oleh Fan Yu
Tahun baru lebih dari sebulan, dan tantangan-tantangan ekonomi tersebut sudah menumpuk untuk Beijing.
Ini adalah sebuah tahun yang penting bagi Partai Komunis Tiongkok, yang diharapkan untuk mengumumkan sebuah daftar calon kepemimpinan yang baru (selain Xi Jinping) nantinya tahun ini.
Seberapa baik (atau buruk) Partai Komunis Tiongkok menangani ekonomi dan kesehatan Tiongkok akan menjadi sangat penting di masa mendatang.
Risiko real estate tetap berada di posisi yang sangat penting. Meskipun memulai sesuatu yang baru setelah suatu masa yang sulit di sebuah tahun yang baru, masalah sektor properti tahun lalu masih ada.
Pengembang real estat Tiongkok yang berjuang, Evergrande, tetap berjuang.
Setelah melewatkan pembayaran bunga pada obligasi berdenominasi dolar di Desember 2021, saham-saham Evergrande untuk sementara ditangguhkan dari perdagangan di Hong Kong setelah pihak berwenang di Provinsi Hainan memerintahkan Evergrande untuk menghancurkan 39 bangunan yang sedang dibangun. Pengembang lain, Shimao, dilaporkan belum membayar bunga pada sebuah produk pinjaman kepercayaan.
Sektor-sektor real estat tetap menjadi sebuah masalah yang mendesak bagi Beijing. Perusahaan peringkat-kredit S&P Global menyatakan pada bulan ini bahwa gagall bayar pengembang real estat itu akan mempercepat pada tahun ini jika kebijakan pemerintah Partai Komunis Tiongkok tidak “mempermudah secara berarti.”
Dan pelonggaran kebijakan bukanlah apa yang diinginkan Beijing, bahkan jika Beijing telah melonggarkan sedikit kendali pada bulan ini. Setelah terkenal memberi batasan pada tahun lalu mengenai berapa banyak pengembang dapat meminjam dalam sebuah upaya untuk mengurangi utang industri tersebut, Partai Komunis Tiongkok tidak mungkin untuk mengabulkan hal tersebut.
Sebuah dilema untuk Partai Komunis Tiongkok adalah bahwa jika dibiarkan tidak terpecahkan, sebuah pasar real estat yang tidak mudah menghasilkan uang tunai akan menyebabkan masalah-masalah yang lebih luas, terutama di pemerintah setempat dan pemerintah kotamadya.
Kita tidak berbicara mengenai pemerintah kota pesisir tingkat 1 seperti Shanghai atau Hangzhou, tetapi kita berbicara mengenai pemerintah kota-kota kecil dan pemerintah kotamadya-kotamadya di pedalaman dan daerah timur laut Tiongkok. Di banyak kota, penjualan tanah ke pengembang properti berfungsi sebagai sebuah sumber pendapatan yang penting, sebanyak sepertiga dari semua pendapatan fiskal.
Hal ini akan menciptakan sebuah krisis pendanaan untuk kotamadya, yang menggunakan hasil penjualan tanah untuk proyek pekerjaan umum dan infrastruktur untuk menyediakan pekerjaan maupun aliran pendapatan di masa depan.
Jadi, jika pengembang menghentikan proyek real estat yang baru, pemerintah daerah dapat dengan cepat melihat proyek-proyeknya juga dihentikan. Banyak dari proyek-proyek itu masih memiliki utang masing-masing. Kita dapat dengan baik melihat sebuah krisis gagal bayar pemerintah setempat karena sebuah krisis real estate berikutnya menghantui.
Kebijakan COVID-19 oleh Tiongkok juga menghadirkan sebuah tantangan. Kebijakan “nol-COVID” Tiongkok yang berlangsung lama berupa karantina-karantina yang kejam untuk menekan virus tersebut. Dan, di hadapan varian Omicron yang sangat menular, pihak-pihak berwenang telah menunjukkan sedikit kemauan untuk melonggarkan kebijakan itu.
Partai Komunis Tiongkok telah mengkarantina tiga kota sejak Desember, termasuk Xi’an, Anyang, dan Yuzhou, selama berminggu-minggu. Baru-baru ini, kota pesisir Tianjin mulai menguji semua penduduknya untuk membasmi COVID.
Secara ekonomi, karantina yang dilakukan Tiongkok cukup merusak tidak hanya untuk Tiongkok, tetapi juga untuk luar negeri. Kegiatan usaha terhenti, angkutan berhenti, dan pabrik-pabrik ditutup. Tiongkok, sebagai pusat manufaktur dunia, dapat memperburuk krisis rantai pasokan yang sedang berlangsung jika karantina menjadi meluas.
Para ekonom mengamati dengan cermat bagaimana Partai Komunis Tiongkok menanggapi varian Omicron selama beberapa minggu ke depan.
Tahun Baru Imlek dimulai awal tahun ini, pada 1 Februari, dan Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing dimulai pada 4 Februari dan akan berlangsung selama tiga minggu. Dua peristiwa besar ini akan mendorong sebuah pergerakan orang-orang dan barang-barang yang bermakna. Wabah COVID selama kegiatan ini dapat menggiring Tiongkok untuk menerapkan karantina dan menyebabkan masalah-masalah bagi Beijing.
Hal-hal ini adalah beberapa masalah yang lebih mendesak yang dihadapi Partai Komunis Tiongkok pada Januari. Dan, ini tidak termasuk lebih banyak masalah makro seperti suku bunga yang diperkirakan Federal Reserve Amerika Serikat naik akhir tahun ini, yang dapat merugikan investasi asing ke Tiongkok, atau inflasi global yang lebih tinggi yang merugikan permintaan untuk produk Tiongkok.
Tantangan ini ditambah dengan sebuah tahun politik yang penting bagi Partai Komunis Tiongkok—–perombakan kepemimpinan, dilema Taiwan, dan penolakan global terhadap agenda Beijing–—akan menjamin sebuah tahun yang penting bagi ekonomi Tiongkok. (Vv)
