EtIndonesia. Pada Rabu, 9 Oktober, para pemimpin dari 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berkumpul di Laos untuk menghadiri forum tahunan. Mereka akan membahas secara khusus perang saudara di Myanmar dan ketegangan di Laut China Selatan. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, akan mewakili Presiden Joe Biden dalam pertemuan tersebut.
Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia-Pasifik, Dan Kritenbrink menyatakan bahwa ketegangan dalam hubungan AS-Tiongkok, terutama langkah-langkah “meningkat dan tidak bertanggung jawab” yang diambil oleh Tiongkok terkait sengketa di Laut China Selatan, akan menjadi salah satu agenda utama Blinken.
ASEAN juga akan mengadakan pembicaraan dengan mitra dialog lainnya, termasuk Jepang, Korea Selatan, India, dan Australia, mengenai isu-isu ekonomi, perubahan iklim, dan energi. Meskipun pengaruh ASEAN terbatas, forum ini tetap menjadi platform bagi negara-negara lain untuk terlibat dengan kawasan tersebut.
Anggota ASEAN terdiri dari Indonesia, Thailand, Singapura, Philipina, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Brunei, dan Laos.
Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone, dalam pidato pembukaannya, menyambut kehadiran para pemimpin baru dari Thailand dan Singapura yang turut serta dalam KTT ini.
Dia mengatakan: “Kami saling membantu dan bekerja sama dengan cara ASEAN. Kami akan membahas serta memperkuat kerja sama antara negara anggota ASEAN dan mitra dialog lainnya, sambil mempertahankan persatuan dan peran sentral ASEAN.”
Paetongtarn Shinawatra, yang berusia 38 tahun, menjadi Perdana Menteri Thailand pada Agustus lalu dan merupakan pemimpin termuda di kelompok tersebut. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengambil alih jabatan dari Lee Hsien Loong pada Mei 2024.
Ini juga menjadi kunjungan luar negeri pertama bagi Perdana Menteri Jepang yang baru, Shigeru Ishiba, yang akan melakukan kunjungan resmi ke Laos. Ishiba juga dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang.
Sengketa Laut China Selatan
Selama bertahun-tahun, negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok telah berunding mengenai kode etik internasional di Laut China Selatan, tetapi kemajuan yang dicapai sangat lambat.
Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin, menyerukan agar kode etik tersebut diselesaikan sebelum 2026 dan mendesak para pejabat senior untuk meningkatkan komunikasi langsung guna mencegah konflik di Laut China Selatan.
Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan sebagai miliknya dan semakin agresif dalam mencoba menerapkan klaim tersebut, yang mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut.
Tahun ini, kapal-kapal Tiongkok dan Philipina beberapa kali terlibat bentrokan, dan Vietnam minggu lalu menuduh militer Tiongkok menyerang nelayan mereka di wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan. Tiongkok juga telah mengirim kapal patroli ke zona ekonomi eksklusif milik Indonesia dan Malaysia.
Negara-negara anggota ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei juga mengklaim sebagian wilayah Laut China Selatan.
ASEAN dan AS akan Mendesak Perdamaian di Myanmar
Sejak militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, hampir 6.000 orang telah tewas, dan lebih dari 3 juta orang mengungsi. Diperkirakan bahwa militer Myanmar hanya mengendalikan kurang dari setengah wilayah negara tersebut.
Pemerintah Junta Militer Myanmar mengirimkan Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri, Aung Kyaw Moe, untuk menghadiri KTT ini, yang menjadi kali pertama sejak tiga tahun Myanmar mengirim perwakilan tinggi ke forum ASEAN. Sebelumnya, pada akhir 2021, ASEAN menolak partisipasi perwakilan militer Myanmar dalam KTT.
Dan Kritenbrink mengungkapkan bahwa Blinken diperkirakan akan mendesak ASEAN untuk terus menekan pemimpin militer Myanmar, mengingat tidak ada kemajuan dalam rencana perdamaian kelompok tersebut. Rencana tersebut menyerukan gencatan senjata dan mediasi.
Kritenbrink juga menyatakan bahwa AS prihatin dengan rencana militer Myanmar untuk mengadakan pemilu tahun depan, karena pemilu tersebut dianggap tidak representatif dan inklusif, serta berpotensi menimbulkan lebih banyak kekerasan.
Dia menegaskan: “Pemilu seharusnya tidak diadakan sampai ada perdamaian dan rekonsiliasi yang nyata, dan kami akan terus menyuarakan pendirian ini.”
Thailand berencana mengadakan pertemuan konsultasi informal tingkat menteri ASEAN pada pertengahan Desember untuk membahas krisis Myanmar dan mendorong perdamaian, meskipun masih belum jelas siapa yang akan mewakili pihak Myanmar dalam pertemuan tersebut.(jhn/yn)
