Polisi Hong Kong Padamkan Aksi Protes Massa Pekan ke-22 yang Kutuk Kekerasan, Aparat Gelar Operasi Penangkapan Massal

Frank Fang – The Epochtimes

Warga setempat di Hong Kong menyerukan aksi protes secara simultan di tujuh distrik kota itu pada Minggu 3 November. Melansir dari Epochtimes edisi Hong Kong, warga dalam aksinya sebenarnya hanya mengutuk penggunaan kekuatan hingga kekerasan oleh kepolisian terhadap pemrotes.

Sementara itu, polisi melakukan penangkapan dan membersihkan kerumunan massa sebelum beberapa aksi dapat benar-benar dimulai.

Aksi protes pekan ke-22 itu terjadi sehari setelah polisi setempat menangkap lebih dari 200 orang karena tuduhan pelanggaran seperti pertemuan  tidak sah, kerusakan properti, dan mengenakan masker selama pertemuan ilegal. Operasi penangkapan itu adalah salah satu dari jumlah penangkapan terbesar dalam sehari sejak protes massa dimulai, menurut laporan media setempat. 

Di antara mereka yang ditangkap adalah kandidat politik yang mencalonkan diri untuk pemilihan dewan distrik akhir bulan ini, yang dibawa oleh polisi selama pertemuan damai di Victoria Park.

Mereka awalnya menggelar aksi tersebut sebagai bentuk mencari dukungan internasional untuk krisis Hong Kong. Ketika polisi menolak untuk menyetujui permohonan mereka, para kandidat menggelar pertemuan itu sebagai rapat umum untuk pemilihan lokal, yang tidak memerlukan persetujuan polisi sebelumnya.

Pada Sabtu 2 November berakhir dengan polisi menembakkan gas air mata di beberapa kawasan, termasuk Causeway Bay dan Wan Chai, sementara para pengunjuk rasa melemparkan bom molotov. Polisi mendirikan barikade jalan, dan menyerbu kantor media lokal milik pemerintahan Komunis tiongkok, Xinhua di kawasan Wan Chai, menghancurkan jendela kantor dan pintu kaca.

Pada 3 November, polisi setempat memburu orang-orang dan melakukan lebih banyak penangkapan, ketika petugas polisi pindah ke tempat berkumpul yang diumumkan oleh pengunjuk rasa secara online, termasuk di Tamar Park di Admiralty, dan balai kota setempat di kawasan Sha Tin. Setidaknya lima orang ditangkap di sebuah taman dekat Balai Kota Sha Tin, menurut media lokal RTHK.

Petugas polisi menembakkan gas air mata dan melakukan lebih banyak penangkapan di dalam New Town Plaza di Sha Tin, setelah pengunjuk rasa melakukan aksi damai di dalam pusat perbelanjaan, menurut laporan media setempat.

Polisi setempat menutup Tamar Park, membersihkan orang-orang yang berada di dalam taman sebelum pengunjuk rasa bisa berkumpul, menurut RTHK.

Petugas polisi juga membubarkan pengunjuk rasa membentuk rantai manusia di dalam Cityplaza Mall di Tai Koo Shing. Polisi melakukan sejumlah penangkapan setelah sebuah restoran di dalam mal dilaporkan rusak oleh pengunjuk rasa, menurut media setempat.

Media Hong Kong, Stand News melaporkan bahwa salah satu jurnalis foto yang sedang melakukan wawancara juga diambil oleh polisi di dalam Cityplaza Mall. 

Tumpah darah terjadi di Cityplaza pada malam hari dalam sebuah insiden yang tidak terkait dengan aksi protes. 

Menurut RTHK, seorang pria berbahasa Mandarin menebas beberapa orang dengan pisau setelah ia terlibat dalam pertengkaran dengan beberapa pelanggan mal tentang “perbedaan politik.” 

Pria yang memegang pisau itu kemudian menggigit telinga anggota dewan kota Partai Demokrat Andrew Chiu, yang berusaha untuk mencegah pria itu melarikan diri. Chiu mewakili area Tai Koo Shing. Kerumunan yang marah di tempat kejadian kemudian memukuli pria itu sebelum polisi tiba.

Sensor di Hong Kong

Pada 31 Oktober, Pengadilan Tinggi Hong Kong, atas permintaan Sekretaris Kehakiman, mengeluarkan perintah sementara yang melarang orang-orang menyebarkan informasi apa pun yang “mempromosikan, mendorong, atau menghasut penggunaan atau ancaman kekerasan” di forum populer yang mirip Reddit. LIHKG dan aplikasi perpesanan Telegram.

Tujuh organisasi, termasuk Freedom House yang berbasis di Washington dan Access Now nirlaba internasional, baru-baru ini mengeluarkan surat bersama kepada pemimpin Hong Kong Carrie Lam yang mengutuk larangan yang dikeluarkan pengadilan itu.

“Bahasa yang tidak jelas dan terlalu meluas itu menyinggung prinsip-prinsip hukum internasional yang melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi,” demikian bunyi surat itu.

Pernyataan itu menambahkan : “Bahasa yang tidak tepat seperti itu memberikan ruang bagi pihak berwenang untuk menerapkan kebijaksanaan luas dalam penegakan hukum dengan kekuatan secara tidak sah membungkam kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat di muka publik.” 

Anggota parlemen pro-demokrasi Charles Mok, pada 31 Oktober menyampaikan siaran pers mengkritik larangan itu, melalui  akun Twitter-nya juga menyatakan penghargaannya atas surat bersama itu.

Dia menambahkan bahwa mengekang kebebasan percakapan di Telegram dan LIHKG membawa Hong Kong “sangat dekat dengan sensor #GFW (Great Firewall) model Komunis Tiongkok”.

Surat bersama itu memperingatkan bahwa larangan itu, pada akhirnya akan mengarah kepada cengkeraman pemerintah Hong Kong yang lebih ketat soal internet.

Dalam pernyataan Charles Mook, warga khawatir bahwa sensor itu menandai langkah lain menuju penutupan internet secara total di Hong Kong dan akan merusak internet terbuka dan aman di Hong Kong dan di tempat lain.”

Carrie Lam Merapat ke Beijing

Semua perhatian akan tertuju pada pemerintahan Pusat Komunis Tiongkok pada Rabu 6 November, ketika Lam dijadwalkan untuk bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Komunis Tiongkok, Han Zheng, menurut siaran pers pemerintah Hong Kong.

Lam akan menghadiri acara China International Import Expo di Shanghai pada 5 November. Ia bertemu dengan Han keesokan paginya, kemudian menghadiri pertemuan pleno ketiga dari Leading Group untuk Pengembangan Wilayah Teluk Greater Guangdong-Hong Kong-Makao di sore hari . 

Leading Group didirikan oleh Dewan Negara Komunis Tiongkok pada tahun 2018.

Pertemuan itu dilakukan di tengah spekulasi media bahwa Beijing akan menggantikan Lam sebelum Maret tahun depan. Lam sendiri dan Kementerian Luar Negeri Komunis Tiongkok membantah bahwa ada rencana semacam itu.

Pertemuan itu juga dapat menjelaskan rencana baru Beijing untuk Hong Kong, setelah sebuah komunike dari  Komunis China baru-baru ini menyimpulkan konklaf politik yang menyebutkan “menyempurnakan” sistem hukum dan mekanisme penegakan hukum Hong Kong dan Makau. “

Han Zheng adalah pejabat tinggi Komunis Tiongkok yang bertanggung jawab atas urusan Hong Kong, sebagai kepala Kelompok Memimpin dan kepala Kelompok Koordinasi Pusat untuk Urusan Hong Kong dan Makau, kelompok koordinasi kebijakan internal dalam kepemimpinan Komunis Tingkok.

Pertemuan itu akan menjadi pertemuan pertama antara Han dan Lam sejak aksi protes massa dimulai pada Juni lalu. Menurut media pemerintahan Komunis Tiongkok, Lam telah menghadiri pertemuan pleno kedua di Beijing pada bulan Maret, yang diketuai oleh Han Zheng. (asr)

FOTO : Pada tanggal 2 November 2019, orang-orang Hong Kong mengadakan pertemuan besar “112 mengirim pesan bantuan kepada masyarakat internasional. (Wen Yulin /Epochtimes edisi Hong Kong)