EtIndonesia. Krisis geopolitik Iran memasuki babak baru. Dalam keputusan dramatis, parlemen Iran secara bulat mengesahkan undang-undang untuk menghentikan seluruh kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan memerintahkan pembongkaran seluruh kamera pengawas di fasilitas nuklirnya. Langkah ekstrem ini diambil sebagai respons atas kegagalan IAEA mengutuk serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap sejumlah fasilitas nuklir Iran, yang terjadi dalam dua pekan terakhir.
Latar Belakang Keputusan Parlemen
Pada pertengahan Juni hingga akhir Juni 2025, Iran berada dalam tekanan bertubi-tubi. Sejak 13 Juni, militer Israel melancarkan serangan udara bertubi-tubi ke fasilitas nuklir Iran. Puncaknya, Amerika Serikat pada 22 Juni 2025 meluncurkan operasi “Midnight Hammer” menggunakan pesawat pembom siluman B-2. Operasi tersebut dikonfirmasi menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah infrastruktur vital, terutama di situs Fordow dan fasilitas sentrifugal utama Iran. Meskipun demikian, menurut Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi, insiden ini tidak menimbulkan kebocoran radioaktif berskala besar, namun merusak sistem kelistrikan dan memperlambat program nuklir Iran.
Iran menilai IAEA gagal bersikap tegas dan tidak melindungi hak-hak negara yang menjadi anggota.Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, secara terbuka menuding IAEA abai menjalankan tugas dan menuntut penghentian kerja sama hingga “keamanan fasilitas nuklir Iran benar-benar terjamin.”
Langkah tegas Iran juga dimaksudkan untuk menutupi tingkat kerusakan fasilitas nuklir yang sebenarnya, sekaligus menjaga ketidakpastian strategis (strategic ambiguity) agar pihak musuh tidak bisa menebak kekuatan sesungguhnya Iran pasca-serangan.
Peringatan ke Eropa dan Polemik Internasional
Di saat bersamaan, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, lewat siaran televisi nasional, memperingatkan negara-negara Eropa untuk tidak mengaktifkan mekanisme “snapback”—sanksi otomatis yang diatur dalam Perjanjian Nuklir 2015 (JCPOA). Menurut Araghchi, jika Eropa nekat mengaktifkan sanksi ini, Iran akan mengambil langkah-langkah balasan yang lebih keras dan keluar sepenuhnya dari semua pembatasan nuklir.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menegaskan bahwa negaranya tetap berhak mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai di bawah perlindungan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), namun menolak bentuk pengawasan IAEA yang dinilai “bernuansa politis dan bias terhadap Barat.”
Analisis Para Pakar: “Permainan Diplomasi” dan Balas Dendam Iran
Langkah Iran memutus kerja sama dengan IAEA dinilai para pakar sebagai bagian dari strategi “permainan diplomasi”. Dr. Sina Azodi, Asisten Profesor Ilmu Politik Timur Tengah di George Washington University, menyebut keputusan Iran sebagai manuver untuk meningkatkan posisi tawar di meja perundingan internasional, sembari menyembunyikan skala kerusakan nyata akibat serangan-serangan udara.
Seyed Hossein Mousavian, mantan diplomat nuklir Iran, menyebut sikap tegas Iran ini sebagai respons yang sudah diperkirakan. Sementara itu, Audibert, mantan negosiator nuklir Prancis, menyoroti pola lama Iran yang kerap menghentikan sementara kerja sama dengan IAEA, lalu kembali membuka diri jika tekanan internasional meningkat.
Di media sosial X , publik dunia menyoroti langkah Iran sebagai “pembalikan total” yang dapat memicu dalih baru bagi AS dan Israel untuk melakukan tindakan lanjutan. Banyak yang menilai, langkah ini merupakan perjudian besar—antara memperkuat posisi tawar, atau justru semakin mengisolasi Iran.
Krisis Aviasi: Iran Beralih ke Jet Tempur Tiongkok
Di tengah memburuknya situasi keamanan, Iran juga bergerak cepat memperkuat pertahanan udara. Setelah gagal mendapatkan pengiriman jet tempur Su-35S Rusia akibat penundaan dan pengalihan pesanan ke Aljazair, Iran beralih ke Tiongkok dengan membeli puluhan jet tempur J-10C, pesawat tempur generasi 4.5 yang memiliki radar AESA mutakhir dan rudal PL-15 jarak jauh.
Menurut laporan National Interest, selama konflik 12 hari terakhir, Iran kehilangan sekitar 30% armada jet tempurnya akibat serangan udara—membuka kelemahan besar di sektor pertahanan udara Iran yang selama ini masih bergantung pada armada lawas. Harga J-10C relatif murah, hanya US$60–90 juta per unit, jauh di bawah Su-35S Rusia. Selain itu, pengiriman dari Tiongkok dinilai lebih pasti dan stabil.
Sumber dari pemerintah Iran mengungkapkan bahwa dana untuk pembelian J-10C berasal dari relaksasi sanksi perdagangan minyak yang diberikan AS kepada Tiongkok dan Iran. Dengan demikian, Iran mendapatkan dana segar di tengah krisis ekonomi domestik.
Analis militer Bulgaria, Ivan Boyko, menilai keputusan Iran untuk beralih ke J-10C bukan sekadar kebutuhan militer, namun juga simbol pergeseran geopolitik dari Rusia ke Tiongkok di kawasan Timur Tengah. Meski demikian, tantangan baru menanti, terutama dalam pelatihan pilot dan logistik, mengingat sistem persenjataan dan operasional J-10C sangat berbeda dengan arsenal Iran sebelumnya.
Pemakaman Nasional: Khamenei Menghilang, Spekulasi Memuncak
Pada 28 Juni 2025, Iran menggelar pemakaman nasional besar-besaran untuk 60 perwira militer dan ilmuwan nuklir yang tewas dalam serangan udara terbaru. Acara ini dihadiri oleh pejabat puncak seperti Komandan Garda Revolusi Hossein Salami dan Presiden terpilih Masoud Pezeshkian . Namun, absennya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam acara tersebut memicu spekulasi luas.
Khamenei, menurut berbagai laporan, tidak pernah muncul di depan publik sejak awal pecahnya konflik. Reuters melaporkan, ia diduga bersembunyi di bunker bawah tanah untuk menghindari kemungkinan serangan lanjutan. Sementara itu, putranya Sayyid Mojtaba Khamenei mewakili keluarga dalam upacara pemakaman. Sumber diplomatik juga menyebut, Khamenei telah menunjuk tiga rohaniwan senior sebagai calon penerus, menandakan rezim tengah bersiap menghadapi kemungkinan “kekosongan kekuasaan” akibat kondisi fisik Khamenei yang terus menurun.
Respons Internasional: AS dan Israel Siap Bertindak, Iran Kian Terpojok
Krisis nuklir Iran saat ini kembali menjadi perhatian dunia. Presiden AS Donald Trump secara terbuka mengklaim bahwa program nuklir Iran telah “dihancurkan total”. Langkah Iran membongkar pengawasan internasional dan membeli jet tempur J-10C dari Tiongkok dianggap sebagai upaya untuk mengatur ulang keseimbangan militer regional, sembari mempertahankan “strategi ketidakpastian” (nuclear ambiguity) sebagai kartu tawar dalam perundingan.
Namun, para pengamat menilai strategi Iran tidak akan berjalan mulus. Tekanan ekonomi dalam negeri, protes publik, dan isolasi politik internasional semakin mempersempit ruang gerak Teheran. Sementara, integrasi sistem persenjataan baru bersama Tiongkok juga memerlukan waktu yang tidak sebentar.
Kesimpulan: Iran di Titik Kritis
Dalam beberapa pekan ke depan, situasi Iran diprediksi akan semakin menegang. Langkah ekstrem memutus kerja sama dengan IAEA, pembelian senjata strategis dari Tiongkok, hingga absennya pemimpin tertinggi dalam acara nasional, merupakan tanda-tanda bahwa rezim di Teheran tengah menghadapi tekanan luar biasa, baik dari dalam maupun luar negeri.
Iran tampaknya akan mempertahankan strategi “ketidakpastian nuklir” dan mempercepat modernisasi militer bersama Tiongkok, meski belum jelas apakah langkah ini cukup untuk menghadapi tekanan gabungan AS dan Israel. Dunia kini menunggu: apakah Iran akan kembali ke meja perundingan, atau justru melangkah semakin jauh ke dalam jurang isolasi dan konflik terbuka. (***)
 dan memerintahkan pembongkaran seluruh kamera pengawas di fasilitas nuklirnya. Langkah ekstrem ini diambil sebagai respons atas kegagalan IAEA mengutuk serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap sejumlah fasilitas nuklir Iran, yang terjadi dalam dua pekan terakhir.){kind=link}