Transparency International Menuduh Tiongkok Menggunakan Korupsi untuk Mengendalikan Kepulauan Solomon

 oleh Tian Rui

Investigasi menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok telah menganggarkan dana sebesar AUD. 3 juta untuk dibagi-bagikan kepada anggota parlemen partai yang berkuasa di Kepulauan Solomon tahun lalu. Kepala “Transparency International” lokal menuduh Beijing menggunakan korupsi untuk mengendalikan pemerintah negara. Sebuah perusahaan milik negara Tiongkok sedang mengincar pelabuhan laut dalam di Kepulauan Solomon. Anggota parlemen lokal percaya bahwa ambisi Beijing untuk membangun pangkalan militer masih menggebu-gebu. 

Media Australia ABC, dalam siaran “Four Corners” mengungkapkan bahwa dana dari Tiongkok itu didistribusikan melalui 2 cara. Pertama, diberikan sebelum Parlemen Kepulauan Solomon memberikan suara pada mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri Manasseh Sogavare, dan kedua diberikan setelah kerusuhan di ibukota Kepulauan Solomon. dimana masing-masing anggota parlemen partai yang berkuasa menerima sekitar SUD. 80.000,- (setara IDR. 834 juta), sementara mantan anggota parlemen yang berada di kubu partai yang berkuasa lalu bergabung dengan partai oposisi tidak menerima pembagian kedua.

Duta Besar Tiongkok untuk Kepulauan Solomon di ibu kota Honiara pada Agustus tahun lalu, pernah berjanji memberikan dukungan tambahan kepada pemerintah Manasseh Sogavare. Sehingga Sogavare selamat dari mosi tidak percaya terhadapnya.

Meskipun dana itu hanya diberikan kepada anggota parlemen partai yang berkuasa, namun Perdana Menteri Sogavare mengatakan bahwa itu dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

“Ini jelas kasus korupsi”, kata Ruth Liloqula, direktur “Transparancy International”, kelompok anti-korupsi di Kepulauan Solomon mengatakan dalam acara “Four Corners”.

Kabarnya, anggota parlemen yang menerima uang itu tidak perlu menjelaskan untuk apa uang itu digunakan. Liloqula menuduh pemerintah Tiongkok yang mempertahankan pemerintahan Kepulauan Solomon saat ini dengan tujuan untuk mengendalikan urusan pemerintah dan Kepulauan Solomon dari jarak jauh.

Manasseh Sogavare tidak menanggapi tuduhan tersebut.

Silas Tausinga, seorang anggota parlemen yang telah bergabung dengan partai oposisi Sogavare, mengatakan di acara itu bahwa dia menerima uang pertama ketika dia menjadi anggota parlemen untuk partai yang berkuasa, tetapi tidak menerima uang pembagian kedua sejak bergabung dengan partai oposisi. “Saya tidak bersedia tetap berada di sana hanya demi uang”, katanya.

Ketika ditanya apakah uang itu membuat Sogavare tetap menjadi perdana menteri, Silas Tausinger mengatakan : “Dia tetap berkuasa, bukan ?”

Sementara itu, perusahaan milik negara yang dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok berusaha untuk menguasai pelabuhan laut dalam di Kepulauan Solomon yang dapat menampung kapal-kapal besar.

China Forestry Group menyukai perkebunan di Pulau Kolombangara di Kepulauan Solomon dan sedang bernegosiasi dengan pihak lain untuk membelinya.

Jika berhasil, perusahaan milik negara itu akan menguasai dua pertiga pulau, termasuk pelabuhan, pangkalan laut, landasan terbang, dan sejumlah besar tanah dataran.

Terlepas dari sesumbar PM. Manasseh Sogavare untuk tidak mengizinkan pemerintah Tiongkok mendirikan pangkalan militer di Kepulauan Solomon, Silas Tausinger mengatakan bahwa ambisi Beijing untuk membangun pangkalan militer di Kepulauan Solomon tetap tinggi dan Australia sewajarnya khawatir.

Anggota dewan KFPL menulis kepada Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, mendesak pemerintah Australia untuk turun tangan mencegah pelabuhan laut dalam terbaik di Kepulauan Solomon jatuh ke tangan Beijing, yang akan merupakan ancaman strategis bagi Australia. 

Kantor Luar Negeri Australia menanggapi dengan mengatakan bahwa hal tersebut sedang dalam pembicaraan dengan pihak manajemen perkebunan. Sementara Kementerian Luar Negeri Australia tidak menutup kemungkinan akan ikut terlibat dalam mengatasi masalah ini.

Sebelumnya, Kepulauan Solomon dan Beijing telah menandatangani perjanjian keamanan yang memicu ketidakpuasan dari pemerintah Australia.

Pada April tahun ini, Peter Dutton, yang saat itu menjadi Menteri Pertahanan Australia, mengatakan kepada radio 3AW : “Cara pendekatan yang dilakukan Beijing sangat berbeda dengan kami. Kami tidak menyuap orang, tentu saja Tiongkok akan melakukannya. Mereka telah membuktikan keberhasilan ini di Afrika dan di tempat lain. Setiap orang dapat menarik kesimpulan masing-masing”.

“Kami dapat memberikan bantuan, tetapi kami sulit dapat untuk menang jika ada pihak mengandalkan cara-cara yang korup”. (sin)