EtIndonesia. Selama sepekan terakhir, laporan mengenai keterlambatan pembayaran gaji terhadap aparatur sipil negara, lembaga publik dan pegawai perusahaan milik negara (BUMN) bermunculan di berbagai wilayah Tiongkok.
Kasus ini mencakup kota Shenyang di Liaoning, serta beberapa provinsi seperti Shandong, Anhui, Henan, Jiangsu, dan Guangxi.
Para narasumber menyampaikan bahwa gaji mereka sudah beberapa bulan belum dibayarkan, membuat kehidupan mereka menjadi sulit. Sejumlah akademisi memperingatkan bahwa krisis keuangan daerah mulai berdampak pada stabilitas sosial dan jaminan kehidupan masyarakat.
Di platform media sosial seperti Douyin (TikTok versi Tiongkok), banyak netizen membagikan keluhan bahwa berbagai instansi pemerintah dan lembaga publik menunda atau bahkan menghentikan pembayaran gaji.
Pada 27 Juni, seorang blogger dari Shenyang mengunggah daftar administrasi pemerintahan yang “tidak sanggup membayar gaji,” memicu perdebatan hangat. Di kolom komentar disebutkan, “Semua departemen di Distrik Yuhong, Kota Shenyang, sudah setengah tahun tidak membayar gaji. Bahkan taman kanak-kanak negeri pun sudah menghentikan pembayaran.”
Pegawai pemerintahan di distrik lain seperti Tiexi, Tongzheng, dan Heping juga melaporkan gaji mereka tertunggak. Di Pos Pelayanan Sosial Xinmin, bahkan disebutkan sudah “dua tahun tidak ada pembayaran.”
Seorang pekerja sosial di Distrik Heping menulis: “Gaji kami sudah lama tidak dibayar. Istri saya akan melahirkan, bahkan uang untuk biaya rumah sakit pun tidak ada.”
Li Renyi, pensiunan pegawai negeri di Shenyang kepada reporter Epoch Times mengungkapkan bahwa bukan hanya pegawai aktif, tetapi pekerjaan yang dikenal sebagai “mangkuk besi” (pekerjaan yang dinilai aman) kini ikut terancam:
“Pemerintah daerah sekarang sudah hampir tidak tahan. Tanah tidak laku dijual, pendapatan pajak anjlok tajam. Seorang teman saya yang bekerja di Dinas Pengairan kota megnatakan bahwa tunjangan sosial dan dana perumahan mereka sudah dihentikan, dan gaji pun tak kunjung dibayarkan,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa BUMN dan lembaga publik ikut terdampak: “Uang pensiun masih bisa dibayarkan untuk saat ini, tapi bagaimana ke depannya? Siapa yang tahu apakah nanti juga ikut terdampak?”
Di Provinsi Shandong, kasus serupa juga terjadi. Pada 26 Juni, seorang ASN dari Zaozhuang menulis di media sosial: “Gaji belum dibayarkan.”
Seorang tenaga kesehatan tingkat bawah dari Jimo mengeluh secara daring: “Sudah dua bulan tidak ada kabar soal gaji. Setiap hari saya kerja tapi pikiran tak tenang. Tak mungkin terus hidup mengandalkan sisa tabungan.”
Zhao Na, warga Weifang, mengatakan bahwa sejumlah pegawai negeri di tingkat kecamatan tak hanya mengalami keterlambatan gaji, tapi juga pemotongan gaji : “Seorang kerabat saya bilang, para pejabat di kecamatannya sudah sebulan tidak menerima gaji penuh, hanya dibayar 80%. Di beberapa pemerintah tingkat kabupaten, pegawai bahkan sudah berbulan-bulan tidak terima gaji.”
Zhao juga mengungkap bahwa banyak perusahaan lokal menghadapi masalah serupa, tapi para pekerja “tidak berani keluar dari pekerjaan meskipun mengeluh”:
“Bahkan ada karyawan yang membantu perusahaan meminjam uang demi membayar gaji, tapi perusahaan juga hanya bisa meminjam sekali.”
Seorang guru sukarelawan di Puyang, Henan, menulis bahwa mereka tidak memiliki status kepegawaian tetap dan hidup sudah pas-pasan. Kini, tunjangan tahunan untuk daerah pedesaan pun tidak dibayarkan:
“Kami sudah tak sanggup bertahan.”
Salah satu komentar menyebut: “Sudah tujuh setengah bulan, hanya dibayar 1.500 yuan. Benar-benar tidak bisa hidup lagi.”
Di Lianyungang, Jiangsu, proyek pembangkit listrik tenaga surya milik China National Nuclear Corporation (CNNC) dikepung oleh para buruh bangunan karena gaji mereka sudah lama tak kunjung dibayar.
Zhu Zhiqiang, seorang pelaku bisnis daring di Jiangsu, mengatakan: “Ekonomi Jiangsu termasuk yang terbaik di Tiongkok, tapi sekarang banyak BUMN juga tidak bisa membayar gaji. Pabrik tempat anak perempuan saya bekerja, yang merupakan BUMN, sudah dijual ke pihak lain. Sekarang jumlah pesanan menurun, dan mereka hanya bekerja tiga hari dalam seminggu. Tahun depan mungkin akan lebih buruk.”
Peng Jiazheng, dosen pensiunan dari Universitas Keuangan dan Hukum Zhongnan, mengatakan bahwa pemerintah daerah di bawah Partai Komunis Tiongkok sebelumnya sangat bergantung pada pendapatan dari penjualan tanah. Begitu pasar properti anjlok, pendapatan fiskal pun turun tajam, ditambah lagi tekanan tersebut menyebar ke tingkat bawah:
“Sekarang, kekurangan dana fiskal sudah berdampak pada sektor-sektor paling dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan kebersihan. Gaji yang tidak dibayar hanyalah gejala permukaan — yang mendasarinya adalah masalah dalam kebijakan dan struktur fiskal secara keseluruhan.”
Pada 28 Juni, Caixin mengutip laporan audit fiskal pemerintah Tiongkok tahun 2024 yang menyebutkan bahwa 41 miliar yuan subsidi pertanian telah disalahgunakan oleh pemerintah daerah di 16 provinsi dan 175 kabupaten, sebagian digunakan untuk membayar gaji pegawai atau melunasi utang. Selain itu, 104 kabupaten/kota terungkap melakukan penipuan terhadap subsidi alat pertanian sebesar 478 juta yuan, dan 3.235 pejabat tingkat bawah diduga mencuri 23,29 juta yuan dalam bentuk tunjangan.
Di sisi lain, tekanan hidup warga biasa juga terus meningkat. Sebuah video dari Guangdong menunjukkan seorang lansia berambut putih masih tetap bekerja di lokasi konstruksi selama 12 jam di malam hari, hanya mendapat bayaran 170 yuan.
Peng Jiazheng memperingatkan: “Jika krisis keuangan menyebabkan sistem birokrasi terus-menerus menunggak gaji, tidak hanya akan menyebabkan eksodus talenta dan runtuhnya layanan publik di tingkat bawah, tapi juga memperparah ketimpangan antara kota dan desa, serta memicu ketidakpuasan dan gejolak yang lebih dalam. Dampak krisis fiskal terhadap masyarakat sedang menyebar secara diam-diam, dan jika tidak ditangani tepat waktu, konsekuensinya bisa sangat serius.”
Mulai dari pegawai negeri hingga petugas kebersihan, dari guru hingga dokter, dari timur laut hingga wilayah timur dan selatan Tiongkok, fenomena penunggakan gaji terus menyebar luas. Para akademisi menilai bahwa sistem fiskal Tiongkok saat ini menghadapi krisis neraca keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tapi juga dapat menggoyahkan fondasi sistem yang ada. (asr)
oleh Shen Yue – Epochtimes.com
 bermunculan di berbagai wilayah Tiongkok. ){kind=link}