Aldgra Fredly
Pejabat tinggi pertahanan Amerika Serikat dan Filipina berjanji meningkatkan kerja sama militer untuk mengatasi tantangan regional di tengah meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan.
Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bertemu dengan mitra Filipinanya Jose Faustino di Hawaii pada 30 September untuk membahas penguatan perjanjian pertahanan bersama AS-Filipina dan meningkatkan kerja sama maritim.
“Dengan memperdalam kerja sama kami dan memodernisasi aliansi, kami dapat membantu mengamankan masa depan Filipina, mengatasi tantangan regional dan mempromosikan perdamaian dan keamanan di Indo-Pasifik,” kata Austin pada konferensi pers bersama.
Keterlibatan pertahanan dan keamanan tetap menjadi “pilar utama hubungan bilateral Filipina–AS,” kata Faustino sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Washington atas kesediaannya bekerja dengan Filipina sebagai “mitra yang setara dan berdaulat.”
Faustino mengatakan Filipina prihatin dengan latihan militer Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang sedang berlangsung di dekat Taiwan, dikarenakan lebih dari 130.000 pekerja Filipina di Taiwan dapat berada dalam bahaya jika Taiwan diserang.
Ia menambahkan, walaupun Filipina menganut Kebijakan Satu Tiongkok, negaranya mendesak semua pihak yang berkepentingan untuk menahan diri, mengedepankan diplomasi dan dialog.
Faustino mengatakan Filipina akan terus memperbarui dan meningkatkan rencana daruratnya untuk memastikan keselamatan warga Filipina yang tinggal di Taiwan.
Beijing meningkatkan latihan militernya di sekitar Taiwan setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi (D-Calif.) ke Taiwan pada Agustus. PKT mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan bersumpah untuk menaklukkannya dengan kekerasan jika perlu.
Filipina sebelumnya mengatakan akan mengizinkan pasukan AS mengakses pangkalan militernya selama konflik Taiwan jika dianggap “penting” bagi keamanan Filipina.
Setiap serangan terhadap Taiwan dapat mengancam keamanan Filipina karena kedekatannya dengan Taiwan, yang terletak di sisi utara Selat Luzon.
Situasi ‘Bergejolak’ di Laut China Selatan
Faustino mengatakan bahwa pemerintahnya akan terus terlibat dalam diplomasi dengan Beijing untuk mengatasi “situasi bergejolak” di Laut China Selatan, dengan menyebut sengketa wilayah sebagai “masalah keamanan utama Filipina.”
“Kami terus terlibat dengan negara-negara yang berpikiran sama dan memastikan bahwa aturan hukum dan tatanan internasional berbasis aturan akan berlaku di Laut Filipina Barat dan Laut Cina Selatan,” tambahnya.
Beijing telah meningkatkan pengaruhnya di Laut Cina Selatan melalui pulau-pulau buatan dan pembangunan militernya. PKT mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan berada di wilayahnya yang disebut dengan “sembilan garis putus-putus” meskipun klaim tersebut bersaing dengan negara lain.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. sebelumnya berjanji untuk menegakkan keputusan Den Haag 2016 yang mendukung Filipina dalam sengketa Laut China Selatan, dengan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Beijing melanggar “satu milimeter persegi dari pantai maritim kami.”
Selain Filipina dan Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei semuanya telah membuat klaim yang tumpang tindih di Laut China Selatan. (asr)
