oleh Preity Upala
The Belt and Road Initiative -BRI- yang kemudian dikenal dengan One Belt, One Road adalah agenda imperialistik dan ekspansionis rezim Tiongkok di sebagian besar wilayah Eurasia, Asia Selatan, dan Afrika.
Dijuluki sebagai “Jalan Sutra Baru”, Inisiatif Belt and Road menghubungkan Tiongkok ke Afrika melalui jalan laut dan jalan darat. Unggulan The Belt and Road Initiative adalah China Pakistan Economic Corridor -CPEC- atau Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, kumpulan proyek infrastruktur yang saat ini sedang dalam pembangunan di seluruh Pakistan.
Awalnya bernilai usd 46 miliar, proyek China Pakistan Economic Corridor diperkirakan mencapai usd 87 miliar dalam pendanaan saat ini, hanya seperempatnya saja yang baru diselesaikan.
Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan dimaksudkan untuk memodernisasi infrastruktur Pakistan dengan cepat dan memperkuat ekonomi Pakistan dengan pembangunan jaringan transportasi modern, berbagai proyek energi, dan zona ekonomi khusus.
Namun menurut Centre for Strategic and International Studies (CSIS), zona ekonomi khusus ini sebagian besar tetap kosong saat ini, dan tantangan yang bertahan lama hanya menjadi lebih buruk.
Menghadapi tingkat utang yang tidak berkelanjutan, tingkat pertumbuhan turun menjadi 3 persen, angka inflasi yang tinggi selama lima tahun, dan defisit yang melonjak, ekonomi Pakistan pasti bergerak masuk ke arah sebaliknya.
Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan didasarkan pada dasar pikir yang salah, bahwa suatu negara membutuhkan proyek ekonomi yang sangat besar ini untuk menjadi makmur. Jelas, tidak ada yang mau membayar untuk proyek-proyek ini pada akhirnya, karena mereka tidak akan pernah menghasilkan uang dari proyek-proyek ini.
Para analis memiliki kutipan yang terkenal: “Ini adalah jembatan yang tidak pergi ke mana-mana. Beberapa proyek ambisius tersebut menyukai kereta berkecepatan tinggi dari Beijing ke Moskow tidak akan pernah ada pembeli.”
Hasil bagi utang dari Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan ini adalah sekitar usd 80 miliar, 90 persen yang akan dibayar oleh Pakistan dalam bentuk utang nasional.
Pakistan sendiri tahu bahwa pihaknya tidak akan dapat membayar kembali utangnya kepada Tiongkok dan perlahan akan menyerahkan kedaulatan tanah airnya sendiri. Proyek-proyek ini, tampaknya tidak berpotensi untuk menguntungkan atau sukses dan tidak terbukti sebagai investasi ekonomi yang bagus bagi Tiongkok.
Pada akhirnya, ini adalah petualangan “kolonial” Tiongkok yang tidak akan pernah membuahkan hasil. Ada banyak laporan di luar Tiongkok yang menunjukkan pemerintah Pakistan sendiri sedang berusaha menyabotase proyek Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan.
Para pejabat Tiongkok tercatat sangat frustrasi atas tindakan Pakistan atau kekurangan Pakistan sejauh ini. Seperti kebanyakan petualangan, tidak ada transparansi, Tiongkok menetapkan harga, Pakistan membayar tagihan, dan berakhir dengan infrastruktur di bawah standar yang tidak dapat diservis.
Rezim komunis Tiongkok terkenal dengan diplomasi jebakan utang dan pinjaman di bidang pertukaran untuk kedaulatan. Rezim komunis Tiongkok percaya pada sistem upeti yang kini disamarkan sebagai Inisiatif Sabuk dan Jalan. Inisiatif Sabuk dan Jalan sudah mulai berbentuk sebagai “kekeliruan triliun dolar.”
Ada sejumlah kritik terhadap Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, yaitu keuangan, ketidakseimbangan perdagangan, nasionalis Baloch, masalah para warga di pelabuhan Gwadahar, dan perlawanan dari aktor setempat yang meluncurkan ini mungkin berdampak secara langsung.
Kemunduran besar lainnya adalah resolusi yang diloloskan terhadap Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan oleh Majelis Provinsi Provinsi Khyber Pakhtunwah, di mana proyek tersebut akan dibangun. Namun, kini ada masalah hukum yang baru yang perlu diatasi Tiongkok. Dan, di sinilah India masuk.
Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan dapat dianggap ilegal dalam istilah hukum internasional. Setelah pencabutan Pasal 370 oleh pemerintah India pada bulan Agustus 2019, ada juga pembagian negara bagian Jammu dan Kashmir menjadi dua wilayah persatuan.
Hal ini mengubah lanskap kedaulatan India di seluruh negara bagian Jammu dan Kashmir. Wilayah Kashmir yang secara ilegal diduduki oleh Pakistan sejak tahun 1947 dikenal sebagai “Kashmir yang dijajah Pakistan,” yang juga mencakup wilayah Gilgit-Baltistan.
Konfigurasi ulang baru Kashmir memberi lebih banyak kekuatan ke pemerintah pusat India, melemahkan lengan pengaruh Pakistan yang diketahui mendanai indoktrinasi, gerakan separatis, dan terorisme.
Kini Kashmir akan mengikuti konstitusi India, bendera India, dan lagu kebangsaan India. Artinya, seluruh Jammu dan Kashmir adalah utuh dan menyatu kembali dengan Republik India.
Mengikuti hukum internasional, Tiongkok tidak akan dapat membangun apa pun di daerah “Kashmir yang dijajah Pakistan” ini, karena secara sah merupakan bagian dari negara bagian India. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima bahwa “Kashmir yang dijajah Pakistan” adalah tanah India untuk pertama kalinya pada resolusi tahun 1948.
Sejauh menyangkut rezim komunis Tiongkok, semakin kuat kekuasaan rezim Tiongkok, maka rezim Tiongkok menjadi lebih sombong dan agresif. rezim Tiongkok ingin menjadi penguasa di Asia tanpa pesaing lain. Rezim Tiongkok melihat India sebagai pesaing utamanya, tidak hanya di kawasan Asia, tetapi juga di dunia pada umumnya.
Tidak seperti India, yang ingin melihat laut lepas, ekonomi digital yang sehat, energi terbarukan, dan wilayah yang stabil, Tiongkok tidak tertarik pada Asia yang multipolar. Meskipun Tiongkok dan India berbagi hubungan perdagangan yang berhasil, perdagangan tidak akan pernah membawa perdamaian, dan faktor kepercayaan yang kurang pada pihak India adalah sangat besar.
Hubungan terpenting di paruh kedua abad ini adalah hubungan India dengan Tiongkok. Apakah hubungan ini akan didasarkan pada kerja sama yang berdasarkan aturan ataukah awal perang dingin Himalaya?
Kebuntuan hubungan India dengan Tiongkok, baru-baru ini di sepanjang Garis Kendali Aktual di Ladakh adalah tempat di mana Tiongkok terlihat menempatkan kendaraan lapis baja dan pasukan di Garis Kendali Aktual pihak Tiongkok. Ini adalah sesuatu yang baru di mana India tidak bersedia menerima penyusupan ke wilayahnya.
Kebuntuan terbaru di Galwan Valley, Ladakh, wilayah India yang sah, yang merenggut nyawa setidaknya 20 tentara India dan hingga 100 tentara Tiongkok, adalah sangat eksplosif dan memerlukan negosiasi diplomatik tingkat tertinggi antara kedua negara.
Karena kehadiran Tiongkok di wilayah internasional, mungkin ada pelanggaran konvensi Wina. India akan melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa India akan melindungi integritas teritorialnya dan memiliki kapasitas untuk membuat Tiongkok berdarah-darah.
Tampaknya petualangan “kolonial” Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan telah gagal bahkan sebelum dimulai. Di satu sisi, strategi Tiongkok untuk perambahan lahan dan keinginan besar Pakistan untuk perampasan tanah mungkin akan menjadi kejatuhannya sendiri. (Vv)
Preity Upala seorang pakar geo-politik dan kolumnis internasional pemenang penghargaan. Dia menjadi host pada acara podcast mingguan dan muncul sebagai komentator radio dan TV. Karyanya diterbitkan pada lebih dari 100 publikasi, dan dia telah menjadi pembicara utama di KTT global. Keahliannya adalah kebijakan luar negeri, hubungan AS – India, politik Asia Selatan, kontra-terorisme, resolusi konflik, dan isu wanita
Keterangan Foto : Buruh berjalan melalui Pelabuhan Gwadar di Pakistan, sebuah proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar yang telah diinvestasikan sebagai bagian dari Belt and Road Initiative. (Amelie Herenstein / AFP / Getty Images)
