Buka Rakornas  Kepala Daerah dan Forkopimda se Indonesia, Jokowi Mengajak Tangani Inflasi yang Menjadi Momok Semua Negara

ETIndonesia- Presiden Jokowi  secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia Tahun 2023 yang digelar di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor,  Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam arahannya, Presiden antara lain mengajak para kepala daerah dan Bank Indonesia untuk bekerja keras menangani inflasi yang menjadi momok bagi semua negara.

“Situasi global masih sangat tidak mudah dan sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi. Ini momok semua negara. Patut juga kita syukuri inflasi kita terakhir di angka 5,5 persen. Ini patut kita syukuri, berkat kerja keras kita semuanya,” ujar Presiden.

“Saya minta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang sehingga bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan,” imbuhnya.

Lebih jauh, Presiden mengingatkan soal kenaikan harga bahan pangan utamanya beras. Menurut Presiden, saat ini harga beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit di 79 daerah. Selain beras, telur juga mengalami kenaikan harga di 89 daerah, tomat naik di 82 daerah, dan daging ayam ras naik di 75 daerah.

“Tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar, cek betul di lapangan apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Jangan sampai, sudah enggak musim sekarang ini, yang namanya bawahan ABS (asal bapak senang) ‘Pak, baik Pak. Enggak ada yang naik Pak. Harga stabil Pak’. Saya cek langsung ke lapangan. Jadi BPS di daerah informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah,” tegasnya.

Di samping itu, Presiden juga meminta agar para kepala daerah berhati-hati dalam menentukan tarif yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, misalnya tarif air dan angkutan. Kepala Negara meminta agar penyesuaian tarif dihitung secara tepat karena bisa berpotensi menaikkan tingkat inflasi di daerah tersebut.

“Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen karena data yang masuk ke saya ada,” ungkapnya.

Presiden juga meminta Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia terus menyampaikan informasi ke daerah sehingga daerah memiliki data terkait inflasi. Selain itu, Presiden juga kembali mengingatkan sejumlah upaya yang bisa dilakukan oleh para kepala daerah untuk mengintervensi kenaikan inflasi di wilayahnya.

“Semuanya sudah tahu bagaimana menutup ongkos transportasi, meningkatkan produktivitas petani, misalnya tomat mahal, perintahkan tanam tomat, cabai mahal, perintahkan tanam cabai. Saya enggak usah mengulang,” tandasnya.

Tekankan Jajarannya Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan

Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024. Presiden juga menegaskan agar masyarakat jangan sampai menjadi korban politik, terutama politik identitas.

“Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif, menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas,” tegas Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta jajaran TNI dan Polri untuk memetakan potensi kerawanan sebagai bentuk upaya menjaga keamanan menjelang tahun politik. Presiden juga mengingatkan TNI dan Polri untuk tidak melakukan politik praktis.

“Betul-betul harus memiliki, tahun ini sudah masuk tahun politik, harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil segera diredakan, saya titip betul masalah ini,” lanjut Presiden.

Selain itu, berkaitan dengan stabilitas keamanan dan kehidupan sosial, Kepala Negara juga menegaskan bahwa semua agama memiliki hak yang sama dalam beribadah. Menurut Kepala Negara, kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa konstitusi memiliki kedudukan yang tinggi dan tidak bisa dipatahkan dengan kesepakatan apapun. Oleh karenanya, Presiden meminta kepada jajarannya untuk memahami aturan tersebut yang memberikan kebebasan beragama dan beribadah.

“Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah, hati-hati lho, konstitusi kita hati-hati lho, menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati, hati-hati lho kita semua harus tahu masalah ini, konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah,” tegas Presiden. (BPMI Setpres)