oleh Jack Hazlewood
“Saya Agnes Chow Ting, mengumumkan saya keluar dari Demosisto Hong Kong pada hari ini,” demikian Agnes memulai sebuah pernyataan. Demosisto adalah kelompok aktivis yang berada di garis depan upaya lobi global gerakan pro-demokrasi.
“Dengan ini saya menarik diri dari Demosisto,” demikian bunyi pernyataan lainnya.
Umpan informasi yang terus-menerus ini berlanjut sepanjang hari itu, di mana satu demi satu aktivis pro-demokrasi di Hong Kong mengumumkan niatnya untuk mundur diri dari politik atau meninggalkan Hong Kong.
Undang-Undang keamanan nasional yang menakutkan dalam waktu yang lama, menggantung di Hong Kong selama beberapa dekade, akhirnya tiba.
Diterbitkan dan diberlakukan tepat setelah pukul 23.00 waktu setempat pada tanggal 30 Juni 2020, undang-undang tersebut mengkriminalisasi empat kategori pelanggaran: pemisahan diri, menggulingkan kekuasan negara, terorisme dan berkolusi dengan “pasukan asing” untuk membahayakan keamanan nasional.
Adapun penjara seumur hidup dimungkinkan diterapkan untuk keempat kategori pelanggaran tersebut.
“Hong Kong telah menjadi Shenzhen Selatan” kata seorang netizen di sebuah forum pro-demokrasi internet, yang merujuk pada kota Tiongkok Daratan yang berdekatan dengan perbatasan utara Hong Kong.
Yang pasti adalah bahwa Undang-Undang tersebut adalah pukulan yang mematikan bagi kebebasan berekspresi, hak untuk unjuk rasa serta satu negara, dua kerangka kerja sistem di mana Hong Kong seharusnya menikmati tingkat otonomi yang tinggi.
Di antara ketentuan yang paling mengkhawatirkan yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah artikel yang menyatakan persidangan akan digelar di Tiongkok Daratan untuk pelanggaran yang paling serius.
Undang-undang ini mencantumkan tiga skenario di mana Beijing menikmati yurisdiksi: saat Hong Kong “tidak dapat mengeksekusi” Undang-Undang tersebut, saat ada “campur tangan asing yang rumit di luar kendali Hong Kong,” atau saat kasus-kasus yang diadili secara serius membahayakan keamanan nasional, sehingga pihak berwenang di Hong Kong “tidak dapat menegakkan hukum secara efektif.”
Bahkan setelah kejadian tahun lalu, Hong Kong tetap mempertahankan sistem hukum yang adalah salah satu sistem hukum yang paling dihormati di Asia, yang sangat kontras dengan sistem hukum di Tiongkok Daratan, kekacauan yang sengaja dibuat kabur dan suram di mana satu-satunya otoritas sejati adalah kehendak Partai Komunis Tiongkok.
Sebuah Target
Di antara target yang paling mungkin dari persidangan di Tiongkok Daratan adalah pemilik media pro-demokrasi Jimmy Lai, yang telah lama menjadi tokoh kebencian bagi pendukung Beijing maupun pihak berwenang Beijing.
Digambarkan sebagai kecoak di media yang dimiliki negara, Jimmy Lai dan publikasi miliknya telah lama menjadi duri di dalam Partai Komunis Tiongkok, dan ada laporan baru-baru ini di mana Jimmy Lai ditangkap pada tanggal 1 Juli, hari pertama hukum tersebut diberlakukan.
Sangat mungkin undang-undang ini akan menargetkan para aktivis pro-demokrasi yang terkemuka, yang sebagian besar tidak khawatir dengan nasibnya, di mana Joshua Wong mengatakan sebuah forum minggu lalu mengatakan : “adalah tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hari ini mungkin menjadi kesempatan terakhir saya berbicara di depan umum sebagai orang bebas. “
Sementara itu, organisasi Joshua Wong, Demosisto, dikenal secara internasional sebagai kelompok aktivis di garis depan gerakan pro-demokrasi global dalam upaya lobi telah mengumumkan pembubaran.
Para pemimpin Demosisto cenderung menjadi target utama kategori pelanggaran keempat, “berkolusi dengan pasukan asing,” karena mereka melakukan pertemuan yang sangat dipublikasikan secara teratur dengan politisi Amerika Serikat yang terkemuka termasuk Ketua DPR Nancy Pelosi, dan Senator Josh Hawley (R-Mo.) dan Ted Cruz (R-Texas).
Tuduhan “pasukan asing” mencampuri urusan Hong Kong adalah dari sudut pandang terbaik adalah lucu dan dari sudut pandang terburuk adalah benar-benar delusi.
Beijing dengan tegas berpandangan bahwa pasukan asing yang bermusuhan sedang mengatur unjuk rasa tersebut, dengan tuduhan bahwa para pengunjuk rasa itu dibayar dengan “uang CIA” yang muncul di media milik pemerintah Komunis Tiongkok.
Bukti terbaik yang dapat dikerahkan Partai Komunis Tiongkok untuk hal ini adalah foto-foto orang-orang kulit putih di tempat unjuk rasa, menuduh orang-orang kulit putih tersebut sebagai mata-mata CIA, meskipun CIA tidak mempekerjakan satu pun anggota staf etnis Tionghoa yang mungkin ada jika mereka mau.
Hal tersebut dibuat lebih lucu saat seseorang mengingat konstitusi milik Partai Komunis Tiongkok, Marxisme-Leninisme tetap menjadi “pedoman utama Partai Komunis Tiongkok untuk beraksi”— dan Marxisme-Leninisme itu sendiri adalah murni impor Eropa.
Suasana Teror
Namun demikian, sementara hukum tersebut secara jelas ditujukan untuk menjerat banyak organisasi besar dan berkuasa bagi kubu pro-demokrasi Hong Kong, tujuan utama undang-undang tersebut tidak hanya untuk memenjarakan Jimmy Lai atau Joshua Wong.
Sebaliknya, undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan suasana teror di antara siapa pun, di antara populasi yang memikirkan perlawanan dan untuk memadamkan perbedaan pendapat dalam unjuk rasa tersebut.
Sebagai salah satu teman yang terpilih sebagai anggota dewan distrik dalam kubu pro-demokrasi yang menang telak saat pemilihan umum bulan November lalu menjelaskan kepada penulis, “tidak diragukan lagi, Partai Komunis Tiongkok akan memenjarakan ikan besar. Tetapi Partai Komunis Tiongkok juga akan memburu banyak ikan kecil. Partai Komunis Tiongkok menginginkan semua orang di Hong Kong yang mendukung gerakan demokrasi untuk berpikir ‘kesempatan itu sudah berlalu.’ ”
Menciptakan rasa takut di antara pendukung pro-demokrasi adalah harapan Beijing yang terbaik untuk mengalahkan gerakan pro-demokrasi yang sedang berkembang, dengan cara apa pun selain dengan mengumumkan hukum darurat militer — kemungkinan yang pasti terjadi jika pengunjuk rasa garis depan selanjutnya dibasmi sampai ke akar-akarnya dan mulai membuat Hong Kong tidak dapat dikendalikan.
Tujuan utama lain dari undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan kondisi swa-sensor yang menyebar ke seluruh masyarakat Hong Kong.
Sebagai contohnya, jurnalis lebih cenderung berpikir dua kali saat menulis topik yang sensitif secara politis saat hukuman seumur hidup mungkin terus-menerus mengancam anda.
Undang-undang tersebut singkatknya hanya untuk melindungi kebebasan pers dalam dimuat dalam 18 halaman undang-undang tersebut; janji sederhana bahwa kebebasan pers akan “dilindungi sesuai dengan hukum tersebut.”
Namun, efek hukum apa pun yang dirasakan oleh anggota pers cenderung dikalahkan oleh apa yang dirasakan oleh para aktivis sendiri.
Outlet media setempat HK01 mengutip sumber yang melaporkan siapa pun yang mengibarkan bendera pro-kemerdekaan atau meneriakkan slogan-slogan pro-kemerdekaan pada unjuk rasa di masa depan, akan didakwa melakukan
kejahatan di bawah Undang-Undang keamanan nasional, cenderung didakwa melakukan kejahatan pemisahan diri.
Perayaan Tahunan Serah Terima
Tanggal 1 Juli menandai hari jadi penyerahan Hong Kong, sebuah tanggal yang memuat gagasan baru yang penting yang mempengaruhi perkembangan selanjutnya dalam kalender politik Hong Kong. Secara tradisional ditandai oleh pawai besar unjuk rasa demokrasi. Mungkin saja terjadi penangkapan dan tuntutan di bawah hukum baru yang dimulai dalam 24 jam ke depan.
Jelas, bukan kebetulan bahwa pihak berwenang bergegas untuk memberlakukan undang-undang tersebut hanya satu jam sebelum perayaan tahunan serah terima itu dimulai.
Kini sorotan tajam pada Beijing merupakan tanggapan oleh masyarakat internasional.
Mengutip risiko “teknologi Amerika Serikat yang sensitif yang dialihkan ke Tentara Pembebasan Rakyat,” Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross mengumumkan pada tanggal 30 Juni bahwa status perdagangan istimewa Hong Kong telah dicabut.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo juga cenderung berusaha untuk menguraikan tindakan pembalasan dalam waktu dekat.
Sementara itu di London, Menteri Luar Negeri Dominic Raab diperkirakan akan membuat suatu pernyataan lisan.
Saat Dominic Raab mengumumkan Inggris menawarkan jalan menuju kewarganegaraan Inggris kepada sekitar dua pertiga populasi Hong Kong, ia janjikan “tindakan lebih lanjut” jika Beijing tetap meloloskan Undang-undang keamanan nasional. Semakin banyak elang Tiongkok di Partai Konservatif — belum lagi orang-orang Hong Kong — akan mengawasi Dominic Raab apakah ia akan menepati janjinya.
Tetapi di Hong Kong, langkah-langkah semacam itu tidak banyak mengubah kesulitan yang dihadapi gerakan pro-demokrasi Hong Kong.
Sementara itu dukungan internasional dan kemungkinan sanksi di masa depan dapat mengubah perilaku Beijing, kenyataannya adalah kerumunan aktivis pro-demokrasi Hong Kong muda menemukan dirinya berjuang sendirian melawan kekuatan super.
Mereka tidak memiliki ilusi mengenai hal ini. Seorang teman lama yang juga adalah demonstran berkata kepada penulis beberapa hari yang lalu, “tidak akan ada marinir Amerika Serikat yang bergabung dengan kami di Causeway Bay minggu depan,” merujuk distrik belanja yang populer dan titik pertemuan untuk memulai banyak pawai massal.
Dengan hukum yang ditakuti sekarang, di buku yang memuat undang-undang, para pengunjuk rasa harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
Bagaimana mereka menanggapi dalam beberapa minggu ke depan mungkin menentukan nasib pemberontakan demokratis Hong Kong. (Vv)
Jack Hazlewood Adalah seorang mahasiswa dan aktivis yang tinggal di London. Dia sebelumnya bekerja untuk partai politik lokal di Hong Kong. Ia sempat bekerja sebagai produser lapangan untuk outlet jurnalisme konflik dokumenter Popular Add “, yang mengikuti pengunjuk rasa garis depan di Hong Kong menjelang hari nasional Komunis Tiongkok pada tahun 2019 lalu.
FOTO : Seorang pejalan kaki melewati iklan yang disponsori pemerintah yang mempromosikan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong pada 30 Juni 2020. (Billy H.C. Kwok / Getty Images)
