oleh Jin Shi
Jumlah debitur KPR yang menyetop pembayaran angsuran akibat pengembang menghentikan pembangunan gedung apartemennya terus bertambah. Bahkan ribuan pembeli rumah apartemen ini sampai menyalurkan kegelisahaan mereka dengan melakukan unjuk rasa bersama ke depan Kantor Regulasi Perbankan dan Asuransi Provinsi Shaanxi, Tiongkok, pada 14 Juli 2022.
Mereka meneriakan slogan : Melepas KPR ilegal, Stop membayar angsuran !
Dengan memegang kertas bertuliskan kata-kata tuntutan, para debitur yang berjumlah ribuan berdemo meneriakan slogan “Melepas KPR ilegal, Stop membayar angsuran ! di depan Kantor Regulasi Perbankan dan Asuransi Provinsi Shaanxi pada 14 Juli.
Selama berunjuk rasa, seorang kepala keamanan publik muncul dengan maksud untuk melakukan koordinasi, tetapi pejabat Kantor Regulasi Perbankan dan Asuransi tampaknya masih memiliki kekhawatiran sehingga enggan keluar dari pintu untuk berbicara dengan para pembeli rumah ini, jadi beberapa dari mereka berteriak : “Pimpinan tidak perlu takut, kami tidak akan memukul kalian”.
Para debitur yang merupakan pembeli rumah apartemen ini terutama memprotes bahwa bank gagal memenuhi kewajibannya untuk mengawasi aliran dana, dan secara ilegal mengalihkan dana pinjaman yang dilunasi oleh pemilik ke rekening pengembang real estat, tetapi bukan dialihkan ke rekening pengawasan yang ditunjuk.
Akibatnya, pengembang bukan menggunakan dana tersebut untuk menyelesaikan konstruksi bangunan tetapi menggunakannya untuk keperluan mereka yang lain, sehingga bangunan terbengkalai. Karena pembeli kehilangan harapan untuk tinggal di rumah yang dibeli, mereka terpaksa menghentikan pembayaran sisa angsuran.
Media daratan Tiongkok rata-rata tidak berani melaporkan berita tentang unjuk rasa debitur terhadap bangunan terbengkalai di depan kantor pemerintah yang terjadi di Kota Xi’an pada 14 Juli ini.
Saat ini, gelombang stop angsuran KPR melanda dengan cepat ke seluruh Tiongkok hanya dalam beberapa hari terakhir.
Sampai saat ini, jumlah gedung yang pembangunannya terbengkalai tercatat sudah mencapai 235 buah. Pakar ekonomi mengungkapkan bahwa penangguhan pembayaran angsuran berskala besar ini berpotensi memicu gejolak keuangan sistemik. (sin)
