EtIndonesia- Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam secara resmi telah mengumumkan penarikan RUU ekstradisi yang telah memicu protes terbesar dalam sejarah Hong Kong.
Pengumuman Lam dibuat di siaran televisi yang sudah direkam sebelumnya. Pengumuman itu disampaikan pada pukul 6 malam waktu Hong Kong pada Rabu 4 September 2019.
“Pemerintah akan secara resmi menarik RUU itu untuk sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran publik,” demikian pernyataan Lam dalam pidatonya.
Ia menambahkan bahwa Hong Kong berada di tempat yang “sangat rentan dan berbahaya” dan harus hadir bersama untuk menemukan solusi.
Penarikan RUU itu adalah tuntutan utama demonstran saat terjadinya berbulan-bulan aksi, ketika pemerintahan itu berulang kali menolak untuk mundur. Akhirnya, memicu bentrokan keras dengan polisi dan mengakibatkan penangkapan lebih dari 1.000 demonstran.
Banyak yang geram karena disebabkan kebrutalan aparat kepolisian dan jumlah penangkapan — 1.183 pada hitungan terakhir — dan menyerukan penyelidikan independen atas tindakan brutal aparat kepolisian.
Tetapi Lam bersikeras bahwa penyelidikan oleh pengawas polisi internal kota yang ada akan mencukupi.
“Saya berjanji bahwa pemerintah akan secara serius menindaklanjuti rekomendasi laporan Dewan Pengaduan Polisi Independen,” demikian pernyataan Lam.
Pemimpin Hong Kong kembali berjanji, mulai bulan ini, dirinya dan pejabat utamanya akan menjangkau masyarakat untuk memulai dialog langsung. Ia juga berjanji harus menemukan cara untuk mengatasi ketidakpuasan di masyarakat dan mencarikan solusi.
Protes dimulai pada bulan Maret 2019 lalu, tetapi massa mulai turun ke jalan-jalan pada bulan Juni lalu. Aksi itu telah berkembang menjadi dorongan kepada aksi demokrasi yang lebih besar untuk Hong Kong yang kembali dari Inggris ke pemerintahan Komunis Tiongkok pada tahun 1997.
RUU itu akan memungkinkan warga Hong Kong untuk dikirim ke Daratan Tiongkok dengan menghadapi persidangan dalam sistem hukum dikendalikan oleh Komunis Tiongkok. RUU itu memicu kekhawatiran skala luas, bahwa kritikus terhadap rezim Komunis Tiongkok akan dikenai hukuman.
Menanggapi pengumuman Lam, komite pro-demokrasi legislatif Hong Kong, Claudia Mo mengatakan pada konferensi pers bahwa “apa yang disebut konsesi” Lam, telah datang terlalu sedikit terlambat. Apalagi, Kerusakan sudah terjadi, bekas luka dan luka masih berdarah di Hong Kong.
Claudia Mo menyindir bahwa Pemimpin Hong Kong berpikir, bahwa dia bisa menggunakan selang taman untuk memadamkan api unggun. Langkah itu tidak akan diterima.
Ia menambahkan bahwa, tergantung kepada para pemrotes untuk memutuskan apakah keputusan terbaru Lam akan menenangkan massa.
Claudia Mo menyerahkannya kepada para demonstran muda di garis depan untuk memutuskan bagaimana mereka harus menerimanya. Ia menegaskan, bahwa para demonstran muda bersikeras tentang lima tuntutan agar dipenuhi sebelum pertarungan mereka berhenti.
Sementara itu, aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Joshua Wong, yang baru-baru ini meminta Kanselir Jerman Angela Merkel untuk mengangkat masalah protes Hong Kong selama kunjungannya ke Tiongkok, mencuit di akun Twitternya untuk mengungkapkan pemikirannya tentang keputusan Lam.
“Terlalu sedikit, sudah terlambat,” demikian cuitan Wong, yang merupakan salah satu pemimpin Gerakan Payung pro-demokrasi 2014 silam.
Ia menulis, respon Carrie Lam tiba setelah 7 nyawa dikorbankan, lebih dari 1.200 pemrotes ditangkap, di mana lebih banyak orang dianiaya di kantor polisi.
Anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong, Au Nok-hin, mengunjungi halaman Facebook Carrie Lam dan menulis: “Lima tuntutan, tidak kurang satu.”
Selain pencabutan RUU ekstradisi, para pemrotes terus menuntut: penyelidikan secara independen terhadap penindakan keras aksi protes, pemilihan umum yang sepenuhnya demokratis, mencabut tuduhan sebelumnya oleh pemerintah pendemo sebagai “perusuh”; dan membebaskan semua pengunjuk rasa yang telah ditangkap.
Reuters dan Epoch Times, Frank Fang dari The Epochtimes berkontribusi pada laporan ini.
