oleh Li Yan
Mantan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida terpilih sebagai Ketua Umum Partai Liberal Demokrat (LDP) ke-27 pada Rabu (29/9/2021). Sudah hampir pasti, ia akan menggantikan Yoshihide Suga sebagai Perdana Menteri Jepang ke-100 dalam pemilihan nominasi Perdana Menteri Majelis Nasional hari Senin depan.
Pada saat pandemi COVID-19, jumlah kasus di Jepang melonjak, dan Perdana Menteri Yoshihide Suga mengumumkan bulan ini bahwa ia akan mengundurkan diri. Karena Partai Demokrat Liberal memiliki kursi mayoritas di parlemen, ketua umum baru partai hampir pasti akan menjadi perdana menteri Jepang yang akan dikukuhkan dalam beberapa hari ke depan.
Fumio Kishida dari keluarga politisi Jepang, baik kakeknya, ayahnya pernah menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Fumio pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Jepang dan ketua investigasi politik Partai Demokrat Liberal.
Pada pertengahan bulan September, ketika Fumio Kishida menjelaskan kebijakan luar negeri dan keamanannya kepada media, dia mengatakan bahwa jika dia menjadi perdana menteri Jepang, dia akan membentuk 2 posisi penting, yaitu “hak asasi manusia” dan “keamanan ekonomi” dalam kabinetnya, untuk menghadapi masalah hak asasi manusia di daratan Tiongkok dan melindungi keamanan pertumbuhan ekonomi dan teknologi canggih Jepang.
Secara garis besar, sikap Fumio Kishida pada beberapa kebijakan utamanya adalah sebagai berikut :
Ekonomi : Tidak ada kenaikan pajak penjualan dalam 10 tahun ke depan
Reuters melaporkan bahwa Fumio Kishida telah mengatakan bahwa jika dia menjadi pemimpin, konsolidasi fiskal akan menjadi pilar kebijakan utama. Dia menyatakan keraguannya tentang kebijakan pelonggaran kuantitatif yang diterapkan Bank Sentral Jepang.
Virus komunis Tiongkok (COVID-19) yang mewabah di seluruh dunia telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jepang, Fumio Kishida mengatakan bahwa Bank Sentral Jepang perlu mempertahankan langkah-langkah stimulus ekonomi berskala besar untuk mempertahankan pertumbuhan. Padahal pada tahun 2018, dia pernah mengatakan bahwa kebijakan stimulus tidak bisa bertahan selamanya.
Dia menekankan perlunya mengalokasikan lebih banyak kekayaan untuk keluarga Jepang, yang sangat kontras dengan kebijakan ekonomi mantan Perdana Menteri Shinzo Abe “Abenomics”. Yang terakhir ini berfokus pada peningkatan keuntungan untuk perusahaan, dengan harapan bahwa keuntungan ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang kelas pekerja.
Fumio mengusulkan sebuah rencana pengeluaran lebih dari 30 triliun yen, dan mengatakan : “Tarif pajak penjualan 10% Jepang saat ini sangat mungkin tidak dinaikkan dalam 10 tahun ke depan”.
Pekan lalu (26 September), Fumio Kishida menyinggung kembali ucapan lamanya, mengatakan bahwa reformasi fiskal adalah tujuan utama kami, meskipun kami tidak akan mencoba untuk mengisi defisit Jepang dengan menaikkan pajak dalam waktu dekat.
Keamanan ekonomi adalah agenda pentingnya. Fumio Kishida mengutip konsep Kebijakan Ekonomi Nasional dan berpendapat bahwa kita perlu mempertimbangkan keamanan nasional dari berbagai sudut, bukan hanya mengandalkan kekuatan senjata.
“Kami akan melindungi kepentingan geopolitik negara kita sambil memperhatikan pertumbuhan ekonomi”, katanya.
Diplomatik dan Keamanan Nasional : Mendukung Taiwan dalam Melawan komunis Tiongkok
Fumio Kishida percaya bahwa Jepang harus bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain yang berpikiran sama dan dengan tegas menolak ekspansi asing yang semakin arogan seperti pemerintah komunis Tiongkok.
Ia mengatakan pada bulan ini : “Untuk melindungi nilai-nilai universal seperti kebebasan, demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia, ketika menghadapi ekspansi rezim otokratis seperti pemerintah komunis Tiongkok, kita perlu dengan tegas mengatakan apa yang kita harus katakan, dan bekerjasama dengan negara yang sama juga memiliki nilai-nilai tersebut”.
Fumio Kishida berencana untuk memperkuat kemampuan Pasukan Penjaga Pantai dalam menangani sengketa teritorial di Kepulauan Senkaku antara Jepang dengan komunis Tiongkok.
Ia juga mendukung pengesahan resolusi parlemen yang mengutuk penganiayaan pemerintah komunis Tiongkok terhadap warga etnis Uighur, dan berharap untuk menunjuk seorang asisten perdana menteri untuk mengawasi situasi hak asasi manusia di daratan Tiongkok.
Pemerintah komunis Tiongkok membantah tuduhan bahwa mereka telah melecehkan warga Muslim etnis Uighur.
Media Jepang ‘Nikkei Asia’ melaporkan bahwa dalam hal pertahanan nasional, Fumio Kishida menekankan perlunya memiliki kemampuan untuk menyerang pangkalan rudal untuk mencegah serangan rudal dari musuh.
“Teknologi rudal telah berkembang pesat, dan kami ingin melakukan diskusi menyeluruh tentang perlindungan keselamatan jiwa dan kehidupan rakyat Jepang berdasarkan kenyataan ini”, katanya.
Di waktu lalu, Shinzo Abe pernah bermaksud membuat keputusan untuk memperoleh kemampuan serangan ini sebelum akhir tahun 2020, tetapi Yoshihide Suga menunda diskusi tentang hal ini.
Fumio Kishida menyambut baik permohonan Taiwan bergabung dalam perjanjian perdagangan bebas yang disingkat CPTPP. Anggota perjanjian tersebut termasuk Australia, Kanada, Jepang dan Selandia Baru.
Sumber Daya Alam dan perubahan iklim global
Bencana nuklir Fukushima yang terjadi pada tahun 2011 sangat merusak kepercayaan masyarakat Jepang terhadap energi nuklir. Tetapi Fumio Kishida percaya bahwa tenaga nuklir harus terus menjadi pilihan energi untuk memastikan aliran listrik yang stabil dan terjangkau.
Jepang sedang berjuang untuk mencapai tujuan netralitas karbon pada tahun 2050, sehingga pasti akan secara signifikan mengurangi output listrik berbasis bahan bakar fosil.
“Saya pikir energi terbarukan itu penting”. Baru-baru ini Fumio mengatakan bahwa mengandalkan energi terbarukan saja mungkin tidak cukup. Saya pikir kita perlu bersiap untuk opsi lain, seperti hidrogen, fasilitas nuklir kecil, dan fusi nuklir”.
COVID-19
Fumio Kishida percaya bahwa terjadi terlalu banyak departemen yang bercampur tangan dalam penerapan langkah-langkah mencegah penyebaran virus komunis Tiongkok (COVID-19). Dia berencana untuk mendirikan satu lembaga pemerintah baru untuk mengatasi hal ini.
Ia percaya bahwa pengembangan obat dan vaksinasi ekstensif adalah kunci untuk kembali ke kehidupan normal pra-COVID-19.
Fumio Kishida mengatakan kepada wartawan pada bulan ini : “Kami sedang bekerja keras untuk mengembangkan obat oral yang diharapkan dapat beredar secara luas sebelum tutup tahun ini. Tentunya untuk itu, pemerintah perlu memberikan bantuan”.
“Kami berharap kita dapat bergerak menuju dan mencapai tujuan ini, yakni pada awal tahun depan, kegiatan sosial ekonomi kita sudah dapat kembali pulih mendekati normal”.
Karena masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat periode ini akan berakhir pada 21 Oktober, Maka setelah Fumio Kishida menjabat Ketua Umum Partai Demokrat Liberal Jepang, ia akan memimpin kandidat partai untuk berpartisipasi dalam pemilihan nasional. (sin)
