EtIndonesia. Di sepanjang tepi Sungai Ituri di Republik Demokratik Kongo (Kongo), terdapat bangunan-bangunan yang tersebar, dengan tanah dan puing-puing yang diangkut oleh derek berserakan di lahan tersebut. Batang-batang pohon-pohon yang tersebar mengingatkan bahwa daerah ini dulunya adalah hutan lebat.
Situs Warisan Dunia yang Terancam Punah
Di Provinsi Ituri, wilayah timur Kongo, sebuah tambang emas yang dioperasikan oleh perusahaan Tiongkok dengan cepat menggerogoti kawasan yang dianggap oleh banyak pihak seharusnya dilindungi dari eksploitasi—Cagar Alam Satwa Liar Okapi, sebuah situs warisan dunia yang terancam punah.
Cagar alam ini awalnya ditetapkan oleh Pemerintah Kongo 30 tahun lalu, mencakup area yang saat ini sedang dieksploitasi oleh perusahaan Tiongkok tersebut. Namun, selama bertahun-tahun, batas-batas cagar alam ini terus menyusut di tengah ketidaktransparanan, perusahaan tambang telah mulai beroperasi di tengah hutan yang lebat.
Di tengah ancaman konflik antarsuku dan perdagangan satwa liar, cagar alam ini telah masuk dalam daftar kawasan yang terancam punah. Kini, ekspansi cepat dari tambang emas milik Tiongkok berpotensi lebih jauh merusak hutan dan komunitas yang tinggal di dalamnya.
Penduduk lokal dan ahli satwa liar melaporkan bahwa aktivitas tambang telah mencemari sungai dan tanah, mengurangi jumlah pohon, meningkatkan populasi penduduk, dan memperburuk perburuan liar, sementara perusahaan tambang hampir tidak menghadapi tanggung jawab apa pun.
Joe Eisen, Direktur Eksekutif Rainforest Foundation Inggris, mengatakan: “Sangat mengejutkan bahwa operasi penambangan semi-industri dapat dilakukan secara bebas di sebuah situs warisan dunia yang seharusnya dilindungi, meskipun kawasan tersebut sudah masuk daftar kawasan yang terancam punah.”
Cagar alam ini mencakup lebih dari 13.000 kilometer persegi dan ditetapkan sebagai kawasan lindung pada tahun 1996 karena keanekaragaman hayati uniknya dan banyaknya spesies yang terancam punah. Kawasan ini adalah habitat bagi jerapah hutan Okapi, yang jumlahnya sekitar 15% dari total populasi 30.000 ekor jerapah hutan yang tersisa di dunia. Cagar alam ini juga merupakan bagian dari Hutan Hujan Lembah Kongo, hutan hujan terbesar kedua di dunia, yang berfungsi sebagai penyerap karbon penting untuk mengurangi perubahan iklim. Selain itu, kawasan ini menyimpan sumber daya mineral yang melimpah, termasuk emas dan berlian.
Menurut peraturan pertambangan Kongo, eksploitasi tambang dilarang di kawasan lindung, termasuk cagar alam ini.
Perusahaan Tambang Tiongkok
Juru bicara Kimia Mining Investment, perusahaan tambang emas Tiongkok, Issa Aboubacar, menyatakan bahwa operasional mereka sepenuhnya sah. Menurut catatan pemerintah, izin operasional mereka baru-baru ini diperpanjang hingga tahun 2048.
Pusat Registrasi Pertambangan Kongo menyebut bahwa peta yang mereka gunakan berasal dari dokumen Institut Konservasi Alam Kongo (ICCN), lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan lindung Kongo. Saat ini, ICCN sedang bekerja sama dengan registrasi pertambangan untuk memperbarui batas-batas kawasan lindung dan meningkatkan perlindungan taman nasional.
ICCN mengatakan kepada Associated Press bahwa dalam pertemuan mereka tahun ini dengan pusat registrasi pertambangan, kedua belah pihak telah menyelesaikan kesalahpahaman terkait batas wilayah dan menyetujui penggunaan batas semula.
Memo internal pemerintah yang diperoleh Associated Press pada bulan Agustus menyatakan bahwa semua perusahaan yang beroperasi di dalam cagar alam, termasuk Kimia Mining, akan dihentikan operasinya. Namun, waktu dan cara penghentian ini masih belum jelas.
Para aktivis lingkungan di Kongo telah lama mengklaim bahwa izin tambang diberikan berdasarkan peta yang tidak akurat, sehingga membuat izin tersebut ilegal.
Batas Wilayah yang terus Berubah
Selama beberapa dekade, wilayah timur Kongo telah mengalami kekacauan akibat konflik bersenjata. Cagar Alam Okapi juga mengalami kekacauan akibat konflik milisi lokal selama bertahun-tahun.
Pada tahun 2012, di Kota Epulu, sebuah kelompok pemberontak membunuh beberapa penduduk, termasuk dua penjaga hutan, serta 14 ekor okapi yang merupakan bagian dari program penangkaran.
Selain itu, cagar alam ini juga terancam oleh tambang-tambang kecil tradisional dan ribuan penduduk asli yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Tambang Muchacha, tambang terbesar di dalam cagar alam ini, adalah salah satu tambang emas semi-industri terbesar di negara tersebut. Tambang ini membentang sepanjang 19 kilometer di tepi Sungai Ituri.
Gambar satelit yang dianalisis oleh Associated Press menunjukkan bahwa sejak tambang ini mulai beroperasi pada 2016, kawasan barat daya cagar alam telah mengalami ekspansi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Joel Masselink, seorang ahli geografi yang menganalisis citra satelit, menyatakan bahwa peta cagar alam yang digunakan oleh biro pertambangan menunjukkan bahwa area tersebut telah menyusut hampir sepertiga. Hal ini memungkinkan biro pertambangan untuk memberikan izin eksplorasi dan penambangan.
Menurut laporan PBB, biro pertambangan menyatakan bahwa perubahan batas wilayah terjadi akibat surat dari ICCN. Namun, ICCN membantah pernah melihat surat tersebut dan menegaskan bahwa batas wilayah yang digunakan seharusnya adalah batas asli.
Juru bicara Pusat Warisan Dunia mengatakan kepada Associated Press bahwa perubahan batas situs memerlukan persetujuan para ahli UNESCO dan Komite Warisan Dunia, yang akan menganalisis dampak perubahan tersebut. Pusat tersebut mengatakan bahwa pihaknya belum menerima permintaan apa pun untuk mengubah batas-batas kawasan lindung dan bahwa perubahan untuk mengakomodasi pembangunan jarang terjadi. Kelompok masyarakat sipil Kongo menuduh beberapa pejabat pemerintah sengaja mengubah perbatasan demi keuntungan pribadi.
“Kita tahu bahwa Muchatsa berada dalam kawasan yang dilindungi,” kata Alexis Muhima, direktur eksekutif the Congolese Civil Society Observatory for Peace Minerals -Observatorium Masyarakat Sipil Kongo untuk Mineral Perdamaian, yang berbatasan dengan taman tersebut.
Kontrol Militer di Wilayah Tambang
Laporan PBB menunjukkan bahwa wilayah tambang berada di bawah kendali militer, dengan beberapa pemilik tambang dilindungi oleh kelompok kepentingan bisnis dan politik yang kuat. Tentara terkadang menghalangi pejabat lokal untuk memasuki area tambang.
Penduduk yang sebelumnya melakukan penambangan tradisional di kawasan cagar alam merasa marah dengan standar ganda yang diterapkan.
Kepala desa Epulu, Jean Kamana, mengatakan: “Komunitas kami sangat khawatir, karena orang Tiongkok menambang di kawasan cagar alam, sementara kami dilarang memasuki wilayah tersebut.”
Meskipun kawasan hutan ini adalah daerah yang dilindungi, aktivitas penambangan tetap berlangsung hingga pihak berwenang bertindak, terutama karena kehadiran perusahaan tambang Tiongkok. Perusahaan tambang Kimia Mining mengizinkan penduduk lokal mengumpulkan sisa batu tambang, tetapi mereka dikenakan biaya yang sangat tinggi sehingga banyak yang tidak mampu membayarnya.
Muvunga Kakule, seorang mantan penambang tradisional di kawasan ini, menyatakan bahwa kehadiran tambang Tiongkok telah merusak penghidupan masyarakat. Sebelumnya, fia juga menjual hasil tani dari ladangnya kepada para penambang tradisional, tetapi kini penghasilannya menurun hingga 95%. Dia tidak lagi mampu menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta.
Beberapa penduduk mengaku tidak memiliki pilihan pekerjaan lain, sehingga mereka mengambil risiko dipenjara dengan terus melakukan penambangan secara ilegal.
Pencemaran Lingkungan dan Hilangnya Pendapatan
Awal tahun ini, Kimia Mining tidak mengizinkan Associated Press mengakses area tambang mereka, dan pihak pemerintah juga tidak mengizinkan penjaga hutan untuk melakukan patroli di kawasan hutan.
Namun, sekitar 20 penduduk dari cagar alam dan desa-desa sekitarnya, serta mantan dan karyawan Kimia Mining, mengatakan bahwa aktivitas penambangan telah merusak hutan, satwa liar, serta mencemari tanah dan air.
Lima mantan pekerja Kimia Mining menyatakan bahwa setelah tambang selesai dieksploitasi, perusahaan Tiongkok meninggalkan sumber air yang terpapar bahan kimia beracun. Mereka juga mengatakan bahwa hujan membuat bahan kimia tersebut merembes ke dalam tanah, sehingga meningkatkan risiko keselamatan.
Bahan kimia seperti merkuri digunakan dalam operasi tambang untuk memisahkan emas dari batuan. Merkuri dianggap oleh PBB sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat terbesar di dunia, karena efek toksinnya terhadap sistem saraf dan kekebalan tubuh.
Seorang mantan juru masak berusia 27 tahun, yang tinggal di dekat tambang di Badengaido, mengatakan bahwa tanah telah menjadi tidak subur akibat bahan kimia yang digunakan oleh perusahaan Tiongkok.
“Dulu, kami bisa menghasilkan hingga 30 karung kacang tanah dari 15 kilogram benih. Sekarang, bahkan tiga karung saja sulit didapat,” ujarnya.
Laporan dari Universitas Antwerp di Belgia menunjukkan bahwa bahan kimia seperti merkuri dan sianida yang digunakan untuk memurnikan emas telah mencemari ekosistem dan tanah di kawasan tersebut.
Seorang nelayan bernama Assana, yang juga pernah bekerja di tambang, mengatakan bahwa tangkapan ikan kini membutuhkan waktu empat hari untuk mendapatkan jumlah yang sebelumnya hanya membutuhkan satu hari.
Dalam sebuah laporan bersama antara Wildlife Conservation Society dan lembaga pemerintah, ditemukan bahwa antara Januari hingga Mei tahun lalu, kawasan cagar alam kehilangan lebih dari 480 hektar hutan (setara dengan 900 lapangan sepak bola).
Juru bicara Kimia Mining, Issa Aboubacar, menyatakan bahwa perusahaan mereka mematuhi standar lingkungan dan membayar pajak penghijauan kepada pemerintah. Namun, dia menegaskan bahwa penambangan adalah sumber pendapatan utama bagi Kongo dan menambahkan: “Tidak mungkin menempatkan lingkungan di atas aktivitas tambang.”
Aboubakar mengatakan Kimia Mining mendukung mata pencaharian warga setempat dan mempekerjakan lebih dari 2.000 orang.Laporan ini menyebutkan bahwa hilangnya tutupan hutan ini memprihatinkan.
Masa Depan yang Suram
Organisasi lingkungan terus berupaya melindungi kawasan cagar alam ini, tetapi mereka menghadapi kesulitan dalam menegakkan aturan hukum di tengah situasi yang penuh ambiguitas.
Emma Stokes, Wakil Presiden Lapangan untuk Wildlife Conservation Society, mengatakan: “Di satu sisi, hukum di Kongo jelas melarang penambangan di kawasan cagar alam. Di sisi lain, jika tambang memiliki izin resmi, hal ini menimbulkan kebingungan dan menyulitkan pelaksanaan tugas di lapangan.”
Memo internal yang dilihat Associated Press merinci diskusi antara ICCN dan pusat registrasi tambang Kongo, dengan tujuan menyelesaikan masalah batas wilayah. Dokumen ini menyatakan bahwa proses untuk menghentikan semua aktivitas tambang di dalam cagar alam akan dimulai, dan peta yang disepakati oleh komisi gabungan akan dimasukkan ke dalam sistem registrasi tambang.
UNESCO meminta Kongo untuk menyerahkan laporan pada Februari, yang merinci langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah ini.
Namun, bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan cagar alam, upaya ini belum memberikan kenyamanan masyarakat setempat.
Seorang pemimpin komunitas Pygmy, Wendo Olengama, menyatakan bahwa ribuan penambang telah masuk ke tambang yang dikelola oleh perusahaan Tiongkok, memperburuk perburuan liar dan menyulitkan komunitas lokal untuk mencari nafkah.
“Di masa lalu, saya bisa menangkap hingga tujuh hewan per hari saat musim berburu, tetapi sekarang menangkap dua ekor saja sudah sulit,” ujarnya.
Olengama dan istrinya berharap perusahaan tambang Tiongkok dapat memberikan peluang ekonomi, seperti peternakan sapi, serta mengajarkan praktik berburu secara bertanggung jawab.
“Jika situasi ini terus berlanjut, kami akan hidup dalam kesulitan, tanpa makanan untuk dimakan,” kata istrinya, Dura Anyainde. (jhn/yn)
