oleh Li Chengyu
Perekonomian Tiongkok yang terus menurun belakangan ini juga menyebabkan keuangan pemerintah daerah mengalami masalah dalam membiayaan pengeluaran yang besar. Setelah kasus Biro Keamanan Umum Provinsi Guangxi gagal membayar tagihan listrik, sekarang giliran Provinsi Jiangsu, yang relatif maju secara ekonomi, juga melaporkan bahwa biro pajak tingkat kabupaten berhutang gaji pegawainya, sampai unjuk rasa pun tak terhindarkan.
Pada 28 Februari, sebuah video yang menjadi viral di Internet menunjukkan bahwa di luar gerbang Biro Perpajakan Kota Zhenjiang, Provinsi Jiangsu, belasan orang pegawai pajak berunjuk rasa di pinggir jalan dengan tangan mereka memegangi kertas berukuran A4 bertuliskan “tuntut pembayaran gaji.” Tepat di seberang gerbang, 4 orang karyawan mengangkat dua spanduk bertuliskan “Biro Perpajakan Kota Zhenjiang berutang gaji karyawan”, dan “Biro Perpajakan Kota Zhenjiang, Direktur Ye Hua tidak berbuat apa-apa.”
Perekonomian Kota Zhenjiang relatif berkembang karena ia terletak di lingkungan antara Delta Sungai Yangtze dengan wilayah metropolitan Nanjing yang cukup makmur. Namun kenyataannya, otoritas pajak lokal mengalami kesulitan keuangan sampai terpaksa menunggak pembayaran gaji pegawainya. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Tiongkok benar-benar ketat.
Ada netizen yang berkomentar : “Pemerintah daerah telah kehabisan dana. Ini adalah berita yang bagus, sangat patut untuk dirayakan dengan menabuh genderang dan membunyikan petasan”. dan “Tiongkok (komunis) sedang memasuki era kekacauan.”
Sehari sebelumnya, sebuah video yang diposting di Internet menunjukkan bahwa, di depan gerbang Perusahaan BUMN “Pos Tiongkok” cabang Harbin juga terjadi karyawannya yang memprotes tunggakan gaji dan penurunan gaji ilegal.
Netizens berkomentar : Perusahaan milik negara saja menunggak dan memotong gaji karyawannya. Jika situasi ini terus berlanjut, tak heran “penci presto” akan meledak sewaktu-waktu.
Hampir pada saat bersamaan, ada berita beredar bahwa Biro Keamanan Umum Provinsi Guangxi telah menunggak tagihan listrik negara sebesar RMB. 480.000,-.
Menurut laporan di Internet, PLN Cabang Qingxiu, Kota Nanning telah mengeluarkan “Surat Pemberitahuan Pemadaman Listrik” kepada Biro Keamanan Umum Provinsi Guangxi, memperingatkan bahwa jika tagihan listrik tidak diselesaikan pada batas waktu terakhir 27 Februari 2023, maka aliran listrik akan diputus.
Pada 27 Februari, petugas layanan pelanggan dari China Southern Power Grid Guangxi Power Grid Company memberi konfirmasi kepada media Tiongkok, bahwa Biro Keamanan Umum Provinsi Guangxi pada 20 Februari telah mengeluarkan sejumlah dana untuk membayar tagihan listrik, tetapi masih ada kekurangan bayar sebesar lebih dari RMB. 480.000,- .
Setelah bertahun-tahun PKT “aktif memerintah” dan 3 tahun menjalankan pencegahan epidemi brutal, ekonomi Tiongkok menurun secara signifikan. Sekarang meskipun pihak berwenang telah mencabut kebijakan Nol Kasus yang tak masuk akal, tetapi perusahaan milik negara dan perusahaan swasta raksasa sudah merugi dan memberhentikan karyawan. Perusahaan kecil dan menengah pun satu per satu ambruk. Para pekerja migran yang mendatangi sejumlah daerah kaya dengan industri pun tidak dapat menemukan pekerjaan, sehingga terpaksa kembali ke kampung halaman mereka.
Menurut data resmi, pada tahun 2022 otoritas Tiongkok telah menambah uang beredar (M2) sebesar RMB. 28 triliun, tetapi belum mampu menolong pasar, belum cukup untuk membuat roda ekonomi berputar. Seorang pengusaha Taiwan mengatakan dalam program Asia-Pasifik NTDTV bahwa semua uang itu digunakan untuk “menambal lubang.”
Ember besar ekonomi Tiongkok kini sudah penuh dengan lubang, sehingga berapapun banyaknya air yang diisikan ke dalamnya, ember tidak akan penuh. (sin)
