Analis : Partai Komunis Tiongkok Sedang Menciptakan Suasana Teror dengan Menggencarkan Gerakan Anti-Spionase

oleh Zhao Fenghua, Zhang Danxia dan Mingyu

Rezim Partai Komunis TIongkok (PKT) sedang giat mendorong warga sipil Tiongkok untuk berpartisipasi dalam gerakan “menangkap mata-mata”. Adapun “mata-mata” yang dimaksudkan otoritas patut dicurigai adalah warganet serta warga negara Tiongkok yang baru kembali dari luar negeri. Menurut analisis, pemerintah Tiongkok sengaja menciptakan suasana teror dengan gerakan “tangkap mata-mata” ini karena sedang menghadapi krisis parah di segala bidang.

“Undang-undang Anti-Spionase” Tiongkok berlaku mulai 1 Juli 2023. Pada saat yang sama, berbagai slogan “anti-spionase” dengan kata-kata tegas muncul di Internet dan sejumlah jalan serta gang-gang kecil di Tiongkok. Slogan-slogan itu berisikan tulisan yang mendorong, mengajarkan warga untuk mewaspadai dan melaporkan kepada pihak yang berwenang jika menemukan orang yang patut dicurigai.

“Ini adalah cara untuk menekan atau membunuh. Karena ekonomi (Tiongkok) telah runtuh sekarang, sampai negara pun takut untuk mengumumkan tingkat pengangguran kaum muda, yang berarti bahwa otoritas takut rakyat marah dan semua orang turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa,” kata Zhao Lanjian, mantan praktisi media Tiongkok.

“Di Tiongkok, kata politik sudah disamakan dengan kata teror, dan sekarang muncul istilah “mata-mata”. Setelah istilah “mata-mata” ini berhasil dipopulerkan, dapat digunakan sebagai alat untuk menekan atau membunuh, maka otoritas berharap tidak lagi ada warga sipil Tiongkok yang berani mengutarakan hal-hal yang bertentangan dengan pemerintah. Namun, konsekuensi dari tercapainya hal ini adalah, Tiongkok benar-benar akan bergerak menjauhi dunia beradab, dan rakyat Tiongkok akan semakin buta dengan kenyataan, mereka hanya bisa bersentuhan dengan gambaran atau informasi tidak sesuai dengan kenyataan yang disodorkan pemerintah,” imbuhnya.

Menurut data terbaru yang dirilis pihak berwenang Tiongkok, bahwa investasi langsung perusahaan asing pada kuartal kedua tahun ini hanya berjumlah UD. 4,9 miliar, atau turun 87% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Zhao Lanjian percaya bahwa “Undang-undang Anti-Spionase” yang diberlakukan rezim PKT telah meningkatkan risiko investasi di Tiongkok bagi perusahaan asing, dan jelas mempercepat penarikan modal asing.

“Jumlah total modal asing yang diinvestasikan di Tiongkok sama saja dengan nol di pasar secara keseluruhan. Ini merupakan pukulan serius bagi perkembangan ekonomi Tiongkok,” kata Zhao Lanjian.

Otoritas PKT menggolongkan warga negaranya yang baru kembali dari luar negeri dan para warganet Tiongkok sebagai target utama orang-orang yang patut dicurigai sebagai agen mata-mata.

“Karena orang-orang ini memiliki banyak informasi yang sesuai dengan kenyataan. Sehingga mereka tidak gampang bisa dibohongi oleh media corong PKT. Mereka juga memiliki pengaruh tertentu di masyarakat. Mereka inilah yang ditakuti oleh rezim PKT. Jadi rezim berharap dengan menangkap mereka, menuduh mereka sebagai agen mata-mata agar publik tidak mudah mempercayai ungkapan mereka. Ini adalah cara yang pernah dilakukan oleh Mao Zedong di masa lalu, di mana Mao menjadikan warga yang berpengetahuan dan berbudaya sebagai orang yang kontra-revolusioner, target orang yang perlu disingkirkan dari masyarakat,” ungkap warga Shaanxi bermarga Jin.

Mr. Jin percaya bahwa gerakan “Anti-spionase” ini bertujuan untuk menjadikan para elit sosial sebagai target penangkapan, meskipun hal ini dapat membawa bencana bagi Tiongkok.

“Mereka yang berilmu, berpendidikan, yang berkemampuan untuk menganalisis dan berpikir tentang isu-isu politik, ekonomi dan pemerintahan saat ini justru disingkirkan. Jadi tindakan ini hanya akan menghantarkan negara menuju kesengsaraan. Sebuah negara membutuhkan pemimpin yang berkemampuan dalam mengelolanya,” simpulnya. (sin)