Luo Tingting
Sejumlah anggota parlemen dari 25 negara di dunia yang tergabung dalam The Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) atau Koalisi Antar-Parlemen untuk Kebijakan Tiongkok, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk meningkatnya ancaman militer Tiongkok ke Taiwan pada Selasa 9 Agustus. Mereka menyerukan agar semua negara bergandengan tangan dan mendesak Tiongkok agar segera menghentikan kegiatan militer.
Pernyataan The Inter-Parliamentary Alliance on China menunjukkan bahwa tindakan militer Partai Komunis Tiongkok baru-baru ini adalah paling provokatif dalam beberapa dekade terakhir. Dikarenakan jet tempur PKT berulang kali melintasi garis tengah Selat Taiwan serta meluncurkan rudal ke Taiwan untuk pertama kalinya. Bahkan, mendarat di zona ekonomi eksklusif Jepang. Tindakan tersebut tidak bertanggung jawab dan berbahaya.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada 2- 3 Agustus lalu. Selanjutnya, PKT meluncurkan latihan militer pembalasan terhadap Taiwan, yang berlanjut sejak 4 Agustus. Provokasi militer tersebut mengarah pada eskalasi ketegangan lebih lanjut di Selat Taiwan.
IPAC menekankan, adalah perilaku normal dan pantas bagi anggota Kongres mengunjungi negara lain untuk mempromosikan kerja sama antar Kongres. Pemerintahan PKT justru menanggapi dengan tindakan militer agresif yang sama sekali tidak dapat dibenarkan.
IPAC menyerukan kepada semua negara untuk menuntut agar pihak berwenang PKT segera menghentikan kegiatan militernya yang agresif. Kemudian membiarkan dibukanya rute perdagangan internasional melalui Selat Taiwan sesegera mungkin.
Inter-Parliamentary Alliance for China Policy” (IPAC) adalah organisasi internasional yang terdiri dari 220 anggota parlemen dari 25 negara berbeda termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Inggris, Prancis, dan Jerman, serta Parlemen Eropa dan 220 anggota parlemen dari berbagai negara.
Pada 9 Agustus, Menteri Luar Negeri Republik Tiongkok Joseph Wu mengadakan konferensi pers internasional tentang latihan militer PKT melawan Taiwan. Ia mengutuk penggunaan kunjungan Pelosi ke Taiwan oleh PKT sebagai alasan untuk melakukan latihan militer dan meluncurkan perang hibrida di sekitar Selat Taiwan sebagai upaya untuk mengubah status quo.
Joseph Wu memperingatkan bahwa krisis tersebut menyoroti persaingan antara demokrasi dan otoritarianisme, dan ambisi PKT di Pasifik Barat tidak akan berakhir di Taiwan. Ia menyerukan kepada semua negara yang demokratis dan cinta kebebasan untuk bersatu mengekang perluasan otoritarianisme.
Latihan militer PKT melawan Taiwan juga menuai kecaman dari Amerika Serikat dan sekutunya. Negara-negara yang tergabung dalam G7, yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Prancis, Jerman, Italia dan Kanada, bersama dengan Uni Eropa, mengeluarkan pernyataan bersama. Para menteri luar negeri dari G7 ini menyatakan keprihatinan atas “tindakan paksaan” militer PKT terhadap Taiwan.
Pada 4 Agustus, PKT meluncurkan 11 rudal ke perairan sekitar Taiwan, lima di antaranya mendarat di perairan eksklusif Jepang.
Ketika Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada 6 Agustus, dia mengkritik latihan militer PKT karena berdampak serius pada perdamaian dan stabilitas komunitas internasional.
Pada 9 Agustus, Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media AS bahwa kunjungan ke Taiwan “sangat berharga”. Dia mengkritik pihak berwenang PKT karena bertindak seperti “pengganggu yang ketakutan” karena menggelar latihan militer skala besar. (hui)
