EtIndonesia. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol baru-baru ini memicu kerusuhan darurat militer. Ketua Partai Kekuatan Rakyat (partai berkuasa) Korea Selatan, Han Dong-hoon, pada Minggu (8/12) menyatakan bahwa Yoon Suk-yeol mulai hari ini tidak akan lagi menangani urusan diplomasi dan negara untuk mengurangi kekhawatiran rakyat serta masyarakat internasional.
Menurut laporan Yonhap, Ketua Partai Kekuatan Rakyat Han Dong-hoon, pada 8 Desember, menyampaikan pidato kepada rakyat di kantor pusat partai. Dia menyatakan bahwa partai akan mengupayakan proses pengunduran diri presiden secara damai untuk meminimalkan kekacauan yang mungkin terjadi terhadap negara dan rakyat, menstabilkan situasi politik saat ini, serta membangun kembali nilai-nilai demokrasi.
Terkait insiden darurat militer baru-baru ini, Han Dong-hoon mengecamnya sebagai pelanggaran konstitusi yang merusak demokrasi Republik Korea. Namun, parlemen hanya membutuhkan waktu 2 jam 30 menit untuk mengesahkan resolusi pencabutan darurat militer.
Darurat militer ini secara resmi berakhir dalam waktu 5 jam melalui prosedur yang sah. Ini menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi Korea Selatan masih berfungsi dengan baik. Namun demikian, darurat militer ini menyebabkan kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki bagi negara dan rakyat, membuat rakyat sangat kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Sebagai partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat akan menerima evaluasi dan keputusan rakyat.
Han Dong-hoon menyatakan bahwa mayoritas rakyat percaya Yoon Suk-yeol tidak dapat lagi menjalankan tugasnya dengan baik di sisa masa jabatannya dan harus mengundurkan diri.
Mengenai pengunduran diri presiden lebih awal, partai berkuasa akan membahas hal ini dan segera mengumumkan rencana spesifik. Han juga menambahkan bahwa sebelum pengunduran dirinya, presiden tidak akan terlibat dalam urusan negara, termasuk diplomasi. Ia menambahkan bahwa pertemuan rutin mingguan antara ketua partai dan perdana menteri akan diadakan untuk mencegah kekosongan dalam pengelolaan negara.Yonhap News juga melaporkan bahwa Han Dong-hoon menyatakan dukungannya untuk penyelidikan transparan dan adil atas insiden darurat militer tersebut. Pemerintah dan partai berkuasa tidak akan melindungi siapa pun, termasuk presiden.(jhn/yn)
