oleh Wang Xiang
Menurut laporan media, pada Jumat 7 Januari Korea Utara menegaskan bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade di Beijing pada Februari 2022 karena epidemi
Kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA mengatakan pada hari Jumat, bahwa Komite Olimpiade Nasional dan Biro Olahraga Korea Utara memberitahukan keputusan tersebut dalam sebuah surat kepada pihak Tiongkok.
Korea Utara juga tidak mengirimkan kontingen ke Olimpiade Musim Panas 2021 di Tokyo karena pandemi virus komunis Tiongkok (COVID-19).
Menurut KCNA, bahwa Korea Utara mengatakan penyebaran COVID-19 mendorong mereka untuk tidak berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Di saat penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin PyeongChang di Korea Selatan pada Februari 2018. Delegasi Korea Utara dipimpin oleh Kim Yo-jong, saudara perempuan Kim Jong-un dan ajudan dekat Kim Yo-jong.
Korea Utara dianggap sangat rentan terhadap penyakit menular, karena menderita kekurangan makanan dan pasokan medis yang kronis. Sementara itu, Korea Utara berada di bawah sanksi ekonomi dari PBB atas pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik.
Korea Utara melarang orang asing memasuki negara itu selama epidemi sindrom pernafasan akut yang parah (SARS) pada tahun 2003, juga selama wabah Ebola Afrika Barat merajalela pada tahun 2014.
Pihak berwenang Korea Utara mengatakan dalam surat itu bahwa persiapan Olimpiade Musim Dingin Beijing berjalan memuaskan, karena upaya aktif yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping, dan bahwa Pyongyang berjanji untuk tetap bekerja sama dengan Beijing dengan harapan Olimpiade Musim Dingin kali ini mencapai sukses.
Pada saat yang sama, Korea Utara juga menunjukkan sikap persaudaraan sesama negara komunis yang ingin dilihat oleh Partai Komunis Tiongkok dengan mengkritik Amerika Serikat dan negara lainnya yang memboikot Olimpiade Musim Dingin Beijing.
Amerika Serikat dan sejumlah negara lain, seperti Inggris dan Australia, telah mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade di Beijing pada Februari 2022 karena menentang pemerintah Tiongkok yang melanggar hak asasi manusia terhadap warga etnis Uighur di Xinjiang.(sin)
