Antonio Graceffo
Konflik selama 12 hari antara Iran dan Israel baru-baru ini, kemudian disusul oleh serangan Amerika Serikat terhadap situs nuklir Iran, menciptakan dilema strategis bagi pemimpin Tiongkok Xi Jinping—berbeda dengan berabgai krisis sebelumnya di Timur Tengah.
Beijing tidak memiliki kepentingan langsung dalam perang Israel–Hamas maupun konflik di Ukraina, dan mempertahankan kedok netralitas meskipun secara ekonomi mendukung Moskow. Sebaliknya, krisis Iran menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan energi dan kepentingan ekonomi regional Tiongkok.
Secara global, Tiongkok memiliki investasi besar—seringkali melalui inisiatif belt and road (BRI)—di wilayah kaya sumber daya namun tidak stabil seperti Afrika dan Myanmar. Namun Beijing umumnya menghindari keterlibatan militer secara langsung, membatasi perannya pada bantuan ekonomi atau penjualan senjata.
Salah satu penghalang utama bagi rezim Tiongkok untuk mencapai status adidaya sejati adalah keengganannya memimpin dalam isu-isu keamanan global atau mengerahkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) ke luar negeri. Beberapa analis percaya bahwa sikap menahan diri ini mencerminkan pelajaran yang diambil Beijing dari kesalahan Amerika Serikat di Vietnam dan Afghanistan.
Selain keengganan umum Beijing untuk terlibat dalam perang asing, konflik Israel–Iran menghadirkan komplikasi tambahan: konflik ini secara langsung melibatkan Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, Taiwan dipandang sebagai titik nyala paling mungkin bagi bentrokan militer antara dua kekuatan tersebut. Perang terkait Taiwan akan membawa risiko ekonomi dan politik besar bagi Partai Komunis Tiongkok (PKT), sementara Xi berupaya mengukuhkan legacynya melalui “penyatuan kembali” Tiongkok, meskipun faktanya Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok.
Sebaliknya, kepentingan PKT di Iran sebagian besar bersifat ekonomi, yang memberi insentif jauh lebih kecil bagi Xi untuk mengambil risiko konfrontasi langsung dengan Washington—meskipun dalam konteks meningkatnya poros Tiongkok–Rusia–Iran.
Namun Beijing juga tidak bisa begitu saja meninggalkan Teheran. Tiongkok bergantung pada minyak Iran, memiliki investasi regional yang signifikan, dan memandang posisi geografis Iran sebagai sangat strategis. Ini memaksa PKT untuk menavigasi jalur yang rumit: mempertahankan kepentingan Tiongkok sambil menghindari keterlibatan dalam perang yang lebih luas.
Hubungan Tiongkok dengan Iran sebagian besar didasarkan pada energi. Iran memasok sekitar 43 juta barel minyak per bulan ke Tiongkok—lebih dari 90 persen ekspor minyak Iran—yang menyumbang sekitar 13,6 persen dari impor minyak mentah Tiongkok. Arus ini tetap berlangsung meskipun ada sanksi AS, seringkali disalurkan secara diam-diam melalui negara ketiga.
Jika konflik Israel–Iran berkepanjangan dan melibatkan AS, hal ini dapat secara serius mengganggu produksi dan ekspor minyak Iran. Risiko ini diperparah oleh pemungutan suara parlemen Iran untuk menutup Selat Hormuz sebagai tanggapan terhadap serangan udara AS—keputusan yang masih menunggu persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.
Selat Hormuz adalah titik sempit vital antara Teluk Persia dan Teluk Oman yang mengangkut hampir 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia. Bagi Tiongkok, penutupan selat ini akan sangat merugikan: tidak hanya pasokan minyak dari Iran akan terputus, tetapi juga impor minyak mentah dan LNG dari negara-negara Arab lainnya akan turut terancam. Lebih dari 30 persen impor LNG Tiongkok dari Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) melewati jalur air sempit ini, menjadikan gangguan apa pun sebagai ancaman langsung terhadap keamanan energi Tiongkok.
Meskipun hubungan energi kuat, investasi Tiongkok di Iran tetap terbatas—kurang dari 5 miliar dolar AS sejak 2007, dibandingkan dengan hampir 15 miliar dolar di Arab Saudi (2007–2024) dan lebih dari 8,1 miliar dolar di UEA (2013–2022). Meskipun Beijing telah menandatangani perjanjian besar di bidang minyak, kilang, dan infrastruktur dengan Iran, banyak proyek mandek karena hambatan sanksi dan pembiayaan.
Sementara itu, Tiongkok telah memperluas kehadiran ekonominya di seluruh kawasan Teluk Persia, dengan perdagangan Tiongkok–Arab melebihi 400 miliar dolar pada 2024 dan seluruh 22 negara Liga Arab menjadi bagian dari inisiatif BRI. Perang AS–Iran dapat membahayakan tidak hanya jalur energi utama Tiongkok, tetapi juga jejak ekonomi Tiongkok yang lebih luas di kawasan tersebut.
Iran juga memainkan peran penting dalam upaya Tiongkok membangun tatanan global alternatif di luar pengaruh AS. Meski kecil kemungkinan Beijing akan membela Teheran secara militer, Tiongkok ingin menghindari keruntuhan rezim Iran, karena negara itu adalah mitra strategis dalam blok-blok seperti BRICS dan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) yang mendukung visi keamanan non-Barat ala PKT. Kedua negara meresmikan kemitraan mereka dalam perjanjian kerja sama 25 tahun pada 2021, meskipun investasi Tiongkok tetap berhati-hati karena risiko sanksi.
Beijing memanfaatkan konflik Israel–Iran—seperti halnya perang di Ukraina dan Gaza—untuk memperkuat narasi utamanya bahwa tatanan internasional yang dipimpin AS bersifat tidak stabil, bias, dan sedang menurun. Narasi ini ditonjolkan dalam pertemuan menteri pertahanan SCO di Qingdao, Tiongkok, yang diadakan bersamaan dengan KTT NATO—sebuah benturan simbolis antara dua visi global yang bersaing: satu dipimpin AS dan sekutunya, dan satu lagi yang makin dibentuk oleh Tiongkok.
Dalam pertemuan itu, Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun mengecam perilaku “hegemoni” AS dan mempromosikan model keamanan alternatif Beijing. Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh, dalam kunjungan luar negeri pertamanya sejak konflik Israel–Iran, berterima kasih kepada Tiongkok atas dukungannya dan mendesak Beijing untuk memainkan peran lebih besar dalam menjaga gencatan senjata dan stabilitas kawasan.
Meskipun Beijing mengkritik serangan Israel terhadap para pemimpin Iran dan pemboman AS terhadap tiga situs nuklir Iran, tanggapannya sebagian besar bersifat retoris, difokuskan pada pernyataan di PBB alih-alih mediasi langsung atau keterlibatan nyata. Ini mencerminkan pola umum PKT yang cenderung melontarkan kecaman tajam tanpa benar-benar mengambil peran besar dalam penyelesaian konflik.
Meski begitu, krisis ini membuka celah strategis. Dengan perhatian AS teralihkan ke Timur Tengah, rezim Tiongkok mungkin mencari peluang di tempat lain—terutama di Laut Tiongkok Selatan, di mana Beijing baru-baru ini meningkatkan aktivitas angkatan laut dan udaranya. Saat Washington sibuk, Beijing memperoleh ruang untuk bertindak lebih agresif di zona-zona strategis utamanya sambil menampilkan diri sebagai alternatif yang lebih stabil dibandingkan kepemimpinan Barat.
Pandangan dalam artikel ini adalah opini penulis dan tidak mencerminkan pendapat resmi The Epoch Times
Antonio Graceffo, Ph.D., adalah seorang analis ekonomi Tiongkok yang telah menghabiskan lebih dari 20 tahun di Asia. Graceffo merupakan lulusan Shanghai University of Sport, memegang gelar MBA dari Shanghai Jiaotong University, dan mempelajari keamanan nasional di American Military University.
