Oleh Frank Fang
Dikenal sebagai China Standards 2035, cetak biru ekonomi adalah kelanjutan rencana industri “Made in China 2025” yang bertujuan untuk Komunis Tiongkok mencapai swa-efisiensi di 10 sektor teknologi pada tahun 2025.
Beijing meluncurkan Standar Tiongkok pada bulan Maret 2018 selama pertemuan yang diadakan di Akademi Teknik Tiongkok yang dikelola pemerintahan komunis Tiongkok.
Tujuan rencana tersebut bagi Komunis Tiongkok adalah untuk mendominasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan, Big Data, dan IoT atau internet of things dengan mengembangkan standar teknologi dan mengekspor standar teknologi ke pasar internasional.
Mengambil Keuntungan dari Pandemi
Pandemi kini menjadi bagian China Standards 2035, setelahnya Administrasi Standardisasi Nasional Tiongkok merilis dokumen baru yang disebut “Poin Utama Pekerjaan Standardisasi Nasional pada Tahun 2020” di bulan Maret.
Dokumen tersebut merupakan “peta jalan awal untuk China Standards 2035; rangkaian tindakan yang harus diambil, dan penentuan posisi yang akan diperoleh, pada tahun berikutnya,” tulis Horizon Advisory, konsultan independen yang berbasis di Amerika Serikat dalam laporannya pada bulan April yang menganalisis dokumen tersebut.
Horizon Advisory mencatat bahwa dokumen ini mewakili langkah Tiongkok selanjutnya dalam strategi besarnya.
Dokumen Tiongkok tersebut menjelaskan bagaimana Tiongkok harus “mempercepat pengembangan metode pencegahan dan deteksi epidemi COVID-19 dan standar kendali kualitas,” sambil mempromosikan standar yang mencakup “bahan pencegahan dan pengendalian epidemi serta rantai industri peralatan pendukung.”
Terbukti baru-baru ini ada pengiriman pasokan medis dan ahli kesehatan oleh Tiongkok ke negara lain untuk memerangi virus, kata Emily de La Bruyère, salah satu pendiri Horizon Advisory, dalam sebuah wawancara email.
Ia mengatakan, Beijing berupaya untuk mengekspor “standar perawatan serta administrasi dan tatalaksana kesehatan masyarakat Tiongkok.
Beberapa negara, termasuk Israel, Belanda, Spanyol, dan Republik Ceko, mengeluhkan pasokan medis Tiongkok adalah di bawah standar atau tidak berfungsi dengan baik.
Emily de La Bruyère menjelaskan bahwa bantuan Beijing untuk negara-negara lain juga disertai dengan sistem teknologi informasi, seperti paket layanan “anti-epidemi” yang ditawarkan oleh raksasa teknologi Tiongkok Tencent.
Tencent menjelaskan di situs webnya bahwa paket tersebut berisi layanan semacam program komputer. Tujuannya untuk mengadakan pertemuan online dan basis data pengetahuan medis mengenai virus tersebut.
Pejabat AS sebelumnya telah memperingatkan mengenai risiko yang terkait dengan Tencent, menguraikan hubungan Tencent dengan aparatur keamanan negara Tiongkok menyebabkan Tencent adalah “lengan pengawasan Komunis Tiongkok.”
“Tencent juga mengoperasikan platform informasi COVID-19 internasional milik Beijing,” tambah Emily de La Bruyère.
Nathan Picarsic, salah satu pendiri Horizon Advisory dalam wawancara email, mengatakan, saat perusahaan di seluruh dunia berlomba untuk mengembangkan vaksin untuk virus Komunis Tiongkok, yang umumnya dikenal sebagai jenis Coronavirus baru, Beijing juga ingin memanfaatkan sejumlah besar peserta uji klinis, “untuk memanfaatkan posisi tersebut guna memperluas standarnya di bidang penelitian dan pengembangan, produksi, distribusi, dan perawatan untuk yang pertama menemukan obat.”
Nathan Picarsic menambahkan, bahwa Tiongkok secara khusus memprioritaskan pembangunan produksi dan standar farmasi baik di Made in China 2025 maupun di Standar Tiongkok 2035.
Perpaduan Militer-Sipil
Made in China 2025 maupun di China Standards 2035 bergantung pada inisiatif yang diarahkan oleh pemerintah Beijing, untuk mengungkit kerja sama antara industri militer dan swasta bertujuan memajukan inovasi teknologi.
Upaya ini diciptakan “perpaduan militer-sipil,” dan kini diawasi oleh badan pemerintah yang disebut Komisi Pusat untuk Pengembangan Perpaduan Militer-Sipil.
Dalam dokumen Administrasi Standardisasi Nasional Tiongkok bulan Maret, perpaduan militer-sipil disebutkan beberapa kali, termasuk rencana untuk meningkatkan “upaya bersama militer dan sipil dalam organisasi teknis standar.”
Pembatasan ekspor AS yang baru terhadap Tiongkok, diberlakukan pada akhir bulan April, untuk membendung arus teknologi Amerika Serikat ke militer Tiongkok di bawah strategi “perpaduan” oleh Beijing.
Kementerian Perdagangan kini mengharuskan perusahaan AS ke militer Tiongkok untuk memperoleh izin menjual barang tertentu ke perusahaan di Tiongkok yang mendukung militer Tiongkok, bahkan jika barang-barang tersebut untuk penggunaan sipil. Daftar barang-barang tersebut mencakup peralatan produksi semikonduktor dan sensor.
Emily de La Bruyère mengatakan bahwa sementara pembatasan ekspor tidak akan mengurangi ambisi Komunis Tiongkok, “langkah-langkah itu adalah langkah pertama yang diperlukan yang lebih baik untuk memahami ancaman dan bersaing atas standar.”
“Strategi Beijing bergantung pada akses ke teknologi dan inovasi Amerika Serikat. Beijing takut akan ‘blokade teknologi-tinggi,'” tambah Emily de La Bruyère.
Sejak bulan Mei tahun lalu, pemerintah Amerika Serikat juga menempatkan daftar nama perusahaan Tiongkok di Daftar Entitas, yang artinya perusahaan AS perlu mendapatkan izin khusus untuk berbisnis dengan perusahaan Tiongkok tersebut.
Perusahaan-perusahaan Tiongkok tersebut mencakup Huawei dan 114 afiliasinya yang tidak terdapat di Amerika Serikat; lima perusahaan superkomputer Tiongkok dan banyak nama lain untuk lima perusahaan tersebut. Termasuk perusahaan nuklir terbesar milik Tiongkok CGNPG dan tiga afiliasinya; perusahaan kecerdasan buatan Tiongkok seperti SenseTime Group dan Megvii Technology, dan produsen peralatan pengawasan seperti Hikvision.
Pada bulan November 2019, Kementerian Perdagangan mengumumkan prosedur untuk mengamankan jaringan telekomunikasi Amerika Serikat dan rantai pasokannya. Mengadopsi “kasus per kasus, pendekatan fakta khusus” untuk meninjau dan membatasi setiap transaksi yang menimbulkan risiko keamanan.
Menurut Reuters, prosedur tersebut secara luas dilihat sebagai penargetan perusahaan telekomunikasi Tiongkok seperti Huawei dan ZTE.
Kemudian, pada bulan Januari, Kementerian Perdagangan mengumumkan pembatasan ekspor pada perusahaan teknologi Amerika Serikat yang membuat perangkat lunak kecerdasan buatan untuk menganalisis gambar satelit, yang juga dilihat oleh para ahli sebagai langkah untuk memblokir teknologi tersebut memasuki Tiongkok.
Nathan Picarsic mengatakan bahwa pendekatan Tiongkok pada dasarnya berbeda dari negara lain dalam mengejar inovasi teknologi.
Bukannya berinvestasi “dalam penelitian dasar dan ilmu dasar dan teknologi,” Komunis Tiongkok memanfaatkan celah dalam peraturan dan mengakuisisi saham di perusahaan asing sebagai cara untuk mendominasi rantai pasokan global.
Pada akhirnya, rezim Tiongkok menggunakan “pijakan tersebut untuk mempengaruhi standar, memastikan kendali atas segmen industri yang lebih besar,” demikian Nathan Picarsic menjelaskan.
Logistik Transportasi
Laporan Horizon Advisory menunjukkan bahwa Tiongkok telah membuat terobosan dalam memajukan standar internasional melalui Platform Logistik Transportasi Nasional yang dikendalikan oleh Tiongkok, yaitu LOGINK.
LOGINK adalah jaringan berbagi informasi logistik yang dibangun dan dilaksanakan oleh sejumlah kementerian pemerintah Tiongkok, yang mencakup transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan, dan keamanan masyarakat, menurut situs web LOGINK. LOGINK bekerja dengan perusahaan Tiongkok seperti raksasa pengiriman COSCO dan operator logistik Cainiao yang adalah milik negara Tiongkok, yang dijalankan oleh raksasa teknologi Alibaba.
Tiongkok ingin agar negara-negara mengadopsi data LOGINK dan perangkat lunak logistik, jadi Tiongkok dapat memperoleh akses ke sejumlah besar data yang digunakan dalam transportasi barang.
Beijing “berupaya untuk merevolusi akses informasi global dan kendali Partai Komunis Tiongkok, untuk mendorong perusahaan Tiongkok dan memposisikan sistem informasi Tiongkok, dan untuk memperkuat standar internasional — itu sendiri sebagai standar untuk fondasi informasi transportasi modern,” Horizon Advisory menyatakan dalam laporannya.
LOGINK adalah anggota grup perdagangan, Asosiasi Sistem Komunitas Pelabuhan Internasional.
5G
Generasi berikutnya dari teknologi komunikasi nirkabel, 5G, adalah fokus lain untuk rezim Tiongkok.
Huawei saat ini merupakan kontributor terbesar untuk standar 5G, menurut laporan bulan Maret oleh Strategy Analytics, perusahaan konsultan dan riset yang berbasis di Amerika Serikat.
Perusahaan Tiongkok terutama di depan permainan dalam hal memasok semua perangkat lunak dan perangkat keras Huawei (dikenal sebagai end-to-end) untuk infrastruktur jaringan 5G, sedangkan perusahaan telekomunikasi lainnya memimpin dalam spesifikasi teknologi tertentu.
Emily de La Bruyère menjelaskan bahwa “Kompetisi standar adalah pertarungan strategis abad ini. Beijing telah merencanakan untuk itu, secara eksplisit, sejak paling tidak pada tahun 2000.”
Kebijakan Masa Depan
Emily de La Bruyère menambahkan bahwa pemerintah Amerika Serikat perlu memahami standar persaingannya dengan Tiongkok, seperti dampak jangka panjang dari kepemilikan jaringan dan platform oleh Tiongkok, dan bagaimana persaingan semacam itu dapat mengancam sistem ekonomi, keamanan, dan politik Amerika Serikat.
Tidak cukup bagi pemerintah Amerika Serikat untuk fokus pada perusahaan perorangan Tiongkok seperti Huawei, kata Emily de La Bruyère, karena “dukungan Beijing dapat dengan mudah mengganti perusahaan perorangan Tiongkok dengan pasukan baru.”
Nathan Picarsic mencatat bahwa “Beijing bermaksud agar persaingan ini adalah urusan masa damai yang berlangsung lama.”
Ia menjelaskan bahwa Beijing memiliki keunggulan, mengingat ukuran pasar Tiongkok dan “perlindungan cermat terhadap infrastruktur dan data kritis Tiongkok.”
Amerika Serikat hanya dapat menyaingi Tiongkok jika Amerika Serikat bekerja sama dengan para sekutu, demikian Nathan Picarsic menyimpulkan. (Vivi/asr)
FOTO : Tentara militer Tiongkok berbaris di Lapangan Tiananmen di Beijing, Tiongkok, pada 28 April 2020. (Lintao Zhang / Getty Images)
Video Rekomendasi :
