Omid Ghoreishi – The Epochtimes
Saat Hari Hak Asasi Manusia Sedunia dan peringatan satu tahun penahanan dua warganegara Kanada di Tiongkok berlangsung pada minggu ini, para senator Kanada meluncurkan inisiatif terkait dengan penegakan hak asasi manusia di Tiongkok.
Pada Selasa 10 Desember 2019, Senator Partai Konservatif Salma Ataullahjan memperkenalkan kembali RUU yang diajukannya di Sidang Parlemen terakhir untuk memerangi perdagangan organ internasional.
Senator Partai Konservatif Thanh Hai Ngo dan Senator Leo Housakos juga memprakarsai mosi Senat untuk mendesak pemerintah Kanada, untuk memberikan sanksi kepada pejabat komunis Tiongkok yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Tiongkok dan Hong Kong di bawah Undang-undang Magnitsky.
Pada minggu-minggu ini, partai-partai oposisi memilih untuk menyetujui proposal Partai Konservatif untuk membentuk komite parlemen khusus untuk memeriksa hubungan dengan Tiongkok. Usulan tersebut, yang ditentang oleh pemerintah minoritas Liberal, disahkan dengan 171 suara, di mana 148 suara menentang.
Warganegara Kanada Michael Kovrig dan Michael Spavor ditahan di Tiongkok tidak lama setelah Kanada menangkap eksekutif Huawei Meng Wanzhou di Vancouver atas permintaan Amerika Serikat.
Perdagangan Organ
RUU yang diajukan Salma Ataullahjan, berjudul “Suatu Undang-Undang untuk mengubah KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Imigrasi dan Pengungsi (perdagangan manusia),” menjadikan ilegal bagi warganegara Kanada untuk mendapatkan organ di luar negeri tanpa persetujuan donor. Selain itu, membuat orang yang terlibat dalam panen organ secara paksa tidak dapat diterima di Kanada.
Komunis Tiongkok adalah satu-satunya negara di mana organ manusia dikeluarkan secara paksa di bawah sistem yang disetujui pemerintah.
The Epoch Times pertama kali menyampaikan berita tersebut pada tahun 2006, mengenai bukti bahwa rezim komunis Tiongkok terlibat dalam panen organ praktisi Falun Dafa, yang juga dikenal sebagai Falun Gong.
Anggota Parlemen Partai Konservatif Garnett Genuis, yang mensponsori RUU sebelumnya di House of Commons di Sidang Parlemen terakhir, mengatakan dalam wawancara sebelumnya, bahwa ia menjadi terlibat dalam undang-undang tersebut.
Hal demikian setelah mengetahui bahwa di negara-negara tertentu di seluruh dunia, “terutama di Tiongkok pada industri skala,” orang-orang dibunuh untuk diambil organnya.
“Kadang organ-organ dikeluarkan saat korban masih hidup dalam proses yang sangat menyakitkan, dan organ-organ itu kemudian digunakan untuk transplantasi,” kata Garnett Genuis.
Anggota Parlemen Partai Liberal Arif Virani mengatakan kepada House of Commons pada tanggal 10 Desember, bahwa subkomite untuk hak asasi manusia telah “melihat hal-hal seperti panen organ dan beberapa masalah yang benar-benar bermasalah yang muncul terkait dengan Falun Gong.”
RUU sebelumnya disahkan dengan suara bulat di Senat dan kemudian disahkan dengan suara bulat di House of Commons, melalui amandemen. Karena melalui amandemen, maka RUU tersebut perlu mendapatkan persetujuan dari Senat sekali lagi sebelum ditandatangani menjadi undang-undang.
Namun demikian, Parlemen dibubarkan sebelum persetujuan itu terwujud.
Mosi Magnitsky
Mosi yang direncanakan oleh Senator Partai Konservatif Leo Housakos
dan Thanh Hai Ngo meminta agar, di bawah hukum Magnitsky, sanksi diterapkan pada pejabat komunis Tiongkok dan Hong Kong. Yang mana, bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap aktivis demokrasi Hong Kong dan umat Muslim Uighur di wilayah Xinjiang.
Hukum tersebut yang dinamai hukum Magnitsky, setelah kematian pembangkang Rusia Sergei Magnitsky saat berada dalam tahanan di Rusia telah menginspirasi undang-undang di negara-negara di seluruh dunia. Untuk menerapkan sanksi seperti pembekuan aset dan larangan bepergian bagi pelanggar hak asasi manusia.
“Hal ini dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban anggota rezim Tiongkok dan Hong Kong yang jelas-jelas menginjak-injak hak asasi manusia dan aturan hukum yang mendasar,” kata Leo Housakos dalam sebuah wawancara.
Duta Besar Tiongkok untuk Kanada, Cong Peiwu, mengancam bahwa Kanada dapat mengharapkan “penanggulangan yang tegas” jika Parlemen mengadopsi mosi tersebut, mengikuti pola pernyataan yang semakin memaksa oleh perwakilan Tiongkok yang diarahkan ke Kanada.
“Tidak ada yang lebih mengerikan daripada duta besar Tiongkok yang mengancam pemerintah Kanada,” kata Leo Housakos, menambahkan bahwa Ottawa belum mengambil tindakan yang memadai dalam menghadapi perilaku bermusuhan Beijing.
“Kanada adalah negara G7, Kanada memiliki pengaruh ekonomi, Kanada memiliki pengaruh politik, dan sudah saatnya Tuan [Perdana Menteri Justin] Trudeau bangkit dan membela nilai-nilai Kanada,” kata Leo Housakos.
Leo Housakos menambahkan, bahwa Beijing memperlakukan sekutu Kanada yang mengambil sikap “jauh lebih kaku” terhadap Tiongkok, dengan rasa hormat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ottawa. Yang mana, “tampaknya lebih merupakan pembela atas perilaku Tiongkok daripada negara yang membela nilai-nilai dan prinsip Kanada.”
Thanh Hai Ngo mengatakan, Komunis Tiongkok berpikir Kanada dapat Digertak dengan mengancam akan adanya gangguan perdagangan. Tetapi, penting bagi Ottawa untuk membela aturan hukum dan hak asasi manusia.
Pemerintah Komunis Tiongkok tidak disibukkan dengan aturan hukum internasional. Pemerintah Tiongkok juga tidak peduli selama mendapatkan apa yang diinginkannya, dengan menggunakan ancaman dan sebagainya. Itulah yang disampaikan Thanh Hai Ngo dalam sebuah wawancara.
Bukan Bisnis seperti Bisnis Biasa
Leo Housakos mengatakan bahwa adalah “benar-benar tidak dapat diterima” bagi pejabat terpilih Kanada untuk melanjutkan seolah-olah hal tersebut adalah “bisnis seperti bisnis biasa.”
Sementara komunis Tiongkok terus menahan warganegara Kanada dalam tahanan dan melanggar hak asasi manusia warganegara Tiongkok.
Pada tanggal 7 Desember, sekelompok pejabat terpilih Kanada, termasuk Senator Partai Konservatif Victor Oh, Anggota Parlemen Partai Liberal Shaun Chen, Anggota Parlemen Ontario Logan Kanapathi dan Aris Babikian, dan sejumlah pejabat kota terpilih menghadiri sebuah acara di daerah Toronto. Acara itu menandai peringatan ke-70 tahun pendirian rezim komunis di Tiongkok, yang menampilkan Konsul Jenderal Tiongkok berpidato. Menteri Pertahanan Harjit Sajjan menghadiri acara serupa di Vancouver pada bulan September lalu.
Walikota Winnipeg Brian Bowman menyambut Duta Besar Tiongkok Cong Peiwu di kotanya pekan lalu, memposting foto dirinya dan Cong Peiwu yang tersenyum di Twitter dan berterima kasih kepada sang duta besar untuk “diskusi yang produktif mengenai Sister City Chengdu, perdagangan, dan tujuan Winnipeg untuk menjadi pemimpin dalam perlindungan dan promosi hak asasi manusia.”
“Ini sepenuhnya salah,” kata Leo Housakos.
Thanh Hai Ngo mengatakan ia tidak akan menghadiri acara persahabatan seperti itu yang dihadiri oleh pejabat Komunis Tiongkok di luar prinsip, karena rezim Beijing adalah pelanggar hak asasi manusia.
“Saya pikir hal tersebut tidak dapat diterima, dan saya pikir kita harus membela apa yang kita yakini,” ujar Thanh Hai Ngo. (Vivi/asr)
FOTO : Senator Salma Ataullahjan dan Anggota Parlemen Garnett Genuis dalam sebuah file foto. (Limin Zhou / The Epoch Times)
