Visiontimes.com
Komisi Eksekutif-Kongres AS untuk Tiongkok atau The U.S. Congressional-Executive Commission on China -CECC- telah meminta kepada Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan pemerintahan AS, untuk menegakkan hukum terkait pemblokiran impor barang yang bersumber dari kamp kerja paksa di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang di Tiongkok.
The U.S. Congressional-Executive Commission on China menyatakan barang-barang dan pakaian yang dibuat di Xinjiang, atau dengan komponen yang diproduksi Xinjiang, beresiko dibuat dengan kerja paksa.
Melansir dari visiontimes.com, Risiko dari kerja paksa begitu besar sehingga sulit, sehingga bagi perusahaan untuk melakukan uji tuntas yang sesuai terhadap rantai pasokan mereka di wilayah tersebut.
Selain itu, bukti menunjukkan bahwa jika sebuah pabrik di Xinjiang mempekerjakan pekerja paksa, seluruh kelompok perusahaan yang mengendalikan pabrik kemungkinan dipengaruhi oleh kerja paksa.
Komisi Eksekutif-Kongres AS untuk Tiongkok baru-baru ini mengadakan dengar pendapat, di mana para saksi memberikan kesaksian bagaimana pemerintah komunis Tiongkok memaksa Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang menjadi buruh di luar kehendak mereka.
Barang-barang yang diproduksi dilaporkan dijual oleh merek internasional, termasuk barang-barang seperti H&M, Adidas, dan Esprit.
Sebuah laporan baru-baru ini dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menemukan, bahwa industri pakaian jadi yang paling terpengaruh karena kerja paksa.
Xinjiang bertanggung jawab atas lebih dari 80 persen produksi kapas Tiongkok. Sekalipun AS berhenti mengimpor pakaian dari Xinjiang, kemungkinan pakaian dari daerah lain di Tiongkok, akan memiliki komponen yang dibuat dari kamp kerja paksa di Xinjiang.
Surat yang dikirim oleh komisaris Komisi Eksekutif-Kongres AS untuk Tiongkok meminta badan Pabean dan Perlindungan Perbatasan AS, untuk menyiapkan laporan tentang perusahaan garmen Tiongkok dan Hong Kong yang menggunakan bahan diproses di Xinjiang.
Perusahaan yang terbukti terlibat dalam kegiatan tersebut akan menghadapi tindakan tegas dari pihak berwenang.
Sementara itu, American Apparel & Footwear Association -AAFA- telah mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan terhadap laporan CSIS, di mana organisasi mengumumkan komitmennya untuk menangani masalah kerja paksa.
American Apparel & Footwear Association dalam pernyataannya yang dirilis di fashionunited.com menyatakan, pihaknya telah bekerja erat dengan anggotanya untuk mendidik mereka dengan informasi yang tersedia tentang praktik perburuhan di provinsi Xinjiang, sehingga mereka dapat melakukan uji tuntas yang diperlukan untuk memastikan bahwa produk tidak dibuat atau menggunakan komponen yang disentuh oleh kerja paksa.
Organisasi itu menyatakan, kunci untuk berhasil mencegah kerja paksa adalah kolaborasi dan berbagi informasi dengan pemasok, pemerintah AS dan asing, LSM, lembaga think tank, dan pemangku kepentingan utama lainnya.
Beberapa perusahaan teknologi AS terlibat dalam mendistribusikan aplikasi dan barang fisik perusahaan Tiongkok, yang mana dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan di tempat lain.
Dahua Technology, Hikvision, dan iFlytek adalah tiga perusahaan yang masuk daftar hitam pemerintah AS baru-baru ini.
Perusahaan-perusahaan Amerika pada dasarnya dilarang menjual barang ke perusahaan-perusahaan tersebut.
Namun demikian, perusahaan teknologi besar AS seperti Amazon, Google, Apple, dan eBay telah diidentifikasi sebagai menjual produk dari tiga perusahaan Tiongkok ini.
James Millward, seorang profesor di Sekolah Universitas Georgetown, mengatakan, orang-orang mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan itu adalah di antara pemasok rezim pengawasan di Xinjiang dan seluruh spektrum penahanan, hal demikian menunjukkan betapa sulitnya untuk mencoba menekan Komunis Tiongkok pada masalah tersebut seperti dikutip BuzzFeed.
Amazon dan eBay ditemukan mendaftarkan ratusan produk dari Hikvision dan Dahua. Keduanya memproduksi teknologi pengawasan. Dahua memiliki lebih dari belasan aplikasi di Google dan toko aplikasi Apple, yang sebagian besar terkait dengan pengawasan. (asr)
Foto : Ilustrasi kapas (Pixabay)
