oleh Yi Jing
Peta wilayah Tiongkok versi baru yang dirilis pemerintah Tiongkok pada 28 Agustus 2023 langsung menimbulkan ketidakpuasan di antara negara dan wilayah tetangga. India, Filipina, Malaysia, Vietnam dan Taiwan semuanya memprotes penetapan batas di Laut Tiongkok Selatan yang tidak berdasar.
Dalam peta versi baru yang dirilis oleh Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok, garis berbentuk U di perairan Laut Tiongkok Selatan memanjang hingga 1.500 kilometer selatan Pulau Hainan, mencakup hampir 90% wilayah Laut Tiongkok Selatan, termasuk sejumlah kepulauan yang berada di Laut Tiongkok Selatan.
Tindakan otoritas Partai Komunis Tiongkok ini segera menimbulkan ketidakpuasan dan protes dari negara-negara di seputar Laut Tiongkok Selatan.
Filipina pada Kamis (31 Agustus) meminta Tiongkok untuk “bertindak secara bertanggung jawab dan memenuhi kewajibannya” sesuai dengan hukum internasional dan keputusan arbitrase tahun 2016. Filipina menegaskan bahwa garis tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum.
BACA JUGA : COVID-19 Kembali Bangkit di Tiongkok, Pendiri Falun Gong : Virus Menargetkan PKT
Malaysia memprotes peta baru tersebut, yang mencaplok sebagian besar wilayah laut Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur, dan mengatakan peta baru tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat Malaysia.
Pada Kamis, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan bahwa klaim Tiongkok berdasarkan peta tersebut tidak berdasar dan melanggar hukum Vietnam dan internasional.
Selain itu, India juga melayangkan protes keras pada Selasa (29 Agustus) atas wilayah yang dianggap punya Tiongkok lewat peta baru tersebut, karena dalam peta baru tersebut, Tiongkok memasukkan dua wilayah sengketa di perbatasan Tiongkok – India, yakni Provinsi Arunachal dan wilayah Aksai Chin, ke dalam wilayah Tiongkok.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Jeff Y.J. Liu mengatakan : “Republik Tiongkok, Taiwan adalah negara yang berdaulat dan mandiri serta tidak berafiliasi dengan Republik Rakyat Tiongkok. Tiongkok tidak pernah memerintah Taiwan. Ini adalah fakta dan status quo secara umum yang diterima oleh masyarakat internasional”.
Ketika ditanya tentang protes dari negara-negara tetangga pada konferensi pers reguler Kamis (31 Agustus), juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan bahwa Tiongkok berharap semua pihak yang terlibat akan melihat peta versi baru tersebut “secara obyektif dan rasional”. Pernyataan ini semakin memicu ketidakpuasan dunia luar. (sin)
