EtIndonesia. Pemerintah Taliban di Afghanistan baru-baru ini mengumumkan penghentian kontrak eksplorasi minyak Amu Darya selama 25 tahun dengan perusahaan China Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co. (CAPEIC), dengan alasan perusahaan tersebut berulang kali melanggar ketentuan kontrak. Keputusan ini menarik perhatian luas.
Juru bicara Kementerian Pertambangan dan Minyak Afghanistan menyatakan bahwa alasan penghentian kontrak meliputi:
- kegagalan perusahaan Tiongkok dalam melakukan investasi sesuai kesepakatan,
- kelemahan dalam pengeboran dan eksplorasi sumur minyak yang ditentukan,
- kurangnya jaminan yang diperlukan,
- kegagalan mempekerjakan warga negara Afghanistan,
- serta kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab sosial, lingkungan, dan pembangunan kapasitas.
Juru bicara kementerian, Homayoun Afghan, pada Selasa (17/6/2025) menyatakan bahwa penghentian kontrak dilakukan setelah komite bersama antar departemen melakukan penyelidikan resmi dan menemukan masalah-masalah tersebut.
Kementerian tersebut juga telah mengundang perusahaan konsultan internasional untuk meninjau aspek hukum dan keuangan dari kontrak yang telah dibatalkan, serta membuka peluang bagi perusahaan lain untuk mengajukan penawaran resmi.
Cekungan Amu Darya adalah salah satu dari enam ladang minyak utama di Afghanistan, mencakup wilayah Provinsi Faryab, Sar-e Pol, dan Jowzjan di utara negara tersebut. Ladang ini awalnya ditemukan oleh ahli geologi dari Swedia dan diperkirakan mengandung sekitar 80 juta barel cadangan minyak.
Pada tahun 2023, pemerintahan Taliban menandatangani kontrak dengan CAPEIC untuk mengeksplorasi minyak di kawasan ini selama 25 tahun. Ini merupakan kontrak besar pertama dalam bidang eksploitasi komoditas publik antara pemerintahan Afghanistan dan perusahaan asing sejak Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021.
Dalam kontrak itu, perusahaan Tiongkok berjanji akan berinvestasi 150 juta dolar AS pada tahun pertama, dan 540 juta dolar AS dalam tiga tahun.
Setelah Taliban, yang secara luas dianggap sebagai organisasi teroris oleh komunitas internasional, kembali berkuasa, Partai Komunis Tiongkok (PKT) menjadi negara pertama yang mengangkat duta besar untuk pemerintahan Taliban. Pemerintah PKT bahkan menyambut delegasi Taliban dengan upacara tinggi dan sejumlah perusahaan Tiongkok telah melakukan investasi besar-besaran di Afghanistan.
Menanggapi kabar tersebut, seorang komentator ekonomi terkenal di media sosial X, Qin Peng, menulis: “Bahkan teroris pun tidak mempercayai PKT, karena mereka merasa PKT tidak mengikuti aturan bisnis.” (Hui/asr)
Sumber : NTDTV.com
, dengan alasan perusahaan tersebut berulang kali melanggar ketentuan kontrak. Keputusan ini menarik perhatian luas.){kind=link}