Terungkap Diplomat dan Agen PKT Membuntuti dan Berencana Mengintimidasi Wapres Taiwan 

Menurut Intelijen Militer Ceko, agen dinas rahasia partai komunis Tiongkok merencanakan ‘aksi kinetik demonstratif’ terhadap Hsiao.

EtIndonesia. Diplomat dan agen partai Komunis Tiongkok (PKT) ternyata membuntuti Wakil Presiden Taiwan terpilih saat itu, Hsiao Bi-khim, selama kunjungannya ke Praha tahun lalu. Lebih parah lagi, merencanakan intimidasi terhadapnya. Hal demikian dikonfirmasi oleh intelijen militer Republik Ceko pada Kamis (29/6/2025).

Hsiao bertemu dengan Presiden Senat Ceko, Milos Vystrcil, dalam kunjungan selama tiga hari ke Republik Ceko pada Maret 2024, hanya beberapa minggu sebelum ia resmi menjabat bersama Presiden Taiwan saat ini, Lai Ching-te.

Sebulan kemudian, media berbasis di Praha, Seznam Zpravy, melaporkan bahwa seorang diplomat Tiongkok menerobos lampu merah saat mengikuti iring-iringan kendaraan Hsiao di persimpangan jalan, hampir menyebabkan tabrakan. Saat itu, Kementerian Luar Negeri Ceko menyatakan sedang menyelidiki insiden tersebut, dan Menteri Luar Negeri telah memutuskan untuk memanggil Duta Besar Tiongkok.

Pada Kamis, Intelijen Militer Ceko mengonfirmasi bahwa Hsiao menjadi target rezim Tiongkok, setelah media lokal melaporkan bahwa agen-agen Tiongkok mungkin telah merencanakan tabrakan kendaraan dengan kendaraan Hsiao.

Dalam pernyataannya kepada Reuters pada Jumat, Jan Pejsek, juru bicara Dinas Intelijen Militer Ceko, mengatakan,  “Hal ini mencakup pembuntutan fisik terhadap wakil presiden, pengumpulan informasi mengenai jadwalnya, dan upaya untuk mendokumentasikan pertemuannya dengan tokoh-tokoh penting dari dunia politik dan publik Ceko.”

Pejsek menambahkan bahwa badan intelijen tersebut “bahkan mencatat adanya upaya oleh dinas rahasia sipil Tiongkok untuk menciptakan kondisi guna melakukan aksi kinetik demonstratif terhadap individu yang dilindungi, meskipun tidak sampai pada tahap pelaksanaan.”

Pada Kamis, media Ceko irozhlas.cz juga mengutip pernyataan serupa dari Pejsek, yang mengatakan bahwa aktivitas tersebut “dilakukan antara lain oleh individu yang memegang jabatan diplomatik di Kedutaan Besar Tiongkok di Praha.”

Kedutaan Besar Tiongkok di Praha tidak menanggapi permintaan komentar dari The Epoch Times.

Berbicara dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun menyebut Hsiao sebagai “separatis garis keras pro-kemerdekaan Taiwan”, dan mengatakan bahwa Republik Ceko telah “melanggar prinsip satu-Tiongkok secara serius serta komitmen politiknya terhadap Tiongkok, dan secara kasar mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok,” dengan mengizinkan Hsiao berkunjung ke Praha.

Pada Jumat, Dewan Urusan Daratan Taiwan (MAC), yang bertanggung jawab atas urusan yang berkaitan dengan Tiongkok, menyatakan bahwa tindakan Beijing “secara serius mengancam keselamatan pribadi Wakil Presiden Hsiao dan rombongannya.”

Dewan tersebut mengatakan bahwa pihaknya “melayangkan protes dan mengutuk keras perilaku buruk Komunis Tiongkok, serta menuntut pihak Tiongkok segera memberikan penjelasan dan permintaan maaf secara terbuka.”

The Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) atau Aliansi Antarparlemen tentang Tiongkok, sebuah kelompok yang terdiri dari lebih dari 200 legislator dari berbagai parlemen di seluruh dunia, termasuk empat anggota legislatif dari Republik Ceko, menyatakan bahwa anggotanya “terkejut” oleh dugaan rencana rezim Tiongkok untuk melancarkan “serangan kinetik demonstratif” terhadap Hsiao.

IPAC menyatakan solidaritasnya dengan Hsiao dan warga Taiwan lainnya “yang mungkin menjadi sasaran pemaksaan” oleh rezim Tiongkok, serta menyerukan kepada pemerintahan dunia untuk mengutuk “tindakan tidak dapat diterima” tersebut.

“Rencana itu, jika berhasil, akan merupakan tindakan teror negara. Bahkan sebagai upaya, insiden mengejutkan ini menunjukkan telah dilampauinya batas tertentu,” kata IPAC dalam sebuah pernyataan di media sosial X.

“Sebuah negara yang bersedia merencanakan aksi kekerasan bermotif politik secara terang-terangan di negara asing, bukanlah negara yang dapat dikatakan menghormati norma diplomatik internasional.”

Rezim Komunis Tiongkok tidak pernah memerintah Taiwan, namun menganggap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai provinsi yang membangkang. Tiongkok tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekerasan untuk mencaplok Taiwan. Bahkan,  terus mengganggu hubungan diplomatik Taiwan serta keanggotaannya dalam organisasi internasional.

Taiwan dan Republik Ceko belum menjalin hubungan diplomatik resmi, namun tetap menjalin kerja sama dalam bidang perdagangan dan budaya, dan hubungan kedua pihak semakin erat dalam beberapa tahun terakhir, meski menghadapi protes dan ancaman dari Beijing.

Pada 2019, Praha mengakhiri hubungan kota kembar dengan Beijing, dan segera menandatangani perjanjian baru dengan Taipei.

Presiden Ceko Petr Pavel, setelah terpilih pada Januari 2023, menerima panggilan telepon dari Presiden Taiwan saat itu, Tsai Ing-wen, menjadikannya pemimpin Uni Eropa pertama yang secara langsung berbicara dengan Presiden Taiwan, yang memicu kemarahan Beijing.

Dua bulan kemudian, delegasi Ceko beranggotakan 150 orang mengunjungi Taiwan untuk memperluas kerja sama dan menyatakan dukungan bagi sistem demokrasi Taiwan. (asr)

Reuters turut berkontribusi dalam laporan ini.