Senin (15/7/2019) lalu.
Dana yang ditahan pemerintah Malaysia adalah dana yang berada dalam rekening bank milik China Petroleum Pipeline Engineering Co., Ltd. (CPP) yang merupakan anak perusahaan PetroChina.
Singapore’s Straits Times melaporkan pada Sabtu 13 Juli bahwa pada awal Juli, pihak berwenang Malaysia memerintahkan HSBC Malaysia untuk mengalihkan dana milik CPP itu ke rekening perusahaan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan Malaysia.
Dengan alasan rahasia bank HSBC menolak untuk menanggapi pertanyaan, tetapi China Petroleum Pipeline Engineering kemudian mengkonfirmasi berita itu dan menyatakan bahwa pihaknya sebelumnya tidak menerima pemberitahuan.
Laporan itu juga mengutip keterangan dari pengacara dan bankir menyebutkan bahwa masalah itu melibatkan dua proyek pipa energi multi-miliar dolar yang ditangguhkan pada bulan Juli 2018.
“Sejauh yang saya ketahui, 80% dari dana untuk proyek sudah disetorkan ke dalam rekening tetapi termin pekerjaaan yang diselesaikan baru mencapai 13%,” kata Mahathir Mohamad kepada Reuters.
Menurut Mahathir pemerintah sewajarnya untuk mengambil kembali dana itu dari pihak Tiongkok, terutama karena proyek terkait telah dibatalkan.
Pada tahun 2016, China Petroleum Pipeline Engineering memenangkan dua proyek pengadaan pipa minyak bawah tanah di pantai barat Malaysia dan Sabah sepanjang lebih dari 600 km dari mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.
Namun, proyek OBOR di Malaysia dituduh melibatkan korupsi dan ketidakadilan Najib Razak, sehingga Mahathir menghentikan proyek-proyek itu setelah kembali menjabat sebagai perdana menteri.
Setelah beberapa bulan negosiasi, pada bulan April tahun ini, Malaysia dan Tiongkok sepakat untuk meneruskan proyek perkeretaapian yang terletak di Pantai Timur senilai USD. 10 miliar. Namun pihak Tiongkok terpaksa mengurangi biaya proyek sampai sebesar sepertiganya.
Proyek OBOR Tiongkok selain dicurigai membahayakan lingkungan ekologis setempat, juga mengekspor perangkap utang dan merusak kedaulatan negara di sepanjang jalur.
Sejak tahun lalu, negara-negara Asia termasuk Malaysia dan Myanmar serta banyak negara Afrika telah mulai menghentikan atau meminta diadakan perundingan kembali proyek yang disepakati, termasuk Pakistan yang mendesak pihak Tiongkok untuk mengubah metode pembayarannya.
Menurut RWR Advisory Group, sebuah Business management consultant di Washington, D.C., sejak tahun 2013 pihak Tiongkok telah berinvestasi di 1.674 proyek infrastruktur pada 66 negara sepanjang jalur OBOR, dimana sekitar 14% dari proyek yakni sebanyak 234 buah menemui berbagai bentuk kesulitan atau permasalahan.
Para ahli menunjukkan bahwa komunis Tiongkok meluncurkan apa yang disebut Inisiatif OBOR, awalnya hanya untuk keperluan pencernaan kelebihan kapasitas produksi dan penyaluran tenaga kerja mereka.
Namun kemudian secara bertahap rencana itu dikembangkan menjadi rencana politik untuk mengekspansi pengaruh.
Di beberapa negara, komunis Tiongkok telah memperoleh sumber daya ekonomi negara tersebut dan bahkan memperoleh kesempatan untuk membangun pangkalan militer melalui perangkap utang.
Di negara-negara seperti Afrika dan Amerika Latin, meskipun dana komunis Tiongkok tidak mendapatkan laba atas investasi, tetapi komunis Tiongkok telah memenangkan surat suara di PBB dan perluasan ‘model politik komunis Tiongkok’ termasuk ‘model internet’ nya. (sin/rp/asr)
FOTO : Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. (Fred Dufour/AFP/Getty Images)
