Theepochtimes.com- Kementerian Luar Negeri AS memperingatkan warga Amerika di Tiongkok agar “semakin waspada,” karena meningkatnya risiko penegakkan hukum sewenang-wenang, termasuk penahanan dan larangan keluar dari negara itu.
The security alert, yang dikeluarkan pada 11 Juli 2020 oleh Kedutaan Besar AS di Tiongkok, mengatakan warga AS “dapat ditahan tanpa akses ke layanan konsuler AS atau informasi tentang dugaan kejahatan mereka.”
Kedubes AS menambahkan bahwa warga Amerika mungkin menjadi sasaran “interogasi yang berkepanjangan dan penahanan yang diperpanjang karena alasan yang terkait dengan‘ keamanan negara. “
“Personel keamanan dapat menahan dan/atau mendeportasi warga AS karena mengirim pesan elektronik pribadi yang kritis terhadap pemerintah RRT,” demikian bunyi peringatan itu.
Keterangan itu tidak memberikan contoh yang spesifik. Departemen Luar Negeri AS tidak mengatakan apa yang mendorong diterbitkannya The security alert itu.
Langkah yang dilakukan AS di tengah memburuknya hubungan antara Washington dan pemerintahan Komunis Tiongkok, ketika pemerintahan Trump meningkatkan tindakannya terhadap rezim komunis dalam berbagai masalah, dari wabah virus Komunis Tiongkok hingga pengetatan kontrol atas Hong Kong.
Sementara itu, dilansir dari The Sydney Morning Herald, Departemen Luar Negeri Australia memperingatkan Warga negaranya yang tinggal di Tiongkok atau bepergian ke Tiongkok, berisiko ditahan secara sewenang-wenang karena memburuknya hubungan kedua negara.
Australia meningkatkan Travel advice pada hari Selasa 7 Juli 2020, menyusul peringatan serupa untuk Hong Kong minggu lalu, setelah Beijing menerapkan undang-undang keamanan nasional yang baru.
The Department of Foreign Affairs and Trade Australia pada hari Kamis 9 Juli 2020 memberitahukan hingga 100.000 warga Australia yang tinggal di Hong Kong dan mereka yang berencana bepergian ke wilayah daratan Tiongkok, bahwa Undang-Undang baru dapat ditafsirkan secara luas.
Departemen itu memperingatkan, Anda bisa melanggar hukum tanpa bermaksud melakukannya. Diperingatkan juga bahwa, Hukuman maksimum berdasarkan UU ini di Hong Kong adalah penjara seumur hidup.
The Department of Foreign Affairs and Trade Australia menegaskan, Pihak berwenang sudah menahan orang asing karena mereka ‘membahayakan keamanan nasional.” Sedangkan Warga Australia diperingatkan juga berisiko mengalami penahanan sewenang-wenang.
Awal pekan ini, Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap beberapa pejabat Partai Komunis Tiongkok, termasuk seorang anggota berpangkat tinggi yang terlibat dalam pelanggaran hak terhadap etnis minoritas di wilayah Xinjiang.
Diperkirakan lebih dari 1 juta Muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya ditahan di Xinjiang, sebagai bagian dari tindakan keras rezim yang mengklaim apa yang disebutnya “ekstrimisme”.
Menlu AS Mike Pompeo juga mengatakan pada minggu ini, pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk melarang aplikasi media sosial dari Tiongkok, termasuk TikTok.
Anggota parlemen AS sudah mengangkat masalah keamanan nasional atas penanganan data pengguna TikTok, mengutip undang-undang Tiongkok yang mengharuskan perusahaan domestik “untuk mendukung dan bekerja sama dengan pekerjaan intelijen yang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok.”
Bulan lalu, rezim Komunis Tiongkok secara resmi mendakwa dua warga Kanada dengan tuduhan mata-mata, lebih dari 18 bulan setelah orang-orang itu awalnya ditahan.
Michael Kovrig dan Michael Spavor ditahan pada bulan Desember 2018, dalam suatu langkah yang secara luas dipandang sebagai pembalasan atas penangkapan Kanada atas eksekutif puncak Huawei Meng Wanzhou terkait permintaan ekstradisi dari Amerika Serikat.
Jaksa federal menuduh Meng berbohong kepada bank, menyebabkan mereka melanggar sanksi A.S. terhadap Iran. Pemerintah Kanada berulang kali menggambarkan penahanan Kovrig dan Spavor sebagai “sewenang-wenang.”
Mereka dilaporkan diinterogasi oleh pejabat Tiongkok hingga delapan jam sehari, ditahan dalam kondisi yang buruk. Mereka juga ditolak berhubungan dengan pihak luar. Mereka juga belum diizinkan menemui pengacara mereka. Mereka tak terlihat oleh pejabat konsuler Kanada secara langsung atau secara virtual sejak Januari lalu.
Keterangan Gambar: Seorang perwira polisi paramiliter Cina memberi isyarat dan berbicara melalui radionya dua arah ketika berdiri di gerbang masuk kedutaan Australia di Beijing pada 9 Juli 2020. (Nicolas Asfouri / AFP via Getty Images)
(asr)
Video Rekomendasi
