Polisi Memukuli Mahasiswa Pengunjuk Rasa yang Menuntut Upah di Wuxi, Jiangsu, Tiongkok

Meskipun infeksi virus corona baru tersebar luas, banyak mahasiswa masih bekerja paruh waktu selama liburan musim dingin daripada pulang kampung.

Pada tanggal 27 Februari, ratusan polisi tampil karena ratusan pekerja mahasiswa mogok. Di luar Green Point Technology Co di Wuxi, Provinsi Jiangsu, pengunjuk rasa berkumpul menuntut bonus akhir tahun bagi mereka. Mereka tidak berharap akan dipukuli oleh polisi.

Seorang dengan nama samaran, Xiao Wang  dari Henan mengatakan kepada The Epoch Times: 

“Banyak mahasiswa bekerja selama liburan untuk meringankan beban keuangan keluarganya, karena kebanyakan dari kami berasal dari daerah pedesaan. Adalah baik untuk mendapatkan uang saku bagi diri sendiri.”

Xiao Wang mengungkapkan bahwa selama Tahun Baru Imlek tahun ini, karyawan tetap menerima bonus insentif sebesar 3.000 yuan, tetapi tidak ada pekerja mahasiswa paruh waktu yang menerima uang sejumlah itu. Pekerja paruh waktu telah pergi ke berbagai departemen untuk membahas masalah ini sejak tanggal 19 Februari 2020. 

Pada 27 Februari, unjuk rasa dimulai dengan ratusan pekerja paruh waktu berkumpul di gerbang timur Green Point Technology Co. 

Pemerintah daerah Wuxi mengerahkan lebih dari seratusan polisi khusus ke tempat kejadian. Beberapa bentrokan fisik terjadi di antaranya kedua belah pihak, dan beberapa mahasiswa ditangkap.

Di Tiongkok, sebagian besar mahasiswa melalui agen tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan paruh waktu.

Seringkali agen tenaga kerja mengeksploitasi mahasiswa, memotong upah dan jaminan sosial mahasiswa secara tidak masuk akal. Akan tetapi pekerja mahasiswa sering diam. Karena jumlah korban bertambah, maka uang haram yang diperoleh agen tenaga kerja semakin banyak.

Sebuah rekaman di tempat kejadian menunjukkan polisi memukuli para mahasiswa yang berunjuk rasa.

“Polisi memukuli rakyat. Tunjukkan pada orang-orang di seluruh Tiongkok!” teriak mahasiswa. 

“Mengapa polisi memukuli rakyat?” demikian teriakan mahasiswa. 

Demi menjaga stabilitas, pemerintah daerah sering dijadikan alat untuk menindas yang lemah dan mendukung oportunis yang melanggar hukum. (Vv)

Lihat Artikel Asli dan Videonya di The Epochtimes