Yu Ting
Di jalan-jalan New York akhir pekan ini, Sabtu 16 Oktober 2021, hampir seribu orang berkumpul untuk menentang wajib vaksinasi dari pihak berwenang.
Gelombang penentangan terhadap vaksinasi wajib pemerintah ini juga muncul di militer AS. Saat ini, total 24 personel tugas aktif dari kelima departemen militer mengajukan gugatan class action.
Gugatan itu diajukan di Pengadilan Distrik Tengah Florida, menggugat Presiden AS Joe Biden, Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas.
Penasihat Liberty Counsel, firma hukum yang mewakili kasus tersebut, menyatakan bahwa 24 penggugat tidak dapat memperoleh pengecualian atau penyesuaian agama karena perintah vaksin federal dan harus menuntut.
Menteri Pertahanan, Lloyd Austin mengeluarkan memorandum pada 24 Agustus yang mengharuskan personel militer untuk divaksinasi. Setelah itu, setiap layanan mencantumkan tenggat waktu vaksinasi masing-masing, jika tidak mereka akan menghadapi terdakwa di pengadilan militer, skorsing atau sanksi disipliner lainnya.
Pengacara penggugat menulis dalam dokumen penuntutan bahwa peraturan wajib vaksin adalah penghinaan bagi para pahlawan yang membela Amerika Serikat. Bahkan, akan menyebabkan kerugian secara langsung dan tidak dapat diperbaiki.
Penggugat meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah sementara untuk mencegah berlakunya perintah vaksin federal. Pada akhirnya berharap untuk mencegah Pentagon menerapkan perintah vaksin administrasi Biden.
Seorang juru bicara Pentagon mengatakan dalam email bahwa “tidak akan mengomentari litigasi yang sedang berlangsung.”
Sejak perintah wajib vaksin dari pemerintah federal diterbitkan, tuntutan hukum semacam itu terjadi satu demi satu. Pada 6 Oktober, mantan jaksa federal Sydney Powell, atas nama 16 personel militer aktif, mengajukan tuntutan hukum terhadap Departemen Pertahanan AS dan Menteri Llyod Austin untuk persyaratan wajib vaksinasi. (hui)
