Laporan wartawan Epoch Times – Gu Xiaohua
EtIndonesia. Pada 2023 lalu, wilayah -Tianjin-Hebei dilanda hujan deras. Saat itu, demi melindungi Kawasan Xiong’an dari banjir, pemerintah mengalihkan air banjir sehingga menyebabkan banyak desa di Zhuozhou dan Handan, Hebei, tergenang air dan mengalami kerugian besar. Setelah bencana banjir, pihak berwenang membangun bendungan dan tanggul secara besar-besaran serta menyerobot lahan warga desa, namun tanpa memberikan kompensasi yang memadai hingga memicu kemarahan rakyat.
Menurut situs resmi Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok, pada tahun ini Dinas Sumber Daya Air Hebei telah merancang 1.659 proyek infrastruktur air utama, dengan total investasi sebesar 274,7 miliar yuan (RMB). Pada kuartal pertama, 1.655 proyek telah menyelesaikan tahap persiapan, 783 proyek telah memulai pembangunan, dan investasi sebesar 15,1 miliar yuan telah direalisasikan.
Bendungan Louli di Wuan: Pembangunan Sedang Berlangsung, Ganti Rugi dan Relokasi Ditiadakan
Pada 22 Juni, di lokasi konstruksi Bendungan Louli di Kota Wuan, pihak pelaksana proyek menyewa lebih dari seratus preman untuk secara paksa mengambil alih lahan di Desa Nanqiaohe, Kota Yicheng, Wuan, serta memukuli warga yang memprotes.
Dalam video yang beredar, terlihat warga berusaha menghalangi pekerjaan alat berat, sementara seorang perempuan berteriak bahwa Bendungan Louli melakukan penggusuran paksa. Akhirnya, seorang warga dilarikan dengan ambulans.
Warga dalam video tersebut adalah penduduk Desa Nanqiaohe. Mereka merasa tidak puas karena pekerjaan pembangunan dimulai tanpa adanya kompensasi, sehingga mereka melakukan aksi protes di lokasi. Seorang warga mengatakan kepada wartawan Epoch Times bahwa sebelumnya seorang reporter dari CCTV (media pemerintah pusat) datang meliput, namun diusir oleh pihak pelaksana proyek. Masalah utamanya adalah kompensasi belum diberikan dan rumah relokasi belum dibangun, tetapi penggusuran sudah dilakukan.
Warga itu juga menegaskan bahwa proyek ini “sangat rumit”, bukan sekadar satu isu, melainkan penuh dengan berbagai masalah.
Zhou, pejabat yang bertanggung jawab atas proses pengadaan lahan dan relokasi untuk proyek ini, membenarkan kepada wartawan bahwa skema kompensasi belum ditentukan tetapi pekerjaan konstruksi sudah dimulai. Ia menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya menyediakan lokasi relokasi terdekat, tetapi kemungkinan besar hanya akan diberikan kompensasi satu kali untuk relokasi mandiri secara tersebar.
Seorang warga mengatakan bahwa kompensasi satu kali tidaklah memadai, dan harus ada jaminan bahwa standar hidup dan produksi warga tidak akan menurun, serta masa depan mata pencaharian mereka tetap terjamin.
Data menunjukkan bahwa Proyek Bendungan Louli terletak di perbatasan antara Kota Wuan dan Distrik Yongnian, di titik pertemuan tiga sungai: Sungai Ming, Sungai Mahui, dan Sungai Yuni. Sekitar 1,25 km di hilir terdapat saluran lintas Sungai Ming dari proyek penyaluran air selatan ke utara. Proyek ini mencakup kapasitas tampungan total sebesar 291 juta meter kubik dan meliputi pembangunan bendungan, jalan transportasi kawasan bendungan, perlindungan saluran sungai di hilir, perlindungan tepi waduk, dan titik-titik relokasi warga. Masa konstruksi direncanakan selama 50 bulan, dengan anggaran total sebesar 10,467 miliar yuan.
Diketahui bahwa proyek ini melibatkan 13 desa. Pada 10 Juni, warga Desa Zhaoyao juga datang ke lokasi untuk menghentikan pekerjaan, dan akhirnya salah satu warga dibawa pergi dengan ambulans.
Pembangunan Tanggul untuk Menyalahgunakan Dana Kompensasi, Warga Desa Tak Berdaya yang Menjadi Korban
Sejak bencana banjir, Desa Guanxianying di Kota Baichigan, Zhuozhou, mulai membangun tanggul dan telah mengambil lahan warga sejak tahun lalu. Awalnya, warga berharap akan menerima kompensasi yang layak, namun ternyata para pejabat di berbagai tingkatan menyalahgunakan proyek ini untuk menyelewengkan dana kompensasi dari negara melalui praktik gelap.
Seorang warga bernama Li Jincheng (nama samaran) mengungkapkan kepada wartawan bahwa proyek ini mulai mengambil lahan pada April tahun lalu, dan pada awal Mei, pemerintah kota mengumumkan pengambilalihan lahan melalui pengumuman di kantor desa.
Li Jincheng memiliki 5 mu (sekitar 0,33 hektar) tanah yang diambil, dan setiap mu dijanjikan akan diganti sebesar lebih dari 110.000 yuan. Namun hingga kini, ia belum menerima satu sen pun. Bahkan batas wilayah pengambilalihan pun tidak ditetapkan dengan jelas.
Li Jincheng dan warga lainnya telah memperjuangkan hak mereka sejak tahun lalu, dari pemerintah desa hingga ke Komisi Disiplin Provinsi, namun hasilnya nihil.
Ia menyatakan bahwa melalui proses advokasi, mereka menemukan banyak kecurangan dalam proyek ini. Mereka mengetahui bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan dana kompensasi sebesar 109 juta yuan, namun pemerintah daerah hanya mengklaim bahwa dana yang diterima hanya 90 juta yuan.
Ia juga mengungkapkan bahwa kepala desa bersekongkol dengan pemerintah kecamatan untuk menyelewengkan dana kompensasi. Di desa itu ada seorang “preman desa” yang telah lama melakukan penambangan pasir secara ilegal. Dikatakan bahwa orang ini memiliki latar belakang kuat, dengan kerabat dekat yang bekerja di tingkat tinggi di Beijing. Dengan dukungan tersebut, ia bertindak sewenang-wenang di desa, dan warga hanya bisa memendam kemarahan.
“Kami menemukan bahwa kepala desa menyerahkan 350 mu tanah kepada preman desa itu dan dari situ dia mendapatkan kompensasi sebesar 40 juta yuan, yang semuanya ia kuasai sendiri,” katanya.
“Mereka memang tidak berniat memberikan uang (kompensasi) kepada rakyat. Mereka menggunakan kekuasaan untuk mengalihkan dana kompensasi ke kerabat dan teman dekat, bahkan orang-orang yang tidak memiliki tanah pun bisa mendapat kompensasi,” kata Li Jincheng dengan marah.
Warga lainnya juga mengatakan, “Para pejabat desa memberitahukan kepada kami, warga biasa, bahwa tanah kami tidak termasuk dalam wilayah kompensasi. Tapi kerabat dekat mereka dan orang-orang yang punya hubungan, meskipun tidak punya tanah, tetap bisa ‘dituliskan’ memiliki dua atau tiga mu tanah agar bisa menerima uang. Sementara rakyat biasa yang tidak punya koneksi, seberapa sulit pun kehidupan mereka, tetap diabaikan.”
Seorang profesional proyek dari Yunnan, Zhang Zhenglin, dalam wawancaranya sebelumnya dengan Epoch Times mengatakan bahwa “kecurangan dalam berbagai proyek konstruksi di Tiongkok hanyalah puncak gunung es dari rezim komunis.” Menurutnya, sistem Partai Komunis Tiongkok-lah yang menyebabkan semua ini. Pejabat tidak bertanggung jawab kepada rakyat, juga tidak bertanggung jawab terhadap substansi permasalahan. Oleh karena itu, kondisi tersebut hanya akan terus menciptakan siklus keburukan.
Wartawan Epoch Times mencoba menghubungi departemen terkait di Pemerintah Kota Zhuozhou dan Pemerintah Kota Wuan, namun tidak ada yang mengangkat telepon atau langsung memutus sambungan setelah mengetahui panggilan berasal dari wartawan. (asr)
