Kampus di Tiongkok Memulangkan Mahasiswa Asing, Akhir dari Era Perlakuan Istimewa?

Baru-baru ini, sejumlah universitas ternama di Tiongkok melancarkan “gelombang pemulangan” mahasiswa asing, yang memicu perhatian luas. Para pakar menilai bahwa seiring dengan melemahnya ekonomi, pengetatan anggaran, dan perubahan iklim politik, era “perlakuan istimewa melebihi warga negara” bagi mahasiswa asing di Tiongkok mungkin akan segera berakhir.

EtIndonesia. Menurut informasi yang beredar di internet, Universitas Zhejiang telah memulangkan 96 mahasiswa asal Afrika dan mencabut berbagai subsidi besar yang mereka terima, serta menghentikan semua perlakuan khusus.

Universitas Wuhan mengikuti langkah serupa dengan memulangkan 92 mahasiswa dari 10 negara. Sementara itu, Universitas Sichuan bahkan memulangkan 300 mahasiswa sekaligus, termasuk 213 mahasiswa pascasarjana yang sudah belajar selama 8 tahun tetapi belum juga lulus.

Sebagian besar mahasiswa yang dipulangkan tersebut dinilai tidak memenuhi standar akademik atau melanggar peraturan universitas.

Beberapa di antara mereka bahkan tidak pernah hadir di kelas, atau setidaknya gagal di separuh mata kuliah; ada yang belum bisa melewati ujian bahasa dasar, tidak bisa berbicara maupun belajar bahasa Mandarin; juga ada yang melakukan plagiarisme, pemalsuan, dan melanggar aturan asrama.

Direktur Eksekutif Asosiasi Inspirasi Taiwan (TIA), Lai Rongwei, mengatakan bahwa gelombang pemulangan mahasiswa asing ini berkaitan erat dengan situasi politik dan ekonomi saat ini di Tiongkok.

“Ini sejalan dengan arah politik dan sosial Tiongkok saat ini, yang sedang dipenuhi dengan semangat nasionalisme. Pihak universitas, menurut saya, berusaha menebak arah kebijakan pemerintah pusat. Para pemangku kepentingan, baik sekretaris partai universitas maupun rektor yang menangani administrasi, semuanya memiliki ambisi karier politik yang ingin mereka capai,” katanya. 

Anggaran pendidikan Kementerian Pendidikan Tiongkok tahun 2025 menunjukkan bahwa dana untuk program studi mahasiswa asing hanya sebesar RMB.695 juta , turun hampir RMB.1 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Lima tahun lalu, anggaran untuk program ini bahkan pernah mencapai lebih dari RMB. 3,6 miliar .

Sejarawan asal Tiongkok yang kini tinggal di Australia, Li Yuanhua, menjelaskan bahwa karena ekonomi Tiongkok sedang lesu dalam beberapa tahun terakhir, pemotongan anggaran besar-besaran menyebabkan negara tidak mampu lagi membiayai subsidi besar untuk mahasiswa asing.

“Universitas-universitas tidak lagi menerima dana sebanyak dulu dari negara, jadi mereka harus mengambil tindakan seperti ini. Dengan menghapus nama-nama mahasiswa dari daftar, dana tersebut bisa dialihkan untuk keperluan lain,” ujarnya. 

Selama beberapa tahun terakhir, jumlah mahasiswa asing dari Eropa dan Amerika di Tiongkok juga menurun drastis. Misalnya, jumlah mahasiswa asal Amerika Serikat telah turun dari puncaknya sekitar 25.000 orang menjadi hanya sekitar 700 orang.

Bahkan mahasiswa Jepang yang dahulu sangat tertarik dengan budaya Tiongkok, kini hanya tersisa sekitar 700 orang di Tiongkok. Sebaliknya, jumlah mahasiswa asal Afrika justru terus meningkat.

Li Yuanhua menilai bahwa mahasiswa dari negara-negara seperti Eropa, Amerika, Jepang, dan Korea Selatan dulu datang ke Tiongkok karena tertarik pada peradaban Tiongkok dan ingin menjadi jembatan dalam hubungan ekonomi antara negara maju dan Tiongkok.

 “Sekarang, banyak orang melihat kehancuran ekonomi Tiongkok yang terjadi secara drastis, dan juga bahwa Tiongkok tidak mematuhi aturan internasional serta sedang dikenai sanksi dari berbagai negara. Ini menyebabkan jumlah mahasiswa dari negara maju menurun secara drastis,” katanya. 

“Sedangkan mahasiswa asal Afrika, selain dari kalangan elite yang ingin mencari status sosial, banyak juga yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bagi mereka, belajar di Tiongkok seperti menjadi ladang penghasilan. Beberapa di antaranya justru menggunakan uang subsidi untuk berwisata dan tidak serius belajar,” ujarnya. 

Selama ini, perlakuan “super istimewa” yang diterima mahasiswa dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin di kampus-kampus Tiongkok kerap menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Subsidi studi mereka tidak hanya mencakup beasiswa, tetapi juga menjamin kebutuhan hidup tanpa kekhawatiran.

Di internet, ada mahasiswa asal Afrika yang mengaku telah mengunjungi 17 negara dengan dana beasiswa dari Tiongkok, dan menyebut belajar di Tiongkok sebagai pengalaman yang sangat menyenangkan.

Ada pula mahasiswa berkulit hitam yang memamerkan foto makanan mewah di media sosial, sambil menulis bahwa “uang yang diberikan tidak habis-habis untuk dibelanjakan”.

Li Yuanhua menyatakan bahwa sistem pendidikan mahasiswa asing di Tiongkok telah melampaui ranah pendidikan biasa dan sarat dengan muatan politik.

 “Di masa pertumbuhan pesat ekonominya, Partai Komunis Tiongkok menggunakan dana ini sebagai biaya khusus untuk ‘front persatuan’ global. Banyak mahasiswa asing sejatinya merupakan alat untuk menyuap pejabat negara asal mereka, atau untuk menarik dukungan negara-negara tersebut. Kini, karena kehabisan dana, mereka mulai mengetatkan pengeluaran dan menggunakan media untuk menyampaikan berbagai narasi. Padahal praktik-praktik ini sudah keterlaluan sejak lama,” katanya. 

Beberapa universitas menyatakan bahwa dana yang dihemat dari pemulangan mahasiswa yang “hanya menghabiskan waktu” akan dialokasikan untuk mendukung proyek pendidikan di daerah pedesaan barat Tiongkok.

Namun, menurut Lai Rongwei, bahkan di masa pertumbuhan ekonomi tinggi sekalipun, Partai Komunis Tiongkok belum pernah berhasil mengatasi ketimpangan pendidikan antara kota dan desa. Oleh karena itu, janji “mendukung pendidikan di pedesaan barat” hanyalah slogan kosong, dan tidak menutup kemungkinan bahwa dana tersebut justru akan disalahgunakan oleh para pejabat. (Hui)

Sumber : NTDTV.com