Menaker Klaim Jumlah Pengangguran Terbuka di Indonesia Menurun, Serikat Pekerja Sebut Justru Meningkat

ETIndonesia- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengklaim jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mengalami penurunan sekitar 950 ribu orang pada Februari 2021.

Hal demikian disampaikannya saat menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021). Ia hadir bersama Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani.

“Pengangguran terbuka kita dibandingkan Agustus 2020 menurun, Agustus 2020, akibat pandemi pengangguran kita 9,7 juta. Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan pengangguran kita berkurang 950 ribu,” kata Menaker Ida dikutip dari situs Kemnaker.

Disebutkan dengan mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja Indonesia pada Februari 2021 berjumlah 205,36 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 139,81 juta atau 68,08 persen adalah angkatan kerja. Dengan rincian 131,06 juta atau 93,74 persen berstatus bekerja dan 8,75 juta atau 6,26 persen berstatus penganggur terbuka.

Sedangkan sebanyak 59,62 persen berstatus pekerja informal dan sebagian besar berpendidikan maksimal SD ke bawah (40,38 persen). Namun demikian, tingkat pengangguran tertinggi justru berpendidikan SMK sebanyak 11,45 persen, diikuti SMA (8,55 persen), universitas (6,97 persen) dan diploma (6,61 persen). Sementara tingkat pengangguran berpendidikan SMP hanya 5,87 persen dan maksimal SD hanya 3,13 persen.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal justru menyampaikan data yang berbeda.  Ia mengatakan, jumlah pengangguran terbuka  mengalmi peningkatan.  Ia meminta  menaker menyajikan data penganguran terbuka harusnya year on year.

Said menyebutkan sudah terjadi PHK di berbagai sektor kerja yang justru menunjukkan terjadinya penambahan angka penggangguran. Apalagi, contohnya toko retail seperti Giant menutup usahanya yang mana mendatangkan pemutusan kerja bagi karyawannya.

Ia mempertanyakan data pemerintah yang justru menunjukkan terjadinya penurunan pengangguran. Ia meminta pemerintah tak hanya memperindah data.

 “PHK terjadi di insudtri dan sektor lain. Lalu mengapa dikatakan penganguran menurun? pemerintah jangan memoles data,” ujarnya dalam konfrensi virtual dengan sejumlah media seperti dikutip dari kompas.com. (asr)