PKT Tangkap Lebih dari 1.000 Warga Tibet Setelah Unjuk Rasa Menentang Proyek Pembangunan Bendungan

Frank Fang

Departemen Luar Negeri AS telah menyatakan keprihatinannya atas penangkapan massal warga Tibet di Tiongkok baru-baru ini dalam sebuah penumpasan besar-besaran oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) sebagai respon atas protes damai yang dilakukan oleh kelompok etnis ini terhadap pembangunan sebuah bendungan hidroelektrik.

Lebih dari 1.000 warga Tibet, termasuk para biksu, ditangkap  23 Februari, menurut kelompok hak asasi International Tibet Network. Penangkapan tersebut terjadi di Derge, sebuah kota di Kabupaten Dege, Prefektur Otonomi Tibet Kardze di Provinsi Sichuan, Tiongkok barat daya.

Menurut kelompok hak asasi manusia tersebut, proyek pembangunan bendungan tersebut akan menggusur paksa penduduk dua desa dan menenggelamkan enam biara.

“Status mereka yang ditangkap saat ini belum diketahui,” kata kelompok tersebut, dan menambahkan bahwa mereka yang ditangkap ditahan di berbagai lokasi di seluruh wilayah Dege.

“Sangat prihatin dengan laporan-laporan tentang penangkapan massal oleh RRT [Republik Rakyat Tiongkok] terhadap warga Tibet dalam memprotes pembangunan bendungan yang mengancam penggusuran desa-desa dan penghancuran biara-biara,” tulis Uzra Zeya, wakil menteri luar negeri AS untuk keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia, dalam sebuah unggahan di X pada 25 Februari.

“[Tiongkok] harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi dan melibatkan warga Tibet dalam pengembangan serta implementasi kebijakan pengelolaan air dan lahan.”

“Biara-biara yang telah berusia berabad-abad ini merupakan rumah bagi ratusan biksu Buddha Tibet dan memiliki peninggalan budaya yang tak tergantikan.”

“[Amerika Serikat] berpihak pada warga Tibet dalam melestarikan identitas budaya, agama, dan bahasa mereka yang otentik.”

Protes dimulai pada 14 Februari, kata Jaringan Tibet Internasional, ketika setidaknya 300 warga Tibet berunjuk rasa di Balai Kota Dege. Penangkapan terhadap lebih dari 100 biksu Tibet yang memprotes dan penduduk setempat menyusul, dimulai pada 22 Februari, menurut kelompok hak asasi tersebut.

Polisi Tiongkok dilaporkan menggunakan meriam air, semprotan merica, dan tasers untuk menaklukkan para pengunjuk rasa pada 22 Februari, menurut Radio Free Asia. Beberapa dari mereka yang ditangkap dirawat di rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan medis, kata media tersebut.

“Memalukan apa yang terjadi di Tibet saat ini … penjajah mencuri semua yang kami miliki, namun rakyat Tibet terus melakukan perlawanan dalam jumlah ribuan orang,” tulis Tenzin Yangzom, seorang aktivis advokasi dari Tibet Association of Boston, yang juga bekerja di International Tibet Network, di situs X pada  24 Februari.

Benedict Rogers, aktivis hak asasi manusia dan wakil ketua Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif Inggris, menulis di X untuk menyebut penindasan PKT terhadap warga Tibet “mengerikan dan keterlaluan.”

“Jangan sampai kita melupakan Tibet. Mari kita #FreeTibet,” tulis Rogers.

Tibet

PKT menginvasi Tibet pada  1949 dan memaksakan 17 poin perjanjian kepada rakyat Tibet untuk melegitimasi kekuasaan rezim tersebut. Meskipun di atas kertas PKT menjanjikan otonomi Tibet, PKT telah mengubah wilayah tersebut menjadi negara pengawas dan mendirikan sejumlah kamp kerja paksa.

Dalai Lama, pemimpin spiritual wilayah tersebut, mengasingkan diri ke India pada tahun 1959 setelah rezim Tiongkok menumpas pemberontakan secara brutal, menewaskan puluhan ribu warga Tibet. Di tahun yang sama, pemimpin spiritual ini mendirikan sebuah pemerintahan di pengasingan Tibet, yang secara resmi dikenal sebagai Pemerintahan Tibet Pusat.

Sikyong Penpa Tsering, presiden Administrasi Tibet Tengah, menyatakan pada 24 Februari bahwa penindasan terhadap protes non-kekerasan di Derge ” sungguh tidak dapat diterima.”

“Pengabaian pihak berwenang Tiongkok terhadap hak-hak warga Tibet tidak dapat diterima dengan cara apa pun. Tindakan hukuman tersebut menunjukkan prioritas Tiongkok terhadap ideologi dan kepentingannya di atas hak asasi manusia,” kata Tsering.

“Kami menyerukan kepada pemerintah Tiongkok untuk membebaskan semua orang yang ditahan dan menghormati hak-hak dan aspirasi rakyat Tibet. Dunia perlu mendengar suara rakyat Tibet dan menghadapi kebenaran tentang kesewenang-wenangan Tiongkok di Tibet.”

Pembangunan bendungan, pembangkit listrik berkapasitas 2.240 megawatt yang terletak di daerah hulu Sungai Yangtze, akan mengakibatkan pemukiman kembali sekitar 2.000 penduduk setempat, menurut kelompok hak asasi manusia Tibet, International Campaign for Tibet (ICT). Salah satu dari enam biara yang terkena dampak, Biara Wonto, memiliki mural-mural yang berasal dari abad ke-13, kata ICT.

Awal bulan ini, para anggota parlemen AS menyetujui Undang-Undang Mempromosikan Resolusi untuk Konflik Tibet-Tiongkok (H.R.533) dengan hasil suara 392-28. Legislasi bipartisan dan bikameral (S.138) belum dilakukan pemungutan suara di Senat.

Legislasi ini bertujuan untuk “memulai negosiasi” antara pejabat PKT dan Dalai Lama atau perwakilannya, menurut sebuah pernyataan dari Komite Urusan Luar Negeri DPR, karena kedua pihak belum pernah melakukan dialog formal sejak  2010.

Presiden ICT Tencho Gyatso mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyambut baik pengesahan versi DPR AS pada awal bulan ini.

“Pemungutan suara hari ini menunjukkan bahwa dukungan AS untuk Tibet semakin kuat bahkan setelah 65 tahun kontrol dan pendudukan Tiongkok,” kata Gyatso. ” Tiongkok telah memainkan permainan menunggu, berharap bahwa komunitas internasional pada akhirnya akan meninggalkan Tibet. Jelas, itu tidak terjadi.

“Pemerintah Tiongkok harus mengambil isyarat ini dan memulai kembali proses dialog dengan para pemimpin Tibet. Kami berterima kasih kepada anggota Kongres McGovern dan Ketua McCaul serta semua perwakilan yang membantu meloloskan Resolve Tibet Act ini’.”