Setidaknya 24 Negara Bagian di Amerika Serikat Membatasi Pembelian Tanah Bagi Warga Tiongkok

Chen Yue melaporkan dari New York

Berdasarkan pertimbangan tentang masalah keamanan nasional, semakin banyak negara bagian di Amerika Serikat yang memberlakukan undang-undang yang melarang perusahaan atau individu Tiongkok dengan latar belakang Partai Komunis Tiongkok (PKT) membeli tanah. Lebih dari dua pertiga negara bagian Partai Republik sebelumnya telah menerapkan larangan ini.

Data dari Pusat Hukum Pertanian Nasional AS menunjukkan bahwa saat ini sekitar 24 negara bagian, termasuk Florida, Texas, Virginia, dan North Dakota, meningkatkan pembatasan pembelian lahan pertanian AS oleh lima negara, termasuk Tiongkok.

Larangan pembelian tanah oleh perusahaan Tiongkok (PKT) di berbagai negara bagian terus berlanjut.

Pada bulan lalu, South Dakota dan Indiana sama-sama meloloskan undang-undang yang melarang lima negara, termasuk Tiongkok, membeli lahan pertanian di negara bagian mereka.

Pada saat yang sama, Michigan dan Utah juga mengusulkan undang-undang pada bulan itu yang akan melarang negara-negara asing, termasuk Tiongkok, Korea Utara, Rusia, dan Iran, membeli tanah di negara bagian tersebut, dan akan membuat pembeli tanah harus diawasi dengan ketat.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai perusahaan Tiongkok telah mengakuisisi sejumlah besar lahan pertanian Amerika di berbagai negara bagian di Amerika Serikat, sebagian besar di dekat infrastruktur penting, bandara, jaringan listrik, dan pangkalan militer di Amerika Serikat. Mereka mengumpulkan informasi intelijen untuk Partai Komunis Tiongkok dan secara serius mengancam kepentingan nasional. keamanan Amerika Serikat.

Mulai 2023, setidaknya 15 negara bagian telah mengeluarkan undang-undang yang membatasi atau melarang orang asing memiliki tanah.

Sebelumnya, pada  Februari tahun lalu, sebuah balon mata-mata PKT terbang di atas daratan AS dan ditembak jatuh oleh militer AS setelah ditemukan. Kejadian ini menarik perhatian besar pemerintah AS dan mengeluarkan peringatan tentang ancaman dari Komunis Tiongkok. 

Para pejabat intelijen AS semakin memperingatkan adanya infiltrasi spionase PKT ke AS. pada bulan lalu, jajak pendapat baru menunjukkan bahwa 73% masyarakat mendukung undang-undang yang membatasi pembelian tanah dari warga Tiongkok..

State Armor, sebuah organisasi nirlaba yang mengadvokasi pelarangan tanah, mengatakan mereka bekerja keras untuk mempromosikannya dan berharap dapat menjangkau lebih dari 30 negara bagian tahun depan untuk menerapkan undang-undang yang membatasi perusahaan Tiongkok (PKT) membeli tanah. (Hui)