Reuters/The Epochtimes
Surat kabar The Times melaporkan bahwa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sedang bersiap untuk mengumumkan undang-undang mencegah pengambilalihan asing yang berisiko terhadap keamanan nasional negaranya. Langkah itu diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang infiltrasi Tiongkok.
The Times pada 8 Juni 2020 menyebutkan bahwa Perdana Menteri Inggris mendesak Undang-Undang itu mewajibkan perusahaan melaporkan upaya pengambilalihan yang dapat menimbulkan risiko keamanan. Bagi yang melanggar akan dikenai ancaman sanksi pidana.
Bagi perusahaan yang gagal melaporkan pengambilalihan atau mengabaikan persyaratan yang diberlakukan oleh pemerintah setelah pengambilalihan, bisa menyeret direksinya ke penjara, didiskualifikasi, atau didenda.
Pendekatan ini didorong oleh penasihat perdana menteri Dominic Cummings yang mendapat dukungan dari Menteri Keuangan Rishi Sunak.
The Times menyebutkan, nantinya UU itu mewajibkan perusahaan untuk mendeklarasikan kapan sebuah perusahaan asing mencoba membeli lebih dari 25 persen saham, aset, atau kekayaan intelektual.
Surat kabar itu menambahkan, Perdana menteri juga ingin kemitraan akademik dan proyek-proyek penelitian dimasukkan dalam aturan.
The Times menambahkan, Undang-undang itu bisa diajukan dalam beberapa minggu.
UU itu mengemuka saat meningkatnya ketegangan antara Inggris dan komunis Tiongkok. Pasalnya, Inggris menyematkan Huawei sebagai “vendor berisiko tinggi” pada Januari 2020 lalu. Inggris turut menyatakan keprihatinannya atas penanganan situasi oleh Beijing di Hong Kong.
PM Johnson juga mendapat tekanan dari Amerika Serikat, anggota parlemen dari partainya sendiri, yang berpendapat bahwa peralatan Huawei dapat digunakan oleh komunis Tiongkok untuk kegiatan spionase. Walaupun sudah berulang kali ditepis oleh Huawei.
Amerika Serikat menerapkan pembatasan serupa pada akuisisi asing di tengah kekhawatiran tentang investasi Komunis Tiongkok di industri teknologi sensitif pada akhir 2018.
Presiden Trump mengumumkan pada 29 Mei bahwa Amerika Serikat tidak akan mengeluarkan visa untuk warga negara Tiongkok tertentu yang terlibat dalam penelitian militer. Alasannya dikhawatirkan terkait pencurian kekayaan intelektual. (asr)
FOTO : Video yang dikeluarkan oleh Downing Street pada hari Minggu, 10 Mei 2020, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyampaikan pidato tentang lockdown di Inggris di tengah pandemi virus Komunis Tiongkok. (Downing Street via AP)
Video Rekomendasi :
