oleh Zhong Yuan
Pada 15 Oktober 2020, Uni Eropa mulai memberlakukan pajak anti-dumping mulai dari tarif 30,4% hingga 48,0% terhadap produk aluminium yang berasal dari daratan Tiongkok. Banyak perusahaan Tiongkok akan terkena pajak tambahan ini, termasuk tarif 30,4% untuk perusahaan ‘Guangdong King Metal Light Alloy Technology’, ‘Press Metal International’ sebesar 38.2%, dan 48% bagi semua bahan aluminium produksi perusahaan lainnya
Produk aluminium Tiongkok banyak digunakan dalam industri konstruksi, mobil, elektronik dan listrik. Gerd Götz, ketua Asosiasi Aluminium Eropa menyatakan bahwa pajak anti-dumping ini, sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup rantai industri aluminium Eropa.
Uni Eropa (UE) sedang melakukan investigasi anti-dumping pada produk aluminium asal daratan Tiongkok, dan tarif sementara ini akan berlanjut hingga penyelidikan selesai pada bulan April tahun depan. Meskipun mungkin saja Uni Eropa akan memperpanjang pengenaan tarif ini selama lima tahun.
Pada tahun 2018, Amerika Serikat melancarkan perang dagang dengan Tiongkok juga dimulai dari menaikkan pajak atas produk baja dan aluminium. Eropa mengikuti jalur yang sama dengan Amerika Serikat, dan perang dagang UE – Tiongkok mulai berkobar.
Pada 14 September, pejabat tinggi komunis Tiongkok membuat konsesi lisan untuk mendapatkan kesempatan konferensi video dengan petinggi Uni Eropa. Saat itu, Presiden Dewan Eropa Charles Michel seusai pertemuan mengatakan : “Pertemuan hari ini merupakan satu langkah maju dalam membangun hubungan yang lebih seimbang dengan pihak komunis Tiongkok”.
Saat itu, Charles Michel juga mengatakan : “Kita menginginkan hubungan perdagangan yang lebih adil dan seimbang, yang juga berarti adanya hubungan timbal balik dan persaingan yang adil”.
Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan bahwa, kerja sama harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, yakni saling menguntungkan dan persaingan yang sehat. Perlu didasarkan pada aturan yang jelas.
Pada saat itu, media corong Partai Komunis Tiongkok mengklaim bahwa pasar Tiongkok tetap terbuka bagi Eropa dan menyambut lebih banyak produk pertanian UE, yang mana berkualitas tinggi dan aman untuk masuk pasar Tiongkok.
Janji lisan seperti itu tidak memiliki arti yang substantif, itu hanya dimaksudkan oleh komunis Tiongkok untuk memperoleh peluang negosiasi dengan Uni Eropa. Meski dialog antara Uni Eropa dengan komunis Tiongkok dalam masalah hak asasi manusia mengalami jalan buntu saat itu, tetapi Uni Eropa belum menutup pintu dialog seperti halnya Amerika Serikat, oleh karena itu Uni Eropa bagi komunis Tiongkok masih memiliki peluang yang lebih besar daripada Amerika Serikat.
Uni Eropa mengimpor paling banyak komoditas daratan Tiongkok. Pada tahun 2019, Uni Eropa mengimpor komoditas asal Tiongkok sekitar EUR. 362 miliar dan mengekspor komoditas Eropa sekitar EUR. 198 miliar. Sehingga memiliki defisit perdagangan sekitar EUR. 164 miliar.
Seperti halnya dengan Amerika Serikat, UE juga berharap bisa secepatnya mencapai neraca perdagangan yang seimbang dengan komunis Tiongkok.
Dalam Konfrensi Tingkat Tinggi di bulan September, Uni Eropa mengangkat serangkaian masalah perdagangan, termasuk akses pasar untuk berbagai produk, layanan dan investasi, subsidi dari perusahaan milik negara, pembatasan investasi, kelebihan kapasitas baja dan aluminium daratan Tiongkok, transfer teknologi paksa, dan produk pertanian.
Masalah-masalah ini sebenarnya nyaris sama dengan masalah yang menimbulkan perang dagang AS – Tiongkok. Uni Eropa juga mewajibkan komunis Tiongkok untuk mengubah praktek perdagangannya yang tidak adil dan perlunya berlangsung sesuai dengan aturan yang disepakati bersama.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam KTT menekankan bahwa pihak Tiongkok, harus meyakinkan kita tentang ada gunanya mencapai kesepakatan investasi untuk bersama menyelesaikan tujuan negosiasi sebelum tahun ini berakhir.
“Namun, sayangnya, sampai sejauh ini, belum ada langkah konkret untuk mencapai kemajuan ke arah tersebut. Oleh karena itu, caranya perlu diubah, dan kita juga telah mengangkat masalah ini dengan sangat jelas”, kata Ursula.
Pernyataan yang dikeluarkan Uni Eropa pada saat itu memberikan tenggat waktu, juga penegasan yang berbunyi : Kedua belah pihak telah menyampaikan kesepakatan untuk mempersempit kesenjangan yang tersisa melalui negosiasi sebelum akhir tahun. Uni Eropa menekankan bahwa diperlukan partisipasi politik para petinggi dalam sistem Tiongkok, untuk mencapai kesepakatan yang berarti.
Eropa sangat membutuhkan pemulihan ekonomi setelah epidemi, dan keinginan Uni Eropa untuk mempromosikan perdagangan yang adil sangat mendesak. Sekarang Uni Eropa telah memutuskan untuk menggunakan pengungkit tarif mencontoh Amerika Serikat untuk memaksa komunis Tiongkok membuat konsesi.
Uni Eropa pasti tahu taktik penundaan komunis Tiongkok dan tindakan mereka selama ini. Baru-baru ini, dalam konferensi di PBB, negara-negara Eropa mengutuk penganiayaan hak asasi manusia yang dilakukan oleh komunis Tiongkok. Dan, wakil dari komunis Tiongkok di PBB seperti biasa terus menyangkal dan mencaci-maki.
Dengan munculnya gelombang wabah yang kedua di Eropa, rencana penyelidikan terhadap asal-usul virus komunis Tiongkok (COVID-19) tidak mengalami kemajuan yang berarti. Dalam hal ini, komunis Tiongkok pun masih menyangkalnya dan sama sekali tidak menunjukkan kesediaanya untuk membantu.
Dengan semakin mendekatnya akhir tahun, para pejabat senior komunis Tiongkok kian disibukkan dengan program ekonomi sirkulasi internal, dan tidak menunjukkan tanda-tanda adanya konsesi komunis Tiongkok kepada Uni Eropa. Hal ini memicu UE untuk menggunakan jurus mematikan sebagaimana yang dipraktikkan AS.
Tampaknya tidak sulit untuk membayangkan bahwa Sidang Pleno Kelima Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok ke-19, mungkin tidak akan membahas masalah seperti ini. Bahkan komunis Tiongkok mungkin juga mengatakan, ia tidak menerima “guru” perdagangan internasional.
Tidak sulit untuk memperkirakan bahwa kobaran api perang perdagangan antara Eropa dengan komunis Tiongkok akan terus membesar, yang pada akhirnya dapat menyebabkan decoupling antara keduanya. Kemudian mempercepat tuntutan Uni Eropa terhadap komunis Tiongkok atas tanggung jawab mewabahnya virus COVID-19. (sin)
Keterangan Foto : Seorang pekerja sedang memeriksa produk aluminium di sebuah pabrik di Zouping, Shandong, Tiongkok pada 18 April 2018. (AFP/Getty Images)
Video Rekomendasi :
