Praktisi dari 38 Negara Menyerahkan Daftar Nama Penganiaya Falun Gong Kepada Pemerintah

NTD

Pada kesempatan para praktisi Falun Gong merayakan ulang tahun ke-23 perjuangan melawan penganiayaan Partai Komunis Tiongkok, dalam 2 pekan terakhir, para praktisi dari 38 negara kembali bergabung untuk menyerahkan daftar nama penganiaya terbaru kepada pemerintah mereka. Dan memohon kepada pemerintah untuk menolak pemberian izin masuk negara kepada para penganiayaan asal Tiongkok beserta keluarganya, dan membekukan aset-aset yang mereka miliki.

Negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia dan Selandia Baru yang tergabung dalam Aliansi Lima Mata, beserta 23 negara Uni Eropa, 10 negara termasuk Jepang, Korea Selatan, Swiss, dan Norwegia, di antaranya Latvia, Chili dan Dominika berpartisipasi dalam operasi bersama untuk pertama kalinya.

Daftar penganiaya terbaru ini mencakup berbagai daerah dan industri, mereka adalah pejabat PKT yang berperan dalam penganiayaan, termasuk Menteri Kehakiman Tang Yijun, mantan Direktur Rumah Tahanan Kementerian Kehakiman Shao Lei, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Jilin Xu Jiaxin, Direktur Rumah Tahanan Wanita Heilongjiang Yang Mingxin dan lain-lainnya.

Pada  Mei 2019, Amerika Serikat membuat keputusan besar untuk memberikan sanksi kepada para penganiaya hak asasi manusia dan mendorong organisasi hak asasi manusia untuk menyerahkan daftar penjahat. 

Pada tahun yang sama, pejabat dari Kemenlu AS memuji praktisi Falun Gong karena mengirimkan materi yang rinci dan jelas. Katanya daftar itu adalah yang terbaik di antara kelompok-kelompok yang dianiaya. 

Pejabat Kemenlu tersebut juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah AS telah menolak memberikan visa kepada sejumlah  penganiaya Falun Gong untuk masuk ke wilayah AS.

Yiwu mengalami penutupan kota selama 3 hari, usaha “kota komoditas kecil” lumpuh

Pusat distribusi komoditas kecil terbesar di Tiongkok yakni Kota Yiwu di Provinsi Zhejiang dinyatakan tertutup oleh pejabat berwenang pada 11 Agustus akibat penyebaran COVID-19 yang hingga saat tersebut sudah mencapai hampir 500 kasus. Disebutkan bahwa kota mulai menerapkan kebijakan “penghentian aktivitas” selama tiga hari mulai 11 Agustus pukul 0:00.

Karena selama ini PKT selalu memalsukan data jumlah yang orang yang terdiagnosa positif terinfeksi, jadi tidak diketahui secara pasti berapa angka sebenarnya. Namun, penutupan Kota Yiwu jelas berdampak serius terhadap ekspor komoditas kecil yang sedang berada dalam musim puncaknya.

Yiwu dikenal sebagai “Kota Komoditas Kecil”, yang menyatukan jutaan usaha kecil, menengah dan mikro, dan produk mereka dijual sampai ke seluruh dunia. Tindakan penutupan kota akan menunda pengiriman luar negeri dan memberi lebih banyak tekanan pada pedagang.

PKT mengancam Taiwan dengan kekerasan, industri Jerman kian khawatir

Baru-baru ini Tiongkok mengadakan latihan tempur berskala besar di seputar perairan Taiwan, mengancam Taiwan dengan kekerasan, dan juga membuat komunitas internasional merasa terancam. Menurut Deutsche Welle, komunitas bisnis Jerman khawatir eskalasi konflik di Selat Taiwan akan membawa kerugian besar bagi perekonomian Jerman. Hal itu membuat industri Jerman lebih waspada terhadap Tiongkok. Mereka percaya bahwa investasi di Tiongkok harus dikurangi.

Pada 10 Agustus, Reuters juga melaporkan bahwa perilaku Beijing terhadap Taiwan membuat pemerintahan Biden Amerika Serikat mempertimbangkan kembali apakah perlu mengurangi atau membebaskan tarif atas komoditas yang diekspor Tiongkok ke AS. (sin)