Perusahaan teknologi pertahanan Amerika Auterion menandatangani perjanjian pengembangan drone dan kapal nirawak dengan Institut Penelitian Ilmiah Nasional Chung-Shan (NCSIST) milik Taiwan. Perjanjian ini akan memanfaatkan perangkat lunak drone yang telah teruji dalam pertempuran di Ukraina untuk memperkuat kemampuan pertahanan Taiwan dan menangkal ancaman dari Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Sementara itu, Komite Alokasi DPR AS telah meloloskan RUU anggaran pertahanan untuk tahun fiskal 2026, yang mencakup bantuan militer senilai 500 juta dolar AS untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Taiwan.
EtIndonesia. Dalam situasi internasional yang menaruh perhatian besar pada keamanan Selat Taiwan, Taiwan dan perusahaan teknologi pertahanan AS Auterion menandatangani perjanjian kerja sama pada 17 Juni. Taiwan akan mengadopsi perangkat lunak militer drone dan kapal tanpa awak (USV) yang telah teruji di medan perang Ukraina, untuk menggertak ekspansi militer Tiongkok di Selat Taiwan.
Perangkat lunak Auterion sebelumnya digunakan dalam pertempuran Ukraina melawan militer Rusia. Perjanjian ini akan memperkuat kemampuan Taiwan dengan mempersenjatai jutaan unit drone militer dan USV.
Pada hari yang sama, pameran drone maritim digelar di Pelabuhan Suao, Yilan, Taiwan, di mana berbagai perusahaan Taiwan memamerkan kapal tanpa awak terbaru mereka, menunjukkan peran penting teknologi ini dalam strategi pertahanan yang baru.
Salah satu sorotan utama adalah kapal nirawak buatan Thunder Tiger Technology, yang sepenuhnya dikembangkan oleh Taiwan. Kapal ini dapat membawa 1.200 kg bahan peledak dan memiliki jangkauan sejauh 500 kilometer.
“Pertama-tama, ini sangat cocok untuk misi serangan bunuh diri. Tapi juga bisa digunakan untuk pengintaian. Tergantung tujuan misinya, penggunaannya pun bisa berbeda-beda,” ujar Su Sheng-chieh, General Manager Thunder Tiger Technology.
Sorotan lainnya adalah kapal tanpa awak “Black Tide” buatan Lungteh Shipbuilding, yang didesain dengan profil rendah untuk mendukung kecepatan tinggi dan kemampuan siluman (stealth).
“Secara umum, USV seperti ini digunakan untuk intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Tapi juga cocok untuk misi satu arah seperti serangan bunuh diri,” ujar Tsai Min-hong, Wakil GM Lungteh.
Militer Taiwan tengah mengevaluasi integrasi operasional kapal tanpa awak ini. Sebagai alat deterrent yang murah, fleksibel, dan sulit diprediksi, teknologi ini akan sangat meningkatkan kemampuan perang asimetris Taiwan dan menjadi kunci dalam menahan ancaman kekuatan militer PKT.
Kerja sama militer AS–Taiwan terus berkembang. Militer AS merilis foto dari latihan gabungan udara “Red Flag Alaska 25-2” yang berlangsung dari 12 hingga 27 Juni di Alaska. Dalam latihan itu, pejabat tinggi militer Taiwan hadir sebagai pengamat—sebuah peristiwa yang jarang terjadi dan menandai pendalaman hubungan militer AS–Taiwan.
Foto resmi menunjukkan bahwa Mayor Jenderal Wu Chia-hsing, Komandan Divisi Pelatihan Angkatan Udara Taiwan, hadir sebagai perwakilan Taiwan. Meski Taiwan tidak secara resmi mengirim pasukan untuk berpartisipasi langsung, kehadiran itu mengindikasikan hubungan yang semakin dekat. Latihan ini melibatkan 1.500 personel dan 70 pesawat dari AS, Jepang, dan Korea Selatan dalam berbagai pelatihan, termasuk penerbangan, pemeliharaan, dan simulasi pertempuran.
Baru-baru ini, Komite Alokasi DPR AS menyetujui RUU Anggaran Pertahanan FY2026 untuk menjaga keunggulan militer AS di tengah ancaman dari negara-negara ambisius. Ketua komite, Tom Cole, menegaskan bahwa PKT menjadi ancaman utama, diikuti oleh Rusia, Iran, dan Korea Utara.
“Rezim ambisius dan jahat seperti PKT, Rusia, Iran, dan Korea Utara tidak akan berhenti. Tujuan mereka jelas: menyalip dan mengalahkan Amerika dalam aspek militer, ekonomi, dan strategis. RUU ini dirancang untuk menghadapi tantangan tersebut,” ujar Tom Cole.
RUU tersebut mencakup 500 juta dolar AS untuk Inisiatif Kerja Sama Keamanan Taiwan (Taiwan Security Cooperation Initiative), yang mencakup bantuan pendidikan dan pelatihan militer, serta pengadaan perlengkapan dan layanan pertahanan baru untuk memperkuat kesiapan tempur Taiwan.
Laksamana Jim Kilby, Penjabat Kepala Operasi Angkatan Laut AS, dalam sidang kongres menyebut lima fokus utama bantuan pertahanan untuk Taiwan, yaitu:
- Kemampuan serangan jarak jauh,
- Mengganggu sistem komando dan kontrol C5ISRT milik Tiongkok,
- Sistem pertahanan akhir kapal perang AS,
- Kemampuan logistik tahan gangguan, dan
- Kemampuan blokade maritim non-tradisional.
Kilby menekankan: “Kami harus membuat Taiwan sangat sulit untuk ditaklukkan. Karena itu kami sedang berinvestasi dan menguji kelima sektor ini.”
Ia juga mengatakan dirinya lebih memilih penempatan drone di Taiwan sebagai bagian dari peningkatan strategi pertahanan asimetris guna menghadapi ekspansi PKT.
Sementara itu, pada 16 Juni, dalam pertemuan puncak G7 di Kanada, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa rezim PKT tidak bersedia tunduk pada sistem internasional berbasis aturan.
Von der Leyen menegaskan bahwa sistem perdagangan global saat ini gagal menjalankan fungsinya, dan kekurangan mekanisme pembatas ekonomi yang efektif.
“Dalam hal ini, Presiden Trump benar—masalah serius memang ada.”
Di KTT G7 kali ini, para pemimpin negara menyoroti strategi “de-risking” untuk mendiversifikasi rantai pasok mineral kritis dan mengurangi ketergantungan pada ekspor dari Tiongkok. (Hui/asr)
Laporan disusun oleh Huang Yanhua dan Wu Huizhen – NTD Weekly News
 milik Taiwan. Perjanjian ini akan memanfaatkan perangkat lunak drone yang telah teruji dalam pertempuran di Ukraina untuk memperkuat kemampuan pertahanan Taiwan dan menangkal ancaman dari Partai Komunis Tiongkok (PKT).){kind=link}