Luo Tingting
Sejak awal Maret, lebih dari 200 kapal Komunis Tiongkok berkumpul di perairan Whitsun Reef dengan klaim “berlindung dari angin dan hujan”. Sebagai tanggapan, Filipina berulang kali menyatakan protes keras dan menuntut agar kapal-kapal ini segera pergi.
Satelit AS menemukan bahwa dalam seminggu terakhir, sejumlah kapal berangkat ke kawasan terumbu karang beberapa mil jauhnya, tetapi masih ada sejumlah besar kapal yang memasang jangkarnya di perairan Whitsun Reef. Selain itu, 45 kapal Komunis Tiongkok lainnya, menduduki perairan dekat Pulau Zhongye yang dikuasai Filipina.
The New York Times menggambarkan kapal Komunis Tiongkok ini sebagai “tamu yang tidak mau pergi.” Akan tetapi, jumlahnya terus bertambah setiap hari. Puluhan kapal berkumpul dengan rapi di perairan yang disengketakan. Mereka “tidak terlihat seperti sedang menangkap ikan”, akan tetapi menghindari “badai yang tak pernah terjadi .”
Menurut laporan tersebut, Komunis Tiongkok melakukannya untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara diplomatis atau internasional. Akan tetapi, “secara efektif mengabaikan perintah deportasi negara lain.”
Greg Poling, Direktur Asia Maritime Transparency Initiative dari wadah pemikir AS Center for Strategic and International Studies -CSIS-, mengatakan bahwa Komunis Tiongkok sedang mencoba menggunakan paksaan dan tekanan berkepanjangan untuk “menekan orang Asia Tenggara.” Tindakan itu sebagai langkah yang “Sangat menyeramkan.”
Greg Poling baru-baru ini menyatakan, “penggunaan sejumlah besar kapal milisi telah menjadi rencana strategis utama bagi Komunis Tiongkok untuk mengontrol Laut China Selatan yang disengketakan.”
Mantan Hakim Agung Filipina, Antonio Carpio, mengeluarkan peringatan pada awal Maret bahwa, kapal milisi ini merupakan awal pendudukan Komunis Tiongkok di Whitsun Reef, sama seperti mereka menduduki kawasan Mischief Reef pada tahun 1995.
Carpio mengatakan kepada media Filipina ABS-CBN, “Mereka (Komunis Tiongkok) pertama kali mengatakan, mereka baru saja membangun tempat penampungan nelayan di Mischief Reef. Akan tetapi, sekarang Mischief Reef adalah angkatan udara dan pangkalan angkatan laut mereka.”
Istana Kepresidenan Filipina memperingatkan Komunis Tiongkok pada 5 April bahwa ratusan kapal yang menyerbu di area Laut China Selatan, “dapat memicu perilaku bermusuhan yang tidak diinginkan kedua negara.” Filipina menekankan bahwa kedaulatan Filipina tidak dapat dinegosiasikan. Manila menegaskan tidak akan menyerah terkait wilayah dan zona ekonomi eksklusif bahkan satu inci pun. Ini adalah pernyataan paling tegas dari pemerintahan Presiden Filipina Rodrigo Duterte terhadap Komunis Tiongkok sejauh ini.
Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana juga mengeluarkan pernyataan pada 4 April, menuduh milisi maritim Komunis Tiongkok terus ditempatkan di daerah tersebut. Ia menunjukkan bahwa mereka memang berniat untuk menduduki lebih lanjut (wilayah) Laut Filipina Barat.
Setelah rampungnya pembangunan pelabuhan basis Komunis Tiongkok di Mischief Reef dan Subi Reefs, Komunis Tiongkok telah mampu melabuhkan sebanyak 300 kapal milisi di area tersebut. Selanjutnya dapat mengerahkan mereka kapan saja, sesuai dengan kebutuhan. Kapal milisi Komunis Tiongkok ini, memiliki fungsi militer. Bahkan, sulit untuk memprediksi tindakan apa yang akan mereka ambil di masa depan, yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan.
Selain itu, Komunis Tiongkok kemungkinan akan mengumpulkan data yang relevan di Laut China Selatan melalui kapal milisi. Tujuannya, mempersiapkan pembangunan pangkalan angkatan laut dan bahkan operasi militer di masa depan.
Menurut laporan BenarNews, berdasarkan data militer Komunis Tiongkok dan dokumen lainnya menunjukkan bahwa, pangkalan militer baru Komunis Tiongkok di Kepulauan Nansha sedang mengumpulkan data di Laut Cina Selatan, untuk membantu proyek konstruksi militer Komunis Tiongkok di wilayah tersebut.
The New York Times percaya bahwa kapal-kapal Komunis Tiongkok ini telah lama menduduki perairan yang disengketakan. Tujuannya dimaksudkan untuk menguji pemerintah Biden dan negara-negara sekitarnya di Laut China Selatan. Apalagi, Negara-negara tetangga di Laut Cina Selatan ini bergantung dengan ekonomi dan pasokan vaksin COVID-19 dari Komunis Tiongkok.
Komentator Heng He mengatakan kepada NTD, bahwa langkah selanjutnya dari Komunis Tiongkok bergantung kepada sikap Filipina dan Amerika Serikat. Jika AS dan Filipina bereaksi secara tegas, maka Komunis Tiongkok akan mundur. Jika menyikapi dengan lunak, maka Komunis Tiongkok bakal menempati kawasan di perairan tersebut. (Hui)
Video Rekomendasi :
