Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina Versi Tiongkok Dibombardir Eropa dan Amerika Serikat Sebagai “Tak Memenuhi Syarat”

Ruili

Setahun berlangsungnya invasi Rusia ke Ukraina, Partai Komunis Tiongkok (PKT)  mengajukan 12 poin proposal perdamaian yang dengan suara bulat dikecam oleh negara-negara Barat. 

Pada 24 Februari, peringatan setahun pecahnya perang Rusia-Ukraina, Partai Komunis Tiongkok secara sepihak merilis sebuah dokumen berjudul “Posisi Tiongkok dalam Penyelesaian Politik Krisis Ukraina” tanpa konsultasi dengan negara-negara yang bersangkutan.

Dokumen tersebut berisi total 12 pasal, yang mencakup sejumlah “teori utama” yang samar-samar seperti kedaulatan, gencatan senjata, perundingan damai, dan rekonstruksi, tanpa menyebutkan siapa yang menjadi “agresor” dan tanpa “proposal gencatan senjata” yang konkret.

Sejauh ini, Ukraina belum memberikan tanggapan secara resmi, tetapi apa yang disebut “rencana perdamaian” ini dengan cepat dikritik secara luas oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO.

” Dari apa yang saya lihat, tidak disebutkan siapa ‘agresor’ itu, yang agak aneh karena jelas akan ada ‘agresor’ dan ‘yang diagresi’, yaitu orang yang menjadi sasaran agresi ilegal dan tidak beralasan, jadi (dokumen) ini agak mengkhawatirkan,” kata Duta besar Uni Eropa untuk Tiongkok Jorge Toledo.

Tidak hanya itu, dalam 12 poin proposal, PKT sama sekali tidak meminta Rusia untuk “meletakkan senjatanya”, juga tidak menyebutkan bagaimana melindungi kedaulatan dan integritas Ukraina.

Gedung Putih Amerika Serikat juga merespon bahwa proposal 12 poin PKT dari poin pertama sudah “dapat dihentikan”.

“Jika mereka serius dengan nomor satu, yaitu (menghormati kedaulatan) negara-negara, maka perang ini bisa berakhir besok,” ujar Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Menurut Blinken, Tiongkok telah bermain di “dua sisi pagar”, mencoba menampilkan dirinya sebagai pihak yang netral dan mencari perdamaian, dan pada saat yang sama semakin bersikeras mendukung Rusia.

Dokumen ini juga secara khusus menuntut Barat untuk “menghentikan sanksi sepihak” terhadap Rusia, yang telah digempur oleh NATO dan Uni Eropa, dengan mengatakan bahwa  Tiongkok tidak memenuhi syarat untuk menjadi penengah.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg: “Berkenaan dengan proposal Tiongkok dan poin-poin lainnya. Pertama-tama, Tiongkok tidak memiliki kredibilitas, karena tidak ada satupun dari mereka yang pernah mengutuk invasi ilegal ke Ukraina.”

Presiden Komisi Uni Eropa Von der Leyen: “Ini bukan rencana perdamaian, ini hanya mengungkapkan pandangannya (PKT), dan pandangan ini harus dilihat dalam konteks tertentu. Misalnya, Tiongkok  menandatangani dengan Rusia sebelum Rusia menginvasi Ukraina . Perjanjian dengan kerja sama tanpa batas.”

Sehari sebelumnya, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk invasi Rusia dengan 141 suara setuju dan 7 suara menentang, menyerukan Moskow untuk menarik pasukannya, dan  Tiongkok memberikan suara “abstain”.

Komentator urusan terkini, Tang Jingyuan berkata : “Standar ganda yang khas ini membuat pernyataan Partai Komunis Tiongkok ini menjadi tak berharga. Jadi logika ini tampak sangat nakal dan konyol. Usulan Partai Komunis Tiongkok sama saja dengan meminta komunitas internasional untuk mencabut semua sanksi terhadap Rusia. Ini adalah pembicaraan yang terang-terangan.”

Komentator urusan saat ini, Wang He berkata : “Ini menambah bahan bakar ke dalam api, mempertajam konfrontasi dan memperparah citra (PKT) sendiri yang semakin tidak dapat diterima oleh Barat. Oleh karena itu, seluruh pendekatan ini merupakan kegagalan besar. Saya tidak tahu lembaga pemikir mana yang memberikan ide yang sedemikian buruk.” (hui)