Winnie Han – The Epoch Times
Lebih dari 627.000 orang Korea Selatan telah menandatangani sebuah petisi yang menuntut pemerintah Korea Selatan untuk membatalkan proyek “Pecinan” di kota resor Gangwon, mengikuti insiden “Pakaian Han vs hanbok” dan “kimchi” tahun lalu
Pada 29 Maret, sebuah petisi didaftarkan pada situs web pemerintah Korea Selatanyang meminta Provinsi Gangwon untuk membatalkan proyek “Pecinan” -nya.
“Mengapa kami ingin membangun Pecinan kecil di Korea?, Masyarakat tidak mengerti mengapa kami ingin menawarkan pengalaman kebudayaan Tiongkok di tanah kami sendiri. Kami dengan tegas menentang.” jelas petisi itu bertanya.
Pagi 21 April, petisi tersebut telah dipenuhi 627.000 tanda tangan — jumlah tanda tangan tertinggi yang pernah diterima Istana Kepresidenan Korea Selatan.
Pada 16 April, Istana Kepresidenan Korea Selatan juga menerima petisi lain yang menyerukan pemakzulan Gubernur Gangwon Choi Moon-soon atas perannya dalam proyek “Pecinan” yang pro-Beijing.
Belt dan Road Initiative Dinyatakan sebagai Invasi Kebudayaan
Proyek “Pecinan” Provinsi Gangwon adalah sebuah kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2019, antara pemerintah Gangwon dengan Tiongkok, demikian dilaporkan corong Partai Komunis Tiongkok, People’s Daily.
Di bawah kesepakatan tersebut, Tiongkok dan Korea Selatan akan membangun sebuah “desa kebudayaan Tiongkok yang kompleks” antara Hongcheon dan Chuncheon, ibukota Provinsi Gangwon. Seluas 296 hektar, luas proyek ini adalah 10 kali luas Pecinan di Incheon.
Dalam sebuah wawancara dengan People’s Daily pada bulan Desember 2019, Choi Moon-soon mengusulkan “Kota Kebudayaan Tiongkok”, sebagai sebuah “Sabuk dan Jalan kebudayaan.” Media Korea Selatan melaporkan bahwa nama resmi proyek tersebut adalah “Kota Kebudayaan Tiongkok-Korea.”
Proyek tersebut rencananya akan selesai pada tahun 2022. Namun, proyek tersebut telah membangkitkan kebencian yang kuat di antara orang Korea, yang mana yakin bahwa Partai Komunis Tiongkok membawa imperialisme kebudayaan di Korea untuk memperluas pengaruh politiknya.
“Kami menentang pembangunan sebuah hotel untuk turis Tiongkok di Provinsi Gangwon yang merupakan situs sejarah terbesar di dunia dengan jumlah penggalian yang besar, Orang-orang kesal karena kehilangan kebudayaannya. Kita harus melawan Tiongkok, yang berupaya mencuri keunikan kebudayaan Korea seperti kimchi dan hanbok” kata petisi tersebut.
Perselisihan Kimchi dengan Hanbok
Sengketa “kimchi” dipicu oleh Global Times, corong Partai Komunis Tiongkok di luar negeri. The Global Times mengklaim bahwa Partai Komunis Tiongkok bertanggung jawab atas pengaturan standar internasional untuk industri “acar sayuran”, dan bahwa status Korea sebagai “negara penguasa kimchi” ada” hanya namanya saja.”
Komentar-komentar tersebut memicu sebuah protes langsung dari orang Korea Selatan, yang menganggap kimchi sebagai makanan suci yang dikonsumsi hampir setiap kali makan. Pemerintah Korea Selatan menjawab bahwa standar Tiongkok untuk sertifikasi internasional terbatas pada acar Sichuan, dan tidak ada hubungannya dengan kimchi Korea.
Pada November 2020, acar Sichuan Tiongkok disertifikasi oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi Perselisihan itu menyusul perdebatan sengit mengenai hubungan antara pakaian Han dengan hanbok di antara netizen kedua negara. Blogger komik “Old Xian” dari Tiongkok Daratan membuat sebuah serial kartun mengenai pakaian Han.
Para netizen Korea Selatan mempertanyakan apakah gaun di gambar tersebut menyontek unsur-unsur dari hanbok Korea. Namun, para netizen Tiongkok mengatakan gaya pakaian tersebut, telah ada di Tiongkok sejak Dinasti Ming dan hanbok itu sendiri “berasal dari pakaian Han.”
Selain itu, sebuah drama Korea, “Joseon Exorcist,” dituduh merusak sejarah Korea. Dimasukkannya unsur-unsur Tiongkok, seperti siomay, kue bulan, dan sebuah kecapi Tiongkok, memicu protes di Korea Selatan. Para penulis skenario dikritik karena pro-Partai Komunis Tiongkok dan drama tersebut akhirnya tidak disiarkan.
Peringkat Popularitas Moon Jae-in Merosot Di Tengah-Tengah Meningkatnya Sentimen Anti-Partai Komunis Tiongkok
Orang-orang Korea yang memiliki pandangan negatif terhadap Tiongkok — berkat politik Beijing — telah meningkat dari 37 persen pada tahun 2015 menjadi 75 persen pada tahun 2020, menurut Pew Research Center.
Peringkat setuju dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in juga jatuh ke titik terendah sejak ia menjabat.
Menurut data yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei Korea pada tanggal 12 April, Peringkat setuju yang terbaru dengan Presiden Moon Jae-in hanyalah 33,4 persen.
Setelah wabah virus Komunis Tiongkok di Wuhan, Tiongkok, pada awal 2020, lebih dari 500.000 orang Korea menandatangani sebuah petisi yang menuntut pemerintah Moon Jae-in menolak masuknya para warganegara Tiongkok untuk pencegahan pandemi.
Sedangkan 1,45 juta orang Korea, adalah tidak puas dengan kebijakan Moon Jae-in yang pro-Partai Komunis Tiongkok, yang meluncurkan sebuah petisi pemakzulan terhadap Moon Jae-in.
“Kebijakan Presiden Moon Jae-in terhadap Coronavirus yang baru menunjukkan bahwa ia
lebih mirip seperti Presiden Tiongkok daripada Presiden Republik Korea,” kata dokumen pemakzulan tersebut.
Partai Komunis Tiongkok Membantu Moon Jae-in Terpilih
Sejak menjabat pada tahun 2017, Moon Jae-in secara terbuka mendukung Partai Komunis Tiongkok. Pada tahun 2019, kampanye anti-ELAB pro-demokrasi Hong Kong mendapat dukungan dari banyak negara-negara demokratis, tetapi Korea Selatan tidak termasuk.
Bahkan, di bawah arus reaksi global saat ini terhadap anti-Partai Komunis Tiongkok, yang dipimpin oleh kebijakan-kebijakan perdagangan yang adil oleh Amerika Serikat, Korea Selatan masih tetap menolak memberi keputusan. Itu tercermin dari keengganannya untuk berpartisipasi dalam “Dialog Keamanan Quadrilateral” dengan Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia melawan agresi Partai Komunis Tiongkok yang berkembang di wilayah Indo-Pasifik.
Pada bulan Februari 2019, seorang mantan prajurit cyber dunia maya Partai Komunis Tiongkok dan organisasi nirlaba Korea “Turn Right”, menulis sebuah artikel yang mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok memanipulasi opini masyarakat untuk membantu Moon Jae-in memenangkan pemilihan umum kursi kepresidenan, yang bertujuan menjadikan Korea Selatan sebagai sekutu Partai Komunis Tiongkok untuk bersaing dengan Amerika Serikat.
Menurut dokumen-dokumen internal yang diperoleh The Epoch Times pada bulan Oktober lalu,
setelah menjabat, Moon Jae-in menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro-Partai Komunis Tiongkok, mengangkat “Dinding Laut Saemangeum”, tujuannya untuk sebuah proyek kepentingan politik nasional.
Selain itu, mengintegrasikannya ke dalam “Pusat Ekonomi Asia Timur Laut” untuk bekerja sama dengan Partai Komunis Tiongkok. Tak lain, untuk memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan antara Korea Selatan dengan Tiongkok. Di sisi lain, Partai Komunis Tiongkok menggunakan kemitraan tersebut untuk mendesakkan pengaruh dan kendali atas pemerintahan Moon Jae-in.
Li Yanming, seorang komentator yang berbasis di Amerika Serikat, berkata, “Pada saat ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, Amerika Serikat bekerja sama dengan sekutu-sekutu dan mitra-mitranya untuk mengendalikan Partai Komunis Tiongkok.
Korea Selatan dulunya adalah sekutu Amerika Serikat, tapi pemerintah Moon Jae-in dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok dan melakukan apa yang dikatakan Beijing.
Kini, sentimen anti-Partai Komunis Tiongkok di antara orang-orang Korea sedang meningkat. Mereka secara terbuka menentang perilaku pro-Partai Komunis Tiongkok dari pemerintahan Moon Jae-in. Upaya Partai Komunis Tiongkok untuk menyusup ke Korea ditanggapi dengan sebuah penghalang jalan yang parah. (Vv)
