Luo Ya dan Zhang Dun
Baru-baru ini, sepucuk surat yang ditulis Leng Jiefu, pensiunan professor Renmin University of China beredar luas di Internet. Surat tersebut berisi imbauan kepada Xi Jinping untuk mengundurkan diri dari semua posisinya di Partai Komunis Tiongkok, pemerintah dan militer, untuk mengatasi krisis dalam dan luar negeri.
Surat dari Profesor Leng Jiefu itu ditandatangani pada 29 April 2020. Judul dari surat itu adalah “Surat terbuka kepada ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, Wang Yang, mengimbau agar Presiden Xi Jinping mengundurkan diri dari semua posisinya di partai, pemerintahan, dan militer.
Reporter the Epoch Times mewawancarai langsung Profesor Leng Jiefu pada 16 September 2020. Dia mengonfirmasi bahwa surat yang beredar di Internet itu memang dia yang menulisnya dan memberikan penjelasan lebih lanjut.
Profesor Renmin University of China atau Universitas Renmin Tiongkok, menghimbau Xi Jinping untuk mengundurkan diri dari semua jabatannya
Profesor Leng Jiefu mengemukakan tiga saran utama dalam surat itu. Pertama, Wang Yang mengadakan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, mengusulkan mosi pengunduran Xi Jinping. Dalam kondisi saat ini, Xi Jinping harus mengundurkan diri dari semua jabatannya, “mundur dulu demi mencapai tujuan yang lebih besar, ini adalah kebijakan terbaik untuk menangani krisis.”
Artikel tersebut menyebutkan, bahwa hal itu dikarenakan banyak negara menuntut agar Presiden Partai Komunis Tiongkok “bertanggung jawab” atas penyebaran pandemi, dan menuntut kompensasi sebesar 350 triliun dolar AS.
Dia mengatakan, “Konsekuensi pertanggungjawaban terlalu berat dan tidak dapat diprediksi. Jadi bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita akan melawan dengan seluruh dunia? Apakah kita tidak akan memikul tanggung jawab apapun? Apakah kita tetap akan bersikeras dengan sikap kita ? Saya tidak takut dengan front persatuan atau aliansi dunia kalian !?”
Artikel itu menyebutkan, bahwa orang-orang media ultra-kiri bertindak ceroboh, dan bahkan menyandera 1,4 miliar rakyat Tiongkok dengan apa yang disebut “patriotisme” dan melawan komunitas internasional, sampai 1,4 miliar rakyat Tiongkok terseret ke dalam perang nuklir? Rasanya terlalu naif dan tidak bertanggung jawab kepada rakyat dan negara jika para pemimpin puncak Komunis Tiongkok berpikir seperti itu. Ini karena Tiongkok yang terisolasi menghadapi tantangan dari seluruh dunia! Kita tidak punya teman, yang ada hanya beban dari Korea Utara itu.
Lebih jauh lagi, kekuatan/sikap keras Komunis Tiongkok saat ini belum sebanding dengan negara lain. Jika perang nuklir, Komunis Tiongkok tidak akan bisa menang, justru mungkin akan luluhlantak.
“Jadi saya pikir: konfrontasi ultra-kiri bukanlah strategi yang baik, apalagi perang. Strategi tertinggi kita sebaiknya mengimbau Presiden Xi Jinping untuk mengundurkan diri dari semua jabatannya dengan alasan gangguan kesehatan, dan untuk sementara menghindari masa kritis,” ujarnya.
Profesor dari Universitas Renmin, Beijing merekomendasikan agar Tiongkok menerapkan sistem federal
Saran kedua, Tiongkok sebaiknya menerapkan “sistem federal” baru dapat menyelesaikan masalah reunifikasi Taiwan, masalah minoritas, dan masalah Hong Kong.
Mengenai Taiwan, artikel tersebut mengatakan bahwa karena dukungan kuat dari Presiden Trump, menyatukan Taiwan menjadi semakin tidak memungkinkan.
Profesor Leng berkata : “Terus terang, dukungan Presiden Trump untuk Taiwan yang demokratis sebenarnya mendukung tujuan demokrasi rakyat Tiongkok. Amerika Serikat bukan musuh kita, tetapi sahabat kita. Amerika Serikat paling banyak membantu Tiongkok dan tidak pernah menginvasi Tiongkok seinci pun. Presiden Trump adalah presiden yang mengagumkan. Adalah kesalahan jika memperlakukan Amerika Serikat sebagai musuh. Kita harus menggunakan kebijaksanaan politik untuk melihat masalah ini dan berterima kasih kepada pemerintah AS karena melindungi Taiwan.”
“Demi persatuan bangsa,” Persatuan Federasi Tiongkok”harus diciptakan. Menggantikan dua rezim dengan pemerintahan koalisi adalah persatuan yang setara, dan sangat rasional.”
Dia mengatakan bahwa jika Partai Komunis Tiongkok ingin melanjutkan kediktatoran satu partainya, itu akan merusak peluang sejarah, “atau kasarnya jika terus berpegang teguh pada kediktatoran satu partai, maka hanya ada satu jalan bagi Partai Komunis Tiongkok, menunggu Amerika Serikat mengirim Partai Komunis Tiongkok ke kuburan.”
Artikel tersebut berbicara tentang kemajuan dari sistem demokrasi Taiwan dari aspek politik dan ekonomi. Secara ekonomi, pendapatan per kapita Taiwan lima kali lipat dari daratan Tiongkok; kesejahteraan sosial Taiwan menempati urutan kedua di dunia, sementara kesejahteraan sosial Tiongkok menempati peringkat ke-159 dunia. Secara politik, “Partai Komunis mendirikan kediktatoran terbelakang melalui perang saudara. Bukankah ini konyol?”
Mengenai isu etnis minoritas, artikel professor Leng mengatakan, bahwa kontradiksi etnis semakin parah, penuh dengan pertumpahan darah, masalahnya terletak pada dua aspek. Salah satunya adalah masalah otonomi. Partai Komunis Tiongkok mengatakan itu otonomi, tetapi kenyataannya tidak ada otonomi, itu adalah kepemimpinan mutlak Partai Komunis, karena penguasa pertama daerah otonom adalah sekretaris partai, dan semuanya bangsa Han. Ini tidak bisa disebut otonomi.
Kedua, ketika konflik pecah, partai Komunis Tiongkok kerap menggunakan cara-cara kekerasan, menekan atau menindas dengan moncong senapan. Metode represif menjadi semakin menjadi-jadi, terutama bagi etnis Uighur, menewaskan terlalu banyak orang, sehingga menarik perhatian internasional secara luas. Kontradiksi antar etnis semakin membara, ini menunjukkan bahwa cara pengelolaan daerah oronomi telah gagal total dan harus direformasi untuk mencari model pengelolaan baru.
Artikel tersebut menyatakan, bahwa cara untuk menyelesaikan konflik etnis atau regional di dunia pada dasarnya adalah dengan menempuh jalan federalisme, dan sistem federal itu terbukti berhasil. Daerah otonom etnis Komunis TIongkok adalah sebuah kegagalan, harus dihentikan dan diganti dengan sistem federal.
Mengenai masalah Hong Kong, artikel tersebut mengatakan bahwa “penyelesaian dengan sistem federal adalah kebijaksanaan politik yang paling baik.”
Artikel tersebut menyebutkan bahwa satu negara, dua sistem yang diusulkan oleh Deng Xiaoping, akan tetap tidak berubah selama 50 tahun dan akan tetap tidak berubah setelah 50 tahun kemudian, sesuai dengan kepentingan rakyat Hong Kong dan bermanfaat bagi dunia dan Tiongkok sendiri.
Demi menjaga kemakmuran Hong Kong, satu negara, kebijakan satu negara, dua sistem harus dipertahankan. Jika tidak, dan pecah gejolak sosial, maka kemakmuran akan sulit dipertahankan, dan kepentingan strategis daratan Tiongkok juga pasti akan terkena dampaknya.
“Demi kepentingan strategis Tiongkok, ‘sistem federal’ jauh lebih baik daripada satu negara, dua sistem,” Kata Profesor Leng. Karena satu negara, dua sistem adalah “produk yang ceroboh” dari Deng Xiaoping, tujuannya demi memecahkan masalah kembalinya kedaulatan Hong Kong, tetapi meninggalkan integrasi dua sistem sosial yang sifatnya sama sekali berbeda, banyak kontradiksi dalam sebuah pemerintahan. Kontradiksi seperti ini, adalah antara hidup dan mati, yang tidak mungkin dapat hidup harmonis dalam satu pemerintahan.
“Untuk mengatur kembali Hong Kong, prinsip satu negara, dua sistem harus dihentikan, diganti dengan sistem federal, dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar harus dihapuskan. Biarkan Rakyat Hong Kong yang membentuk” Pemerintahan otonomi Sementara Hong Kong Federasi Tiongkok”. Untuk mencapai tujuan ini, ‘sistem federal’ adalah satu-satunya cara yang terbaik,” Kata Profesor Leng.
Saran ketiga adalah: Tugas utama ekonomi nasional Tiongkok saat ini adalah mengembangkan ekonomi pertanian.
Profesor Universitas Renmin, Tiongkok : Mungkin sudah terlambat untuk menerapkan sistem federal sekarang
Saat ini, otoritas Partai Komunis Tiongkok sedang memperketat pidatonya. Misalnya, banyak tokoh terkenal dihukum karena opini mereka, termasuk generasi merah kedua dan Ren Zhiqiang, selebriti internet diperiksa. Cai Xia, mantan profesor di Sekolah Partai Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok di Beijing, dipecat dari keanggotaan partai, dan Xu Zhangrun, professor di universitas Qinghua dipecat dan tokoh lainnya.
Dalam lingkungan seperti itu, surat terbuka dari mantan kepala departemen politik di Universitas Renmin, profesor Leng Jiefu itu tiba-tiba menjadi viral di Internet, dan seketika menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan Profesor Leng.
Profesor Leng Jiefu mengonfirmasi kepada the Epoch Times bahwa surat itu memang ditulis olehnya, tetapi ia tidak tahu mengapa surat yang ditulis pada akhir April 2020 itu baru beredar pada awal September 2020.
Adapun mengenai keselamatan dirinya, profesor Leng mengatakan bahwa dia hanya mengemukakan saran kepada pihak berwenang sebagai sarjana dalam sistem. Titik awalnya baik. Jika pendapatnya diadopsi pada saat itu, tidak hanya bermanfaat bagi Xi Jinping dan negara, tetapi juga “Tidak ada sepatah kata pun yang tidak menghormati orang lain, semua tulisan itu merupakan penghormatan.”
Tetapi Profesor Leng mengatakan bahwa sekarang nasihatnya sudah ketinggalan zaman, “Surat saya itu tidak berlaku lagi, sudah terlambat, situasi telah berkembang ke titik ini, dan sistem Federal mungkin juga tidak bisa diterapkan lagi.”
Pada April lalu, masalah Hong Kong, Taiwan, dan etnis minoritas tidak separah sekarang.
Pada saat itu, undang-undang keamanan nasional versi Hong Kong belum diterapkan. Namun, setelah Komunis Tiongkok memberlakukan “undang-undang Keamanan Nasional versi Hong Kong” pada Juli 2020, kemudian dikutuk masyarakat Barat dan dijatuhi sanksi.
Mengenai Taiwan, ketegangan antara kedua selat belum mencapai tingkat ketegangan yang demikian. Seiring dengan Komunis TIongkok yang kerap mengirimkan pesawat militer dan kapal perang untuk mengganggu Taiwan, Amerika Serikat mulai melakukan serangan balik.
Baru-baru ini, Amerika Serikat tidak hanya mengirim pesawat pengintai di dekat daerah pesisir Tiongkok untuk misi pengintaian, tetapi juga mengutus Menteri Kesehatan mengunjungi Taiwan. Selain itu, bahkan Ketua Parlemen Ceko juga mengunjungi Taiwan.
AS juga mengirim Wakil Menteri Luar Negeri berkunjung ke Taiwan, situasi di mana AS dan Taiwan akan bersama-sama menghadapi provokasi Partai Komunis Tiongkok terhadap Taiwan kini juga telah terbentuk.
Mengenai etnis minoritas, karena komunis Tiongkok yang secara paksa mempromosikan ajaran bahasa Mandarin, tidak hanya mendapat tentangan kuat dari Mongolia Dalam, tetapi juga dari Mongolia Luar.
Putri generasi merah kedua, Ma Xiaoli juga memimpin penandatanganan surat terbuka, menuntut pihak berwenang segera memperbaiki kebijakan yang tidak kondusif bagi persatuan nasional dan meminta maaf pada rakyat Mongolia. (jon)
Editor : Ye Ziming
Video Rekomendasi :
