‘Kita kemungkinan berada di jalur menuju depresi ekonomi penuh,’ kata seorang pakar.
oleh : Michael Zhuang
Di tengah gelombang PHK massal dan kebangkrutan yang terjadi baru-baru ini di Tiongkok, para pakar memperingatkan bahwa ekonomi negara itu sedang memasuki resesi yang dalam, bahkan mungkin menuju depresi, dengan meningkatnya pengangguran dan risiko sistemik yang dapat memicu ketidakstabilan sosial dalam skala besar.
Pada 19 Juni, perusahaan kendaraan listrik (EV) asal Tiongkok, Hozon Auto, mengajukan kebangkrutan, menurut laporan CCTV, media penyiaran milik Partai Komunis Tiongkok (PKT). Laporan lain dari media pemerintah yang menjadi sorotan luas di media sosial Tiongkok adalah PHK massal di platform layanan online terkemuka, 58.com.
Platform populer yang dikenal karena membantu pengguna mencari tempat tinggal, pekerjaan, dan layanan rumah tangga ini dilaporkan melakukan PHK massal terhadap 20 hingga 30 persen tenaga kerjanya—sekitar 10.000 karyawan—terutama dari departemen teknis dan layanan wilayah. Berita ini dengan cepat menjadi trending di media sosial Tiongkok.
Kehancuran Sektor Properti dan PHK Massal
Para ahli menyebut PHK ini sebagai konsekuensi langsung dari runtuhnya sektor properti Tiongkok.
Profesor Sun Kuoh-siang, pakar bisnis dan hubungan internasional dari Universitas Nanhua di Taiwan, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa perlambatan ekonomi Tiongkok secara keseluruhan telah menekan permintaan konsumen. Bagi platform seperti 58.com, yang bergantung pada iklan lowongan kerja dan transaksi layanan online, kondisi ini sangat merugikan.
Jiang Pinchao, pembangkang Tiongkok ternama yang berbasis di AS dan pengamat Tiongkok, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa kemunduran platform ini mencerminkan efek berantai dari kebangkrutan sektor properti.
Pekerja desa yang sebelumnya membanjiri kota-kota besar Tiongkok untuk bekerja di konstruksi merupakan basis pengguna inti 58.com, menggunakan platform ini untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal. Namun, dengan sektor properti yang hancur, banyak dari mereka kembali ke desa dalam keadaan menganggur dan tidak mampu menyewa tempat tinggal.
“58.com kehilangan seluruh pasukan penyewa,” kata Jiang, seraya menambahkan bahwa penduduk kota yang kini tertekan secara ekonomi juga memangkas biaya dan menghindari peningkatan tempat tinggal. “Kemunduran platform ini adalah contoh nyata bagaimana krisis properti merusak industri-industri yang terkait,” ujarnya.
Pukulan Baru bagi Ambisi EV Tiongkok
Dalam pukulan besar lain bagi ekonomi Tiongkok, Hozon New Energy Automobile, induk dari merek EV NETA, menghadapi proses kebangkrutan setelah saham senilai 1 miliar yuan (sekitar 140 juta dolar AS) dibekukan. NETA yang dulunya dipuji sebagai bintang baru di sektor EV Tiongkok, kini berjuang bertahan di tengah perang harga yang makin sengit.
“Pasar EV Tiongkok terlalu jenuh dan dipenuhi persaingan harga, sehingga margin keuntungan menyusut,” kata Sun. “Perusahaan yang tidak memiliki teknologi inti yang kuat atau dukungan finansial sangat rentan.”
Jiang mencatat bahwa NETA sangat bergantung pada strategi harga murah untuk merebut pangsa pasar, yang membuat produknya kurang menarik di pasar ekspor, khususnya di Eropa, tempat sentimen anti-dumping terhadap EV murah Tiongkok semakin menguat. Ketika ekspor melemah, persaingan domestik semakin ketat.
“Dibanding pemain besar yang didukung negara seperti BYD, perusahaan seperti NETA tidak bisa bersaing,” kata Jiang. “Dalam spiral ‘involusi’ persaingan yang saling memakan ini, perusahaan swasta selalu kalah.”
Ia menambahkan bahwa perusahaan milik negara menerima perlakuan istimewa dan subsidi, yang hampir menjamin kehancuran pemain swasta yang lebih lemah.
Meskipun BYD bukan BUMN, perusahaan ini sangat disubsidi oleh negara dan terlibat dalam program fusi militer-sipil PKC. Menurut laporan Radarlock tahun 2019, BYD memiliki pusat R&D di tiga zona fusi militer-sipil dan merupakan bagian dari strategi Go-Out jangka panjang PKT sejak 1980-an untuk mengirim perusahaan unggulan negara ke luar negeri guna memperoleh sumber daya dan keunggulan kompetitif.
Kelebihan Pasokan dan Kapasitas Berlebih
Sektor properti Tiongkok sejak lama mengalami kelebihan pasokan.
Antonio Graceffo, analis ekonomi Tiongkok yang telah lebih dari 20 tahun tinggal di Asia, menulis dalam kolom di The Epoch Times awal bulan ini bahwa perang dagang Presiden Donald Trump dengan Tiongkok mendorong PKT mempertahankan harga rumah tetap tinggi secara artifisial untuk menghindari krisis perbankan. Hal ini mencerminkan risiko gagal bayar di sektor properti yang dapat menghancurkan sistem perbankan.
Graceffo juga menyoroti bahwa sektor EV Tiongkok mengalami kapasitas berlebih, dan langkah anti-dumping dari AS dan Uni Eropa menyebabkan penurunan ekspor EV secara signifikan, dengan ekspor kendaraan EV dan hibrida turun 9 persen secara tahunan pada Mei.
Menurut Jiang, runtuhnya industri properti dan otomotif—dua pilar utama ekonomi Tiongkok—menandakan masalah jangka panjang. Pada puncaknya, sektor properti menyumbang hampir 30 persen dari PDB Tiongkok.
“Tanpa pemulihan pasar properti,” katanya, “pemulihan ekonomi penuh hampir mustahil. Kendaraan listrik juga sedang runtuh, dan kita baru memasuki awalnya. Kita sedang berada dalam depresi, namun belum mencapai titik terbawah.”
Sun menggemakan kekhawatiran itu, dengan mencatat bahwa menurunnya permintaan di sektor properti dan otomotif turut menyeret seluruh rantai pasokan—termasuk konstruksi, bahan bangunan, periklanan, logistik, dan sumber daya manusia.
“Hasilnya adalah siklus buruk berupa kehilangan pekerjaan dan konsumsi yang menurun,” kata Sun. “Tiongkok berada dalam kondisi resesi yang dalam.”
Frank Xie, profesor bisnis di University of South Carolina Aiken, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa ia memperkirakan akan ada lebih banyak kebangkrutan menyusul. “Musim dingin ekonomi Tiongkok belum berakhir—justru makin dingin,” katanya.
Xie menambahkan bahwa meskipun rezim Tiongkok berusaha menutupi data ekonominya, tanda-tanda tekanan ekonomi sistemik sudah jelas. “Kita kemungkinan berada di jalur menuju depresi penuh,” katanya.
Dampak terhadap Kelompok Paling Rentan di Tiongkok
Di luar krisis ekonomi, para pakar juga makin khawatir dengan dampak kemanusiaan dan potensi kerusuhan sosial.
Jiang menunjuk pada pekerja desa sebagai kelompok paling rentan. Banyak yang telah meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di kota, namun kemudian kehilangan pekerjaan akibat perlambatan ekonomi.
“Sekarang kota-kota tidak punya pekerjaan, dan ketika mereka kembali ke desa, lahan pertanian pun sudah tidak ada. Jadi apa yang bisa mereka lakukan?” katanya.
Ia menyebut wilayah pedesaan Tiongkok, sektor pertanian, dan para petani sebagai tiga zona bencana yang telah lama diabaikan.
“Jika ini terus berlanjut, kita bisa menyaksikan pemberontakan besar-besaran, semacam pemberontakan petani seperti dalam sejarah Tiongkok,” kata Jiang. “Bagaimanapun, segmen demografis terbesar di Tiongkok masih terdiri dari para petani.”
Laporan ini turut disumbangkan oleh Cheng Wen dan Yi Ru.
