oleh Luo Ya
Baru-baru ini (25/3) Amerika Serikat dan Taiwan menandatangani nota kesepakatan kerjasama yang pertama kalinya sejak Joe Biden memangku jabatan sebagai presiden Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam pesan tweet menyebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat merasa terhormat dapat bekerja sama dengan mitra baiknya Taiwan dalam menghadapi tantangan dunia. Menurut dunia luar, tantangan yang dimaksud tersebut tak lain adalah komunis Tiongkok.
Situasi di perairan sekitar Selat Taiwan cukup tegang dalam waktu belakangan ini, karena itu “kerja sama paramiliter” Taiwan dengan Amerika Serikat semakin ditingkatkan.
Perwakilan Amerika Serikat dan Taiwan menandatangani “Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Kelompok Kerja Patroli Laut” yang akan menyediakan platform untuk kerja sama antara Penjaga Pantai Amerika Serikat dan Badan Patroli Laut Taiwan.
Presiden Republik Tiongkok Tsai Ing-wen menyatakan bahwa sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di kawasan Indo-Pasifik, Taiwan bersedia memberikan lebih banyak kontribusi untuk masalah keamanan maritim dan bersama-sama menjaga kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat – EAP Bureau dalam pesan tweet-nya menyebutkan bahwa Amerika Serikat merasa bangga dapat membentuk kelompok kerja sama patroli laut baru dengan mitranya seperti Taiwan untuk mengatasi tantangan dunia.
Pakar militer Taiwan Su Tzu-yun mengatakan bahwa langkah itu melambangkan poin bonus untuk rasa saling percaya antara Taiwan dan Amerika Serikat, karena bagaimanapun, unit patroli maritim adalah kekuatan semi-militer. Meskipun bukan tentara biasa, itu setara dengan pasukan unit bersenjata. Maka kerja sama semacam ini berarti kedua pihak mungkin memiliki beberapa kegiatan bersama di masa mendatang, Ini memiliki arti yang sangat penting. Penandatanganan kerja sama patroli maritim antara Taiwan dan Amerika Serikat juga untuk mengekang ekspansi maritim yang tidak semestinya. Ekspansi maritim yang dilakukan komunis Tiongkok”.
Pemerintah komunis Tiongkok mulai menerapkan apa yang disebut “Hukum Polisi Maritim” pada bulan Februari lalu, dan memberi wewenang kepada Biro Polisi Maritim untuk bila perlu menggunakan senjata dalam menghadapi kapal-kapal asing. Setelah itu, kapal polisi pantai komunis Tiongkok sering berlayar di luar yang berdekatan dengan “perairan teritorial” dan berulang kali melakukan invasi ke “perairan teritorial”. Tindakan demikian menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara tetangga.
Untuk pertama kalinya, Jepang telah membuat pernyataan yang jelas tentang ancaman komunis Tiongkok di wilayah tersebut. Menteri pertahanan Jepang Nobuo menjelaskan bahwa pihaknya bertekad untuk melindungi wilayah Jepang dengan berbagai cara.
Selain itu, ia juga merilis berita tentang rencananya untuk mendiskusikan masalah ancaman agresi komunis Tiongkok terhadap Taiwan dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat.
Tang Jingyuan, seorang komentator politik yang kini tinggal di Amerika Serikat menjelaskan bahwa pemerintah komunis Tiongkok sering bermain-main dengan wilayah abu-abu ini. Yakni menggunakan kapal-kapal sipil, atau kapal-kapal yang digunakan otoritas penegak hukum untuk melakukan provokasi atau tindakan yang berkaitan dengan sikap politik. Tujuan Komunis Tiongkok sebenarnya adalah untuk mencapai maksud ini. Jadi MOU yang ditandatangani Amerika Serikat dengan Taiwan ini tak lain untuk mengatasi isu ini.
Tang Jingyuan juga mengatakan bahwa MOU ini dapat dianggap sebagai tindakan substantif dari pemerintah Amerika Serikat.
“Sebenarnya, secara obyektif hal mana menandakan kepastian strategi Amerika Serikat untuk Taiwan, dan memang strategi tersebut tampak sedang berubah ke arah yang lebih jelas. Jika pemerintah baruAmerika Serikat tidak ingin bersikap tegas dalam menentukan siapa lawan dan siapa kawan, maka kemungkinan akan menyebabkan pihak lain yakni Taiwan membuat penilaian yang salah terhadap strategis itu,” kata Tang Jingyuan.
Menurutnya, mungkin saja Taiwan akan berpikir bahwa Amerika Serikat tidak berani mengirim pasukan untuk melakukan intervensi, atau dikira akan mengadopsi sikap duduk manis tanpa berbuat sesuatu, menganggap dirinya tidak punya kaitan dengan urusan.
Hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan di era mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump bisa dikatakan telah memasuki suatu pola baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan meningkatnya ketegangan hubungan Amerika Serikat dengan komunis Tiongkok, dunia luar menaruh perhatian tinggi terhadap pemerintahan Biden, bagaimana ia akan menyikapi tantangan besar ini.
Menurut Su Tzu-yun di era Trump, dimulai dengan nota kerjasama kesehatan. Setelah Trump berhenti menjabat, ini adalah kerja sama pertama Biden dengan Taiwan. Dan kepekaan politik daripada MOU patroli maritim tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi daripada kerja sama kesehatan, atau beberapa memorandum tentang kerjasama industri di waktu lalu. Jadi dalam suasana dan trend ini, strategi Amerika Serikat menjadi semakin jelas, dan Taiwan dan Amerika Serikat akan memiliki kerjasama keamanan yang lebih banyak di masa mendatang, termasuk kerjasama dalam keamanan informasi, kerjasama teknologi tinggi, dan pertukaran militer juga berpotensi diperluas.
Dalam sebuah wawancara dengan media, Miles Maochun Yu, seorang ahli kebijakan Tiongkok yang diangkat sebagai penasihat pada pemerintahan Trump mengatakan bahwa Taiwan adalah model demokrasi dan patut untuk dipelajari oleh Tiongkok.
Pencapaian demokrasi Taiwan sangat erat kaitannya dengan nasib Amerika Serikat. Justru karena inilah, Amerika Serikat memiliki komitmen keamanan yang begitu tegas dan tidak berubah terhadap Taiwan. (sin)
