Cheng Xiaorong
Pada 19 November 2019, Senat Amerika Serikat meloloskan Rancangan undang undang Hak dan Demokrasi Hongkong dan Larangan Mengekspor Peralatan Pengendalian Kerusuhan ke Hongkong. Sehari setelahnya, pada 20 November 2019, kedua Rancangan undang undang itu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan kini tinggal pengesahan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Menurut laporan media, untuk mempercepat berlakunya undang-undang tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk sepenuhnya mengadopsi versi Senat tentang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. Sebelumnya, Senat pada 14 November 2019 meluncurkan ‘mekanisme online’ yang bertujuan mempercepat proses pengesahan.
Melihat situasi di Hongkong yang semakin memburuk, Senat dan Kongres Amerika Serikat memandang perlu untuk mempercepat diberlakukannya undang undang Hak dan Demokrasi Hongkong dan Larangan Mengekspor Peralatan Pengendalian Kerusuhan ke Hongkong. Kedua undang undang itu memiliki arti sangat penting.
Pertama, suara yang diberikan Kongres Amerika Serikat menunjukkan bahwa ratusan anggota parlemen mendukung perjuangan para pengunjuk rasa Hongkong. Itu menjadi inspirasi bagi gerakan demokrasi warga Hongkong, juga menyampaikan harapan kepada semua orang yang tertindas oleh komunis Tiongkok.
Kedua, langkah itu mengejutkan rezim komunis Tiongkok dan mengirimkan sinyal kepada para pejabat, polisi dan media yang menganiaya hak asasi manusia di Hongkong bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan para pelaku kekerasan akan menghadapi konsekuensi. Komunis Tiongkok harus segera menghentikan tekanan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia Hongkong.
Ketiga, langkah itu dengan tegas menjawab tuduhan komunis Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Sejak pecahnya gelombang protes warga Hongkong menentang revisi Undang Undang ekstradisi, komunis Tiongkok selalu mengklaim bahwa Amerika Serikat “bertindak” di belakang layar dan mencoba untuk mengganggu Undang Undang Hongkong.
Pada 19 November 2019, ketika Senat mengesahkan Rancangan Undang Undang itu, komunis Tiongkok bergejolak. Media resmi. NPC, CPPCC, Kantor Urusan Hongkong dan Macau, departemen lainnya masing-masing mengeluarkan pernyataan, mengklaim bahwa Kongres Amerika Serikat ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri Tiongkok. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa pihak Amerika Serikat perlu mengenali situasi dan segera mengambil tindakan untuk mencegah rancangan tersebut diundangkan.
Jelas bahwa protes komunis Tiongkok tidak efektif. Pada hari yang sama, Senator Amerika Serikat Rubio mengatakan kepada New Tang Dynasty.
“Apa yang kita lakukan bukan mencampuri urusan dalam negeri, karena Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hongkong yang baru saja disahkan adalah hukum dalam negeri Amerika Serikat, yang kita gunakan untuk mengatur urusan dalam negara kita sendiri, jadi Ini bukan intervensi urusan dalam negeri Tiongkok,” kata Rubio.
Setelah Rancangan Undang Undang Hak dan Demokrasi Hongkong menjadi undang-undang, ia akan memiliki persyaratan sebagai berikut :
1. Menghendaki Sekretaris Negara untuk setiap tahun memantau situasi di Hongkong untuk menentukan apakah akan memperpanjang Undang Undang Hubungan Hongkong yang telah dibuat pada tahun 1992.
2. Menghendaki presiden Amerika Serikat untuk mencantumkan nama-nama orang yang melanggar kebebasan rakyat Hongkong, membekukan aset mereka dan menolak masuk ke Amerika Serikat.
3. Menghendaki presiden Amerika Serikat mengeluarkan strategi untuk melindungi warga negara dan bisnis Amerika Serikat dari risiko yang timbul akibat direvisinya Ordonansi Pelanggar Pelarian tahun 2019.
4. Menghendaki Menteri Perdagangan Amerika Serikat menerbitkan laporan tahunan untuk menilai apakah pemerintah Hongkong sepenuhnya menerapkan peraturan ekspor Amerika Serikat.
5. Dengan jelas menyatakan bahwa pemohon visa Amerika Serikat tidak akan ditangkap, ditahan atau diperlakukan yang tidak menguntungkan oleh pemerintah karena yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan yang memperjuangkan demokrasi, HAM atau aturan hukum di Hongkong, yang karena itu lalu pengajuan visanya ditolak.
Dapat dilihat bahwa Rancangan Undang Undang tersebut melibatkan pertukaran ekonomi dan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Hongkong, kepentingan perusahaan Amerika dan manajemen urusan keimigrasian Amerika Serikat. Itu semua adalah urusan dalam negeri Amerika Serikat.
Keempat, Rancangan Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hongkong telah menarik perhatian dunia. Tiga bulan lalu, pada 8 September 2019, pengunjuk rasa Hongkong mengajukan surat petisi kepada Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Hongkong, meminta Amerika untuk meloloskan Rancangan Undang Undang Hak Asasi Manusia. Pada saat itu, para pengunjuk rasa mengatakan kepada wartawan bahwa mereka mengibarkan bendera Amerika Serikat karena mereka setuju dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang diwakili oleh bendera tersebut.
Sekarang, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Rancangan Undang Undang Hongkong yang dapat pula diartikan sebagai memenuhi harapan rakyat Hongkong, tetapi akan memiliki peran demonstrasi yang penting bagi negara-negara lain.
Rancangan Undang Undang itu bukan “pedang bermata dua” sebagaimana komentar orang yang dapat mempengaruhi negosiasi perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa komentar. Itu adalah pilihan yang bernilai moral yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat, yang tidak hanya mempertahankan panji kebebasan, tetapi juga memiliki dampak positif pada perdagangan.
Komunis Tiongkok terbakar akibat bermain api
Setelah Senat Amerika Serikat dengan suara bulat mengesahkan Rancangan Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hongkong, Perwakilan Khusus Kementerian Luar Negeri Tiongkok di Hongkong menemui Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Hongkong.
Perwakilan Khusus itu juga menuduh Amerika Serikat berbuat dosa besar karena secara terbuka melanggar norma dunia, secara kasar mencampuri urusan dalam negeri Hongkong dan urusan dalam negeri Tiongkok dan mendukung para preman berpakaian hitam untuk melanggar hukum. Perwakilan Khusus itu juga mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang bertentangan dengan 7,5 juta rakyat Hongkong dan 1,4 miliar rakyat Tiongkok.
Padahal semua mata dunia melihat bahwa yang berdosa besar karena melanggar norma dunia adalah komunis Tiongkok dan kepolisian Hongkong yang dikendalikan komunis Tiongkok, termasuk media corong-corong tirani.
Para petugas komunis Tiongkok yang kecanduan melakukan kekerasan yang sudah tidak sadar berbuat kejahatan yang justru ikut mendorong dipercepatnya pengesahan Rancnagan Undang Undang HAM dan Demokrasi Hongkong.
Sebelum rancangan mengenai HAM dan Demokrasi Hongkong diajukan, pemerintah Hongkong mengabaikan suara 2 juta orang rakyat dan komunis Tiongkok telah secara serius mengikis kebebasan dan supremasi hukum di Hongkong.
Setelah dimulainya prosedur legislatif dari rancangan itu, terutama usai Sidang Paripurna Keempat Partai Komunis Tiongkok, situasi di Hongkong berubah menjadi semakin krisis. Kekerasan polisi meningkat, menggunakan amunisi tajam untuk menindas dan munculnya sejumlah kasus pembunuhan. Polisi memperkosa pengunjuk rasa wanita, kampus PolyU dikepung oleh polisi selama beberapa hari.
Pada 18 November 2019, Pengadilan Tinggi Hongkong memutuskan bahwa pemerintah Hongkong memanfaatkan Undang Undang Darurat untuk menerapkan larangan menggunakan masker atau topeng adalah tidak konstitusional.
Hal itu membuat Pengadilan Tinggi Hongkong mendapat serangan sengit dari Kantor Urusan Hongkong dan Macao dan Komite Hukum NPC Hongkong. Kasus tersebut mengindikasikan bahwa komunis Tiongkok ingin menerapkan aturan partai berada di atas konstitusi.
Pada 19 November 2019, perusahaan percetakan surat kabar Epoch Times di Hongkong dibakar preman yang disewa komunis Tiongkok, tetapi berusaha melimpahkan kesalahan kepada pengunjuk rasa.
Hingga saat ini, sudah lebih dari 5.000 orang warga Hongkong yang ditangkap karena berpartisipasi dalam demonstrasi dan yang termuda berusia 12 tahun dan yang tertua berusia 82 tahun.
Di satu sisi, pemerintah Hongkong menolak untuk membentuk komite investigasi independen untuk mengadili polisi yang menyalahgunakan wewenang dan menerapkan hak pilih ganda.
Di sisi lain, pemerintah mengabaikan kecaman internasional, menerapkan teror putih, menekan gerakan sosial, dan membiarkan situasi di Hongkong terus memburuk.
Mari kita lihat apa yang dilakukan komunis Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Dalam beberapa bulan terakhir, komunis Tiongkok bersikeras menuduh Amerika Serikat sebagai “tangan hitam” yang berada di belakang layar dalam gerakan anti-revisi Undang Undang ekstradisi, tetapi tidak dapat memberikan bukti.
Pada 8 Agustus 2019, media ‘Ta Kung Pao’ menerbitkan dalam laporannya informasi pribadi dan keluarga Julie Eadeh, seorang pejabat konjen Amerika Serikat untuk Hongkong dan Macau, dan merilis intimidasi.
Awal bulan Oktober 2019, manajer NBA Houston Rockets memposting pesan di tweet yang mendukung perjuangan rakyat Hongkong. Komunis Tiongkok meluncurkan serangan premanisme terhadap Rockets dan NBA. Anggota bipartisan Amerika Serikat mengatakan bahwa kita tidak dapat membiarkan komunis Tiongkok melanggar kebebasan berbicara Amerika Serikat dan tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia.
Saat ini, komunis Tiongkok menghadapi kebuntuan di segala penjuru karena perbuatannya sendiri. Janji palsu tentang Satu Negara Dua Sistem telah menghancurkan harapan tulus banyak warga Hongkong yang sebelumnya berharap Hongkong kembali ke ibu pertiwi. Itu sesuatu yang menggembirakan. Namun sekarang komunis Tiongkok justru telah membuat jutaan orang pemuda berada di pihak oposisi.
Kebohongan dan kekerasan yang diluncurkan oleh komunis Tiongkok dalam insiden di Hongkong itu telah membuat dunia semakin jelas mengenali wajah asli dari komunis Tiongkok. Melalui Hongkong semua orang di dunia dapat melalui konfrontasi yang terjadi pada hari itu untuk melihat dan merenungkan sejarah tirani yang mereka lakukan dalam 70 tahun terakhir.
Saat ini, komunis Tiongkok semakin ngotot untuk memperkuat kepemimpinan partai jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Memaksa semua sistem dan departemen di seluruh negeri untuk bersandar pada kepemimpinan partai. Membiarkan 1,4 miliar rakyat Tiongkok berjalan mendampingi partai, menutupi fakta, dan memonitor dengan cermat gerak-gerik rakyat, dan tidak membiarkan rakyat secara bebas mengekspresikan pandangan mereka terlebih mengejar kebebasan.
Sejumlah tindakan edan, anti-peradaban, dan keinginan keras komunis Tiongkok telah mendorong anggota bipartisan Amerika Serikat dan semua orang yang berhati nurani untuk tidak lagi ragu.
Di saat perjuangan rakyat Hongkong mengalami kesulitan, Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang hak asasi manusia yang menyampaikan suara kuat kemanusiaan dan moralitas. Komunis Tiongkok telah mengakumulasi terlalu banyak dosa, sehingga saat dilikuidasi semakin dekat.
sin
