oleh Li Ming
Beberapa hari yang lalu, Kementerian Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan langkah-langkah baru untuk mempersempit kemampuan ekspansi di bidang industri semikonduktor Tiongkok yang telah dirumuskan dalam “Undang-Undang Chip”. Di antara langkah tersebut terdapat ketetapan yang berbunyi : Bagi semua perusahaan semikonduktor AS yang menerima subsidi dari pemerintah AS tidak boleh melakukan transaksi senilai lebih dari USD.100.000,- dengan perusahaan Tiongkok dalam waktu 10 tahun. Pelanggaran akan menyebabkan penarikan paksa seluruh dana subsidi yang diberikan.
Pada Selasa (21 Maret), pemerintah AS telah mempublikasikan ketentuan terperinci tentang ketentuan yang dirumuskan dalam “Undang-Undang Chip”, yang di antaranya menetapkan bahwa bagi perusahaan yang menerima subsidi federal di Amerika Serikat, perluasan kapasitas produksi dari proses manufaktur lanjutan yang diinvestasikan pada masa mendatang terhadap beberapa negara yang masuk dalam pengawasan AS, termasuk Tiongkok, Rusia, Iran, dan Korea Utara tidak boleh melebihi 5%. Pertumbuhan kapasitas produksi dari proses yang sudah matang juga tidak boleh melebihi 10%. Sementara itu, Chip 28-nanometer adalah ambang untuk menerapkan batasan yang relevan.
Langkah-langkah baru tersebut juga menetapkan bahwa jika perusahaan terkait ingin membangun pabrik baru di negara-negara yang mendapat pengawasan, setidaknya 85% dari kapasitas produksi harus dikonsumsi oleh negara asal perusahaan, dan sebelumnya sudah memberitahu Kementerian Perdagangan AS. Dan investasi perusahaan semikonduktor dalam proses manufaktur lanjutan di negara-negara itu juga tidak boleh melebihi USD.100.000,-.
Selain itu, perusahaan yang menerima subsidi AS juga tidak diperkenankan untuk melakukan penelitian bersama, termasuk rencana penelitian dan pengembangan yang melibatkan lebih dari dua orang atau melisensikan teknologi dengan entitas di negara yang termasuk pengawasan yang disebutkan di atas.
Kementerian Perdagangan AS menyatakan bahwa jika pemerintah AS menemukan perusahaan yang disubsidi melanggar peraturan di atas, maka pemerintah akan menarik kembali dana subsidi yang diberikan kepada perusahaan tersebut.
Bloomberg melaporkan bahwa daftar entitas yang terkait dengan negara-negara yang telah masuk pengawasan AS itu masih bisa diperluas, termasuk daftar entitas Kementerian Perdagangan, daftar perusahaan militer Tiongkok dari Kementerian Keuangan, dan daftar peralatan dan layanan Komisi Komunikasi Federal (Federal Communications Commission，FCC), yang berisiko menimbulkan keamanan nasional. Perusahaan-perusahaan besar yang sudah masuk daftar hitam seperti Huawei, SenseTime Group, dan Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. dan lain-lain.
Laporan tersebut juga mengutip ungkapan seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, menyebutkan bahwa perusahaan semikonduktor AS yang menerima subsidi dana federal masih dapat meningkatkan fasilitas yang ada untuk meningkatkan produksi chip logika dengan simpul manufaktur yang lebih kecil, atau memproduksi chip yang lebih banyak lapisan yang ditumpuk, dll, dengan syarat mereka telah memperoleh “lisensi kontrol ekspor” dari Kementerian Perdagangan. Tetapi dengan batasan waktunya selama 10 tahun.
Pemerintah mengharapkan bahwa langkah-langkah tersebut akan memberikan pengaruh terhadap investasi dan arah pengembangan perusahaan seperti TSMC, Samsung, dan Intel di masa mendatang. Sekaligus mempersempit kemampuan Partai Komunis Tiongkok dalam proses manufaktur semikonduktor canggih.
Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo dalam sebuah pernyataannya menyebutkan, bahwa UU. Chip AS pada dasarnya adalah inisiatif keamanan nasional, dan bahwa langkah-langkah penyempitan perkembangan adalah upaya “untuk memastikan agar para pelaku jahat tidak dapat memperoleh teknologi canggih yang dapat digunakan untuk melawan Amerika Serikat dan sekutunya”. Selain itu, Raimondo juga menegaskan bahwa pemerintah AS di masa mendatang juga akan terus bekerja sama dengan sekutu dan mitra untuk memperkuat rantai pasokan global dan meningkatkan keamanan secara keseluruhan. (sin)
